Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"

PERBATASAN

Lihat berita lainnya »

ALUTSISTA TNI

Lihat berita lainnya »

INDUSTRI PERTAHANAN

Lihat berita lainnya »

KERJASAMA DAN DIPLOMASI

Lihat berita lainnya »

PRODUK DALAM NEGERI

Lihat berita lainnya »

Latest Post

Anggaran TNI Rp102 triliun, Peruntukan Alutsista Hanya Sebesar Rp12 triliun

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 02 Juli 2015 | 17.27

Pasca jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, membuat sejumlah pihak mengkritik pemakaian alutsista TNI yang sudah uzur itu.
Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai dana yang dimiliki korps militer untuk pengadaan alutsista sangat minim, dan tidak mencukupi untuk pembelian alutsita. Dari sekira Rp102 triliun anggaran TNI, peruntukan alutsista hanya sebesar Rp12 triliun
"Hanya 77 persen untuk anggaran TNI. Dan itu pun dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada," ujar Hasanudin di komplek DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2015).
Sebab itu, Angkatan Udara, misalnya, hanya memiliki anggarannya Rp13 triliun. Adapun rincian peruntukan dana tersebut di antaranya, Rp3,5 triliun untuk gaji, Rp6 triliun belanja barang seperti latihan, beli suku cadang, dan perawatan.
"Jadi cuma Rp3,7 triliun belanja modal. Itu yang untuk beli alutsista," imbuhnya.
Sebagai perbandingan, harga per unit pesawat tempur F-16 baru sekira Rp1,5 triliun. Sementara Angkatan Laut memiliki sisa anggaran Rp4,02 trilyun dan matra darat Rp4,9 trilyun.
Merujuk fakta tersebut, politikus PDIP itu mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan rencananya untuk menaikkan anggaran untuk TNI hingga 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Alhasil, dana untuk militer bisa mencapai Rp150 triliun pertahun.
"Rp50 triliun itu dilarikan ke alutsista. Kan lumayan, naik jadi Rp62 triliun untuk alutsista," pungkasnya.
Sumber: Okezone

Anggaran TNI masih sangat jauh dari ideal


Jakarta: Alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI disorot. Alutsista pelbagai matra satuan TNI sudah tua dan uzur. Sorotan muncul setelah insiden Hercules C-130 jatuh di Medan, Sumatera Utara.

Komisi I mengakui jumlah anggaran TNI masih sangat jauh dari ideal. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, jumlah anggaran minimum untuk pengamanan NKRI mencapai Rp300 triliun. Masih sangat jauh dari anggaran TNI saat ini.

"Tahun 2009 anggaran TNI kita itu baru Rp33 triliun. Tahun ini Rp102 triliun. Itu masih jauh dari ideal," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Angka Rp300 triliun ini masih menjadi anggaran minimum yang dibutuhkan tentara Indonesia. Jika menghitung jumlah anggaran ideal dibutuhkan sekitar Rp600 triliun.

"Permasalahannya adalah kita terbatas ruang anggaran. Tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen," tegas Tantowi.

Hal ini diamini oleh anggota Komisi I DPR TB Hasanudin. Purnawirawan Letjen TNI dari PDIP ini menilai anggaran TNI jauh dari angka cukup.

"Tahun ini saja anggaran Kementerian itu Rp97 triliun, ditambah jumlah di APBN Perubahan Rp5 triliun. Jadinya Rp102 triliun. Itu cuma 77,7 persennya untuk anggaran TNI. Dan itu dibagi empat, Mabes TNI, AU, AL, AD," kata dia.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui jika alutsista, khususnya alat angkut seperti pesawat, sudah cukup tua. Namun karena perawatan berkala, TNI menganggap alat-alat tersebut masih layak digunakan.

"Kekuatan Hercules keluaran tahun 60-an itu digunakan dari tahun 64. Kedua, Hercules angkatan 78 jumlahnya ada sekitar 12. Kemudian, keluaran 80-an ada sekitar 6. Jadi, memang alutsista kita, khususnya alat angkut cukup tua," jelas Moeldoko di Ruang Tamu Panglima TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (2/7/2015).

Kendati begitu, Moeldoko mengapresiasi kinerja para prajuritnya yang berhasil merawat pesawat-pesawat tua itu hingga masih layak pakai.

"Tapi anak-anak bekerja luar biasa untuk memoles Hercules-Hercules itu. Sebenarnya, dari hitungan perawatan, masih layak terbang," tuturnya.

Pesawat Hercules C-130 TNI AU jatuh di Jalan Letjen Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Selasa 30 Juni 2015, pukul 11.48 WIB. Pesawat jatuh setelah dua menit lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Medan. 

Sumber: Metrotvnews

Sinergi Amankan Perairan Laut Indonesia, TNI dan Bakorkamla Teken MoU

Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Bakamla.

Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Panglima TNI Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, berisi beberapa hal, yakni penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut, penggunaan sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan, serta pertukaran data dan informasi termasuk penugasan personel.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, tanggung jawab pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting.

Pertama, faktor eksternal yakni menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Kedua, faktor internal yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua faktor di atas, kata Moeldoko, merupakan hal pokok sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pengelolaan wilayah laut dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pembangunan nasional serta menjamin kepentingan umum secara luas.

"Kehadiran Bakamla harus menjadi penguatan dalam pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya yang menyangkut penegakan hukum di laut, secara operasional perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena TNI juga memiliki tugas mengelola keamanan laut, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," ujarnya, Kamis (2/7/2015).

Sementara, Kepala Bakamla RI Desi Albert Mamahit mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tonggak sejarah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjaga dan mengamankan perairan Indonesia di masa mendatang.

"Kita memiliki keterbatasan jumlah kapal, orang-orangnya dan aset. Karena itu kita gunakan sumber daya dari TNI. Jadi MoU ini sangat strategis. Kalau melihat spektrum wilayah laut Indonesia, tidak ada tumpang tindih yang signifikan. Kerja sama di bidang operasional," katanya.

Sumber: Sindonews 

Panglima TNI: Tahun 2016 Anggaran TNI Kurang Lebih Rp 101 triliun

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, tahun 2016 anggaran TNI sebesar Rp 101 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 96,6 triliun.

"Tahun 2016 sudah ter-deploy kurang lebih Rp 101 triliun," ujarnya ketika ditemui di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Anggaran tersebut, menurut Moeldoko, nantinya akan diarahkan untuk membiayai program-program pada rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan seluruh jenis alat utama persenjataan TNI. Pemeliharaan pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara masuk dalam rencana strategis tersebut.

Anggaran pemeliharaan ini menurut Moeldoko tidak kalah besar dengan anggaran pembelian alutsista baru. 

Khusus untuk pesawat seperti Hercules yang tergolong tua, ia berharap ke depan TNI dapat mengawasi dan mengukur secara rinci jam terbang pesawat-pesawat tersebut. 

"Per item, per menit, per jam, per hari pakainya semua harus tercatat dengan baik. Ini memang perlu anggaran yang tidak sedikit, tapi harus seperti itu," ujarnya. 

Tak hanya renstra pemeliharaan dan perbaikan alutsista, TNI juga telah menyusun dua renstra lain yang harus sudah tercapai pada tahun 2019, yaitu renstra pengembangan dan pembangunan kemampuan TNI serta renstra pembangunan kesejahteraan prajurit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan, anggaran TNI bahkan bisa di atas Rp 200 triliun. Namun syaratnya pertumbuhan ekonomi harus menyentuh level 7 persen. 

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Indonesia menurutnya harus tetap mempertahankan stabilitas keamanan dan politik.

Sumber: 

Menhan: Modernisasi Alutsista TNI telah dilakukan sejak 2004

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku tengah mengaudit kelayakan dan keamanan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu dilakukan menyusul jatuhnya pesawat Hercules TNI AU, di Medan, Sumatera Utara.

"Iya ini sedang diaudit. Masih proses," kata Ryamizard di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2015).

Ryamizard menerangkan, upaya untuk melakukan modernisasi terhadap sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI telah dilakukan sejak 2004. Namun, program modernisasi tersebut berjalan lambat.

"Sebenarnya dari dulu kita beli baru kok, sudah dimodernisasi," sebut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Moeldoko dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengubah sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI.

"Saya perintahkan Menhan dan Panglima TNI untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Sistem pengadaan alutsista harus diubah, ini momentum," kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara di Lapangan Mako Kor Brimob Polri, Jalan Akses UI, Depok, Rabu 1 Juli. 

Sumber: Metrotvnews

Menhan: Alutsista TNI Sudah Dimodernisasi

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI telah dimodernisasi.

"Sebenarnya dari dulu kita beli baru kok, sudah dimodernisasi," kata Ryamizard di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Kendati demikian, saat ini alutsista TNI sedang dalam proses audit. "Iya ini sedang diaudit. Masih proses," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk melakukan perombakan yang mendasar mengenai manajemen alutsista TNI.

Perintah Presiden Jokowi itu buntut dari peristiwa jatuhnya pesawat Hercules A1310 Tipe C-130 Milik TNI Angkatan Udara (AU) di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, kemarin. Kemudian kata Menhan, sistem pengadaan alutsista harus diubah.


Sumber:  Sindonews

Kuat Tidaknya TNI Tergantung Presiden dan Dukungan APBN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan negara satu-satunya di dunia yang tidak mempunyai satelit untuk militer, karena harus mendapat persetujuan dari Amerika Serikat, yang prosesnya cukup rumit.

Demikian pula, pesawat sukhoi yang dibeli dari Rusia pun ternyata juga tidak ada amunisianya. Kerjasama militer dengan Korea Selatan sudah menhabiskan dana Rp 380 miliar, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya, dan F-16 tanpa radar.

"Karena itu, kuat tidaknya TNI kita tergantung Presiden Jokowi dan dukngan APBN membangun kekuatan," tegas anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam dialektika demokrasi ‘Hercules dan Tantangan Panglima TNI Baru’ bersama anggota Komisi I DPR RI FPDIP Effendi Simbolon, Alimin Abdullah, dan pengamat militer Susaningtiyas Nefo Handayani Kertopati, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Tamliha mengungkapkan lemahnya TNI, seperti kasus helikopter Malaysia yang mendarat di Sebatik dibiarkan. Hercules jatuh dan kerjasama dengan Korea Selatan dihentikan meski telah menghabiskan uang Rp 380 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa TNI kita memang lemah. Karena itu, harus diperkuat dengan menaikkan anggaran Alusista (alat utama sistem persenjataan). Dari anggaran Rp 105 triliun (Kemenhan-APBN 2015) menjadi Rp 200 triliun untuk APBN 2016,” tegas Tamliha.

Hanya saja kata Tamliha, ketika berbicara TNI dan Alusista, Presiden Jokowi masih koma, belum titik. “Seharusnya berani langsung menyatakan akan menambah anggaran Alusista TNI. Padahal, banyak menteri yang mengajukan program dengan anggaran sangat besar, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Itu penting, karena kekuatan amunisi kita hanya untuk perang selama 2 hari. Sedangkan Malaysia 9 hari dan Singapura 14 hari,” ujar politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu.

Tapi, dia optimis dengan Gatot Nurmantiyo sebagai calon Panglima TNI yang sudah disetujui Komisi I DPR RI ternyata merupakan sosok yang mempunyai pengalaman, intelektual, keberanian dan pemahaman tentang ancaman negara termasuk proxcyber yang bagus. Baik ancaman di tingkat dunia, Asia, Asean dan Indonesia sendiri, serta memahami konstitusi.

“Bahkan Pak Gatot itu berbicara TNI sampai 50 tahun ke depan. Yaitu dari konflik laut Tiongkok-China Selatan, perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Neugini dan Australia,” tambahnya.

Dengan demikian Tamliha berharap TNI itu menjadi nomenklatur - kementerian tersendiri dan bukannya di bawah Kemenhan RI. Sebab, anggaran yang Rp 105 triliun itu masih dibagi-bagi untuk angkatan laut, udara, darat, dan kementerian pertahanan sendiri.

“Jadi, Presiden Jokowi harus bisa memprioritaskan, mana yang lebih urgen; udara, laut, dan darat?” katanya.

Amerika Serikat Tantang China Buktikan Klaim Laut China Selatan

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menantang China membuktikan klaim hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan. Jika Beijing mampu membuktikan klaimnya itu, Washington akan mendukungnya 100 persen.

Tantangan dari AS itu dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. AS selama ini yakin, kawasan Laut China Selatan adalah kawasan internasional, di mana setiap negara bebas bernavigasi tanpa gangguan dari pihak manapun.

Namun, kawasan Laut China Selatan yang kaya gas dan jadi sumber uang dari lalu lintas kapal perdagangan dunia itu telah diperbutkan oleh China, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan.

Blinken mengatakan AS dalam dialog dengan China di Washington sudah menegaskan posisinya, bahwa AS tidak berkepentingan di Laut China Selatan. Namun, klaim wilayah dalam jumlah besar itu telah mengganggu.

”China mengatakan bahwa klaim mereka sudah jelas dan tak terbantahkan. Mereka bahkan bukan sekadar klaim, tapi fakta. Dan kami sudah mengatakan; 'jika Anda menunjukkan bukti, kami akan mendukung Anda 100 persen,” kata Blinken.

”Tapi Anda tidak bisa mengharapkan negara-negara lain untuk terlibat dalam beberapa proses diplomatik yang berlangsung di tempat, di mana Anda membuat klaim di kawasan laut itu,” lanjut Blinken, seperti dilansir Philippine Star, Senin (29/6/2015).

Para pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS melihat situasi di Laut Cina Selatan sudah berbahaya karena ketegangan antara China dan negara-negara tetanggnya sudah terlibat sengketa maritim, telah meningkat.

“Kita menyaksikan upaya (China) secara sepihak dan memaksa mengubah status quo . Pelanggaran ini akan membuat AS dan sekutu kami akan bersatu untuk melawan,” ujarnya.

Sumber: Sindonews

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

INDO DEFENCE 2014 Expo & Forum

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"",

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger