Kemhan Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 di Kemhan, Jakarta, Rabu (26/7).

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara,” ujar Menhan RI.

Menhan Prabowo menyampaikan tahun ini Kemhan-TNI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Ini merupakan kelima kalinya Kemhan berhasil mempertahakan opini tersebut. Menhan sangat mengapresiasi atas performa kerja dengan hasil yang luar biasa.

Untuk itu Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh Tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI, sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan-TNI kembali mendapat predikat opini WTP.

“Perlu diingat sesuai dengan pernyataan Presiden RI saat penerimaan LKPP 2022 pada tanggal 26 Juni 2023, bahwa WTP bukan merupakan suatu prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pesan Menhan.

“Untuk itu atas kerja keras ini saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada kasatker dan kasubsatker serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bahu membahu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh negara kepada pemerintah,” tambah Menhan.

Turut hadir dalam penyerahan laporan LKPP atas Kemhan dan TNI tahun 2022 yaitu Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Wakil Menteri Pertahanan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Anggota I BPK RI, Tortama KN I BPK RI dan pejabat Eselon I dan II Kemhan. 

Menhan : Kerjasama Pertahanan Negara Kawasan Samudera Hindia Sangat Penting untuk Hadapi Tantangan Masa Depan

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Kamis (4/2) mewakili Menhan RI menjadi pembicara kunci dalam Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave yang diikuti oleh 26 negara sahabat, secara video conference di Kemhan, Jakarta.

Menhan RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wamenhan RI menekankan, bahwa pertemuan ini amat penting sebagai upaya meningkatkan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia, demi kepentingan bersama terutama karena peningkatan kompleksitas tantangan dan ancaman yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik saat ini dan di masa depan. 

“Menjalin kerjasama yang erat dan saling memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan kawasan melalui kerjasama pertahanan dan keamanan, adalah hal yang sangat penting, dan forum IOR Defence Minister Conclave ini merupakan forum yang strategis untuk membicarakan kerjasama pertahanan kawasan tersebut”, kata Menhan.

Samudera Hindia merupakan samudera terbesar ketiga dan termasuk diantara jalur komunikasi laut terpenting di dunia, serta menjadi jalur penting bagi perdagangan dan transportasi internasional. Selain itu, negara-negara di Kawasan Samudera Hindia adalah rumah bagi sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar 35% dari populasi dunia dengan keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi serta signifikansi geopolitik. 

Hal lainnya yang disampaikan Menhan RI adalah mengenai pandemi covid-19 yang menggoyahkan kemampuan ekonomi negara-negara di kawasan ini dan harus dihadapi bersama-sama. Karenanya, peningkatan kesejahteraan negara-negara di kawasan, sangat tergantung pada perdamaian dan keamanan kawasan.

Forum yang berlangsung secara virtual tersebut,  dihadiri Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A., serta Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI J. Binsar Parluhutan, S.

Hadapi Komplesitas Ancaman Non Militer, Kemhan Dorong Pertahanan Nir Militer Masuk Program Nasional

Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan mendorong agar pertahanan nirmiliter menjadi bagian dari program nasional yang harus diemban oleh seluruh kementerian/lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman non-militer.

"Kami akan mendorong dan mengkoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pertahanan nirmiliter menjadi bagian dari program nasional yang harus diemban oleh seluruh kementerian/lembaga," kata Dirjen Pothan Kemhan, Bondan Tiara Sofyan dalam sambutannya pada FGD Tindak Lanjut Permenhan No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter Tahun 2019, di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdit SDM Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan Kolonel Inf Purwanto, Bondan mengatakan setelah menjadi program nasional, maka seluruh kementerian/lembaga harus menjabarkan Iebih Ianjut dalam program kerja dan anggarannya.

Menurut dia, masalah pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI semata akan tetapi menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk di dalamnya peran dari kementerian/lembaga.

Kegiatan ini mengangkat tema "Melalui Sinergitas Peran Kementerian/Lembaga, Kita Bangun Pertahanan Nirmiliter Mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta".

Ia menyebutkan, pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saa ini.

"Ancaman yang semula bersifat konvensional (militer), saat ini dan kemungkinannya ke depan akan didominasi oleh ancaman yang bersifat non-militer ataupun kolaborasi keduanya dan bersifat multidimensional," katanya.

Ancaman tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan oleh aktor negara atau aktor non-negara serta berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi.

"Itulah sebabnya permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi," kata Bondan.

Hal itu sesuai dengan amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 7 ayat 2 bahwa sistem pertahanan negara menghadapi ancaman non militer menempatkan kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa dengan mendayagunakan pemerintah daerah.

Kedudukan kementerian/lembaga dalam pertahanan nirmiliter memiliki peran yang sangat penting karena kementerian/lembaga yang paling sering kemungkinannya dihadapkan dengan munculnya permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman nonmiliter.

Selain itu, kementerian/lembaga juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional guna menjamin keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk kepentingan kesejahteraan, maupun untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, baik dalam menghadapi ancaman nonmiliter maupun sebagai kekuatan pendukung untuk menghadapi ancaman militer.

Oleh karena itu, kata Bondan, potensi kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berada di kementerian/lembaga, yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kesadaran bela negara dan profesionalisme dalam mengelola dan mendayagunakan sumber daya nasional perlu terus diberdayakan.

"Kualitas itu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, guna meniadakan timbulnya berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya ancaman terhadap pertahanan negara yang bersifat nonmiliter," ucapnya.

Dalam rangka membangun pertahanan nirmiliter, tambah dia, Kementerian Pertahanan telah menyusun Pedoman Strategis Pertahanan NirmiIiter yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman ini merupakan acuan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter, sehingga perlu dipahami oleh kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan maupun pemerintah daerah.

Sehingga, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki visi pertahanan negara dan dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar dalam mengelola sektornya masing-masing.

"Pedoman strategis ini merupakan dasar dalam menyusun Strategi Pertahanan Nirmiliter dan Postur Pertahanan Nirmiliter di sektor masing-masing, yang selanjutnya dijabarkan pula dalam pedoman pelaksanaan dan prosedur operasiona| tetap serta rencana kontinjensi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman sesuai bidangnya," katanya.




Sumber :https://m.antaranews.com/amp/berita/860413/kemhan-dorong-pertahanan-nirmiliter-jadi-program-nasional

Hadapi Tantangan Kedepan, Pembinaan Kesadaran Bela Perlu Dilakukan Secara Masif

Jakarta- Sinergitas dan kerja sama dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara sangat penting guna menghadapi tantangan bangsa Indonesia kedepan, sehingga dalam pelaksanaannya Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh warga negara perlu dilakukan secara masif dalam rangka terwujudnya  Gerakan Nasional Bela Negara.

Demikian dikatakan Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Tandiyo Budi R, saat kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara bersama Kementerian/Lembaga, TNI dan Pemda/Kesbangpol seluruh Indonesia, Rabu (6/3) .

Rapat Koordinasi  yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan tersebut berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 8 Maret 2019 bertempat di Media Hotel & Tower's, jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Rakor mengangkat tema “MELALUI SINERGITAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA KITA TINGKATKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GERAKAN NASIONAL BELA NEGARA”.

Lebih lanjut Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan mengatakan, tema Rakor diatas sesuai dengan kondisi sekarang, karena Bela Negara harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa melalui sinergis kegiatan agar lebih masif.

Rakor ini dipandang penting dan strategis, disamping sebagai wahana menjalin silaturahmi dan komunikasi antara Kementerian Pertahanan dengan seluruh Kementerian/ Lembaga, TNI, Pemda dan komponen bangsa lainnya. Disamping itu, Rakor ini juga ditujukan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada seluruh warga negara.

Ditegaskan Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan bahwa membela negara bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya.

Mengingat, pengertian bela negara itu sendiri adalah sikap dan perilaku setiap warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sebagaimana tertuang dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara.

Dari pengertian tersebut, lebih lanjut Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan menegaskan bahwa Bela Negara bukan wajib militer atau kegiatan berbau kemiliteran dengan mengangkat senjata, tetapi membela negara juga dilakukan dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

"Ancaman tersebut nyata kita hadapi saat ini seperti radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, wabah penyakit, kejahatan siber, pencurian sumber kekayaan alam, dan pelanggaran wilayah", jelasnya.

Rakor Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini dihadiri kurang lebih 180 orang peserta dan menghadirkan sejumlah Narasumber antara lain dari Kemhan, Kemendagri, Kemdikbud, Kemeristekdikti, Pusdiklat Bela Negara Kemhan dan Rindam III/ Siliwangi.

Di akhir kegiatan Rakor menyimpulkan bahwa Bela Negara adalah sikap mental dan perilaku warga negara agar memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga warga negara memiliki daya tangkal sekaligus kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman yang timbul.

TNI AL Jadi Tulang Punggung Pertahanan Maritim Indonesia

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan salah satu tulang punggung untuk mewujudkan lima poros maritim dunia. Yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, pengembangan diplomasi maritim serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim khususnya pada bidang pertahanan maritim Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dari Laksamana TNI Ade Supandi kepada Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di Lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/5/2018).

Menurut Marsekal Hadi, organisasi TNI AL merupakan bagian dari organisasi kenegaraan yang memiliki tugas sangat penting dalam menegakkan kedaulatan negara di laut dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dari segala ancaman dan gangguan.

“Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi TNI AL, tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang selalu diwarnai oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis di sekitar kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan untuk dapat menjalankan tugas TNI AL yang cukup berat dalam menjaga kedaulatan NKRI serta memimpin sektor kemaritiman Indonesia, maka TNI AL membutuhkan penguatan organisasi.

“Hal ini menjadi salah satu program prioritas Panglima TNI yaitu membentuk empat satuan baru, dua diantaranya adalah satuan TNI AL yaitu Koarmada III dan Pasmar 3 Korps Marinir di Sorong beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Panglima TNI menjelaskan penguatan organisasi TNI AL ini mensyaratkan kebutuhan akan personel-personel yang kompeten dan memiliki kredibilitas, dedikasi serta loyalitas tinggi, untuk dapat mengemban tugas-tugas yang tidak ringan.

Kasal : Denjaka Siap Dikerahkan Untuk Atasi Aksi Terorisme

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menegaskan, pasukan elite TNI AL, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) melalui Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) siap dikerahkan untuk mengatasi aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air.

"Kesiapan TNI AL sebelum adanya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) sudah siap. Prajurit elite kita sudah siap, tinggal perintah Panglima TNI langsung saja," kata KSAL di sela-sela Pembacaan Memorandum Sertijab KSAL dari Laksamana Ade Supandi kepada Laksamana Siwi, yang digelar di atas KRI -591 Surabaya yang bersandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (25/5).

Koopsusgab merupakan gabungan dari tiga matra militer, seperti Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, dan Detasemen Bravo 90 TNI AU. Satuan elite tersebut dibentuk pada awal 2015 oleh Jenderal (Purn) Moeldoko ketika menjabat Panglima TNI.

Menurut Siwi, pasukan elite dari tiga matra yang disiapkan berjumlah 90 orang. Mereka yang dipilih itu memiliki keahlian khusus dalam hal penanganan aksi terorisme.

Namun demikian, pasukan tersebut hanya bisa diturunkan apabila sudah ada keputusan politik, seperti Perpres dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau itu ada perintah, ya kita laksanakan. Misalnya, operasi di Marawi (Filipina Selatan) yang langsung digelar dan sampai sekarang masih berlangsung antara tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina," ujarnya.

Selain itu, pelibatan pasukan elite untuk menangani terorisme pun tidak perlu mengubah doktrin militer. Prinsipnya, TNI AL sangat siap apabila jadi dilibatkan dalam satuan Koopssusgab.

Terkait UU Antiterorisme yang baru disetujui oleh DPR, Siwi menyambut baik dan pasukannya siap dikerahkan untuk membantu kepolisian mengatasi terorisme.

Sumber: ANTARA

Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji Resmi Resmi Dilantik Presiden Jadi Kasal

©2018 Merdeka.com/Titin Supriatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana Ade Supandi yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2018. Siwi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/TNI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasal.Array

Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5), diawali dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Siwi yang dibimbing langsung Presiden Jokowi. Siwi berjanji akan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi sumpah prajurit TNI.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siaap pun juga," ucap Siwi.

"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja, dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," sambungnya.

Setelah pelantikan, Jokowi menaikkan pangkat Siwi satu tingkat menjadi Laksamana TNI. Kenaikan pangkat ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 TNI tahun 2018 tentang kenaikan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI.

Keppres yang ditandatangani Jokowi pada hari ini dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Usai pembacaan Keppres, Jokowi menyematkan pangkat ke pundak Siwi yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Sebelum dilantik jadi Kasal, Siwi menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. Dia juga pernah menjadi Panglima Koarmabar menggantikan Laksda TNI Achmad Taufiqoerrochman dan Kepala Departemen Operasi KRI Untung Suropati-372.

Alumni Akademi Angkatan Laut angkatan 30 lulus yang pada tahun 1985 ini pernah menduduki posisi Palaksa KRI Teluk Sampit-515, Komandan KRI PRB-728, Komandan KRI STS-376, dan Komandan KRI Nala. Dia juga sempat menjabat sebagai Komandan KDA, Komandan Lanal Pontianak, Komandan Selapa Pusdikopsla, Komandan Satran Koarmatim, Asrena Pangkolinlamil, Asops Pangarmabar, dan Komandan Guskamlatim. [eko]

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/laksamana-madya-tni-siwi-sukma-adji-dilantik-jokowi-jadi-kasal.html

HUT Kodam IX/Udayana ke-61, TNI Perbaiki Rumah Veteran di Gianyar

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Mata Ni Nyoman Sarni (85) berkaca-kaca, saat melihat rumah yang sebelumnya reyot dengan alas tanah, warisan suaminya, veteran almarhum  Wayan Nyampuh, akhirnya bisa ditinggalinya dengan nyaman.

Perbaikan tersebut dilakukan oleh TNI. Pihaknya berterima kasih terhadap TNI yang telah memperhatikan kondisi keluarganya.

Terlebih lagi, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto langsung mendatangi kediamannya, untuk meninjau kegiatan rehab rumah tersebut, Jumat (25/5/2018).

Informasi dihimpun Tribun Bali, sebelum diperbaiki oleh TNI, kondisi rumah Ni Nyoman Sarni rusak berat. Mulai dari atapnya bocor, pondasi keropos serta masih beralaskan tanah.

Namun, pihak keluarga tidak mampu memperbaikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Mengetahui kondisi tersebut, pihak TNI pun langsung mendatangi rumah Dadong Sarni.

Perbaikan langsung diakukan secara total. Mulai dari membuat pondasi dari tiang beton, pemasangan keramik, dan sebagainya.

“Kami selama ini tinggal di rumah yang sederhana sekali. Atas bantuan Bapak Pangdam, akhirnya sekarang saya bisa tidur dengan nyaman,” ujar Sarni.

Sebelum diperbaiki, Dadong Sarni tidak pernah bisa tidur nyenyak. Terlebih lagi ketika musim hujan. Namun dia tidak memiliki pilihan lain, lantaran perekonomian yang pas-pasan.

Sebab anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga hanya bekerja sebagai buruh, pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saya ucapkan banyak terima kasih sekali, karena Pangdam sudah memberikan perhatian pada kami,” ujarnya.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto mengatakan, rehab rumah ini serangkaian HUT Kodam IX/Udayana ke-61. Rumah Nyoman Sarni merupakan satu dari empat rumah veteran di Kabupaten Gianyar, yang diperbaiki pihaknya.

Di antaranya, rumah milik Veteran Ketut Tjekug (92) di Banjar Gelumpang Sukawati. Rumah Veteran (alm) Buntak di Banjar Tampad Batubulan. Rumah Veteran I Ketut Cablek (92) di Banjar Petak, Gianyar.

“Kegiatan rehab rumah ini merupakan wujud kepedulian TNI kepada veteran pejuang, karena para veteran adalah keluarga besar TNI,” ujarnya.

Benny mengaku perihatin. Sebab hingga saat ini, masih banyak veteran maupun keluarganya hidup dalam keterbatasan. Benny berharap, semua pihak yang memiliki rasa kepedulian, supaya memperhatikan nasib-nasib para veteran dan keluarganya.

“Sampai saat ini masih banyak yang memerlukan bantuan pemerintah dalam hal kesejahteraan. Kami berharap kepedulian ini dilakukan oleh banyak pihak, sehingga ke depannya para veteran dan keluarganya dapat hidup lebih layak lagi,” harap Mayjen Benny.

Sumber: http://bali.tribunnews.com/2018/05/25/tni-perbaiki-rumah-veteran-di-gianyar?page=3