Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Lihat berita lainnya »

PERBATASAN

Lihat berita lainnya »

ALUTSISTA TNI

Lihat berita lainnya »

INDUSTRI PERTAHANAN

Lihat berita lainnya »

KERJASAMA DAN DIPLOMASI

Lihat berita lainnya »

PRODUK DALAM NEGERI

Lihat berita lainnya »

Latest Post

Malaysia Tak Ingin Bawa Isu Sengketa Perbatasan ke Badan Internasional

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 09 Juli 2015 | 07.10

Pemerintah Malaysia mengatakan tak ingin membawa isu sengketa perbatasan ke badan internasional. Kendati isu tersebut terkait masalah kedaulatan, namun bisa diselesaikan di meja perundingan.

Hal itu disampaikan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim ketika ditemui dalam pertemuan terbatas di ruang kerjanya di kawasan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Juli 2015. Zahrain mengatakan isu perbatasan bukan masalah besar. 

Sebab, walau diberitakan sering terjadi pelanggaran, kedua pemerintah tetap berkomunikasi.

"Militer kedua negara masih tetap menggelar latihan bersama. Hubungan Menteri Pertahanan kedua negara juga baik. Mereka sering bertemu dan sering pula mengklarifikasi isu bersama, bahkan berkomunikasi melalui telepon. Tidak ada komunikasi yang terkesan formal," kata Zahrain. 

Dia menambahkan hubungan yang baik juga terjalin di antara panglima militer kedua negara. Zahrain mengatakan, selama isu perbatasan belum terselesaikan, maka pemberitaan semacam ini akan kerap terdengar.

Oleh sebab itu, Negeri Jiran ingin pertemuan antar utusan khusus mengenai perbatasan segera digelar. Pemerintah Malaysia menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman. Sementara, Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Duta Besar RI untuk Jerman, Eddy Pratomo, untuk mewakili Indonesia.

Zahrain menjelaskan Radzi telah ditunjuk oleh Negeri Jiran sejak rezim pemerintahan SBY. Sementara, Indonesia baru saja menunjuk Eddy.

"Indonesia baru menunjuk utusan khususnya usai pertemuan terakhir antara Perdana Menteri Najib dengan Presiden Jokowi digelar di Kuala Lumpur pada Februari lalu. Tetapi, ketika Indonesia menunjuk utusan khususnya, kami tak diberikan notifikasi resmi," kata Zahrain. 

Kini, usai kedua utusan khusus ditunjuk, publik menanti adanya pertemuan pertama.

"Tinggal permasalahan waktunya saja kapan dialog di antara kedua utusan khusus itu dilakukan. Saya yakin pertemuan akan digelar dalam waktu dekat," Zahrain menambahkan tanpa menjelaskan secara detail kapan. 

Sementara, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, Octavino Alimudin ketika dihubungi VIVA.co.id pada Rabu malam mengatakan telah mengenalkan utusan khusus secara informal dalam pertemuan yang digelar pertengahan bulan Juni di Kuching.

"Yang mengenalkan adalah Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kepada pejabat tinggi Malaysia," kata Octavino.

Eddy disebut Octavino memang baru ditunjuk pada Februari lalu. Terkait alasan penunjukan baru dilakukan tahun ini, karena pada akhir tahun lalu, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan.

"Biasanya usia utusan khusus menyesuaikan dengan masa jabatan Presiden yang tengah menjabat. Secara urutan prosesnya, kami telah melakukan semua. Yang belum dilakukan hanya mengirimkan surat resmi dari Presiden Joko Widodo kepada PM Malaysia mengenai penunjukkan Pak Dubes Eddy," papar Octavino.

Dia mengatakan tidak ingin prosesnya ada yang keliru dalam proses administrasi sehingga dilakukan secara berhati-hati. Menurut informasi Octavino terdapat lima segmen antara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia yakni  Selat Malaka, Selat Singapura, sebagian timur antara Bintan dan Johor, perbatasan di Laut Tiongkok Selatan (LTS), khususnya perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak dan Laut Sulawesi.

Sumber: Viva

Kemendesa PDT dan Transmigrasi Gandeng 10 Perguruan Tinggi Tingkatkan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng kerja sama dengan 10 perguruan tinggi di wilayah perbatasan untuk meningkatkan pembangunan daerah perbatasan Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan karena masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan modal untuk mengelola potensi di wilayah perbatasan.

"Perguruan tinggi merupakan pengawal dan penyangga percepatan pembangunan bangsa. Mahasiswa dan perguruan tinggi harus terjun langsung meningkatkan kualitas kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far, pada acara penandatanganan MoU Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Indonesia memiliki lebih dari 1.700 desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Marwan mengatakan, sinergi dengan perguruan tinggi dapat membantu kementerian merumuskan konsep dan model program pembangunan, memberikan sumber penelitian, serta tata cara pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas pemerintah.

Program pembangunan tersebut akan mencakup penataan fisik, sumber daya manusia, sekaligus ideologi nasionalisme berbangsa yang juga dilakukan untuk mengantisipasi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan datang. 

“Hal ini tentu karena melihat bahwa wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk perputaran barang dan jasa, sekaligus pagar pertahanan keamanan Negara,” ujar Marwan.

Marwan mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan memunculkan inovasi baru untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, wilayah tertentu, dan kawasan transmigrasi.

Adapun kampus yang ikut dalam penandatanganan MoU tersebut adalah Universitas Borneo Tarakan, Universitas Cinderawasih Papya, Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Riau, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Universitas Tribuanan Kalabahi Alor Nusa Tenggara Timur.

Sumber: Kompas

TNI Perlu Lakukan Pembenahan Alutsista Secara Menyeluruh

Pasca peristiwa jatuhnya pesawat Hercules C-130, TNI diminta melakukan pembenahan alutsista secara menyeluruh.

"Mari duduk bersama, ini harus dibicarakan matang, integrated dan holistic," ujar pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, ikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2015).

Wanita yang akrab disapa Nuning itu mengatakan, sejak kemarin baik di media televisi atau media sosial, semua pihak terkait hanya bicara modernisasi dan pembaruan. Menurutnya, pihak terkait juga harus melihat regulasi.

"Bagaimana kebijakan dan implementasinya di bawah," jelasnya.

Dia menyebut, telah mendengar kabar bahwa pesawat Hercules C-130 jatuh lantaran kelebihan beban (overweight). Jika kabar itu benar, yang harus dilihat bukan hanya bagaimana memperbarui dan memodernisasi alutsista.

"Kalau menurut saya, regulasi juga sebuah keniscayaan. Ini overweight yang ketahuan, yang tidak ketahuan ada berapa? Ini harus ditinjau semuanya. TNI secara keseluruhan harus melihat pembenahan secara holistic," tegasnya.

Menurutnya, jangan sampai ketidaksatuan informasi di kalangan TNI soal kondisi alutsista. Diakuinya, TNI harus melakukan pengamatan yang benar-benar serius. Dia mengimbau agar TNI berkoordinasi dengan DPR khususnya Komisi I dalam mengambil kebijakan.

"Research harus objektif, sehingga kita tahu kelemahan pembangunan sistem pertahanan kita. Sekarang menghadapi eskalasi berbagai macam ancaman, ada ancaman Laut China Selatan, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada proxy war, cyber war, jadi jangan omdo (omong doang)," tandas Nuning.

Sumber: Sindowsnews

Cegah Serangan Dunia Maya, Indonesia Butuh Matra Cyber

Peneliti CSIS Iis Gindarsah menyambut baik adanya penambahan matra cyber di tubuh TNI. Dia menilai, Indonesia memang membutuhkannya untuk dapat bersaing dengan negara lain yang telah memasukan unsur cyber dalam pertahanannya.

"Sangat butuh (matra cyber), Malaysia sudah punya Singapura sudah kuat. Kekuatan yang dimiliki negara lain menjadi ancaman bagi kita," kata Iis di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengaku matra cyber ini masih sebatas wacana yang digulirkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. DPR, kata dia, pun mendukung penuh pembentukan matra tersebut.

Sebab, kata dia, matra cyber dapat mencegah adanya serangan-serangan melalui dunia maya terhadap pertahanan Indonesia, seperti hacker dan penyadapan. Apalagi, kata dia, serangan macam ini abakal semakin gencar ke depan.

"Sekarang ini bukan lagi perang konvensional tapi asimetris. Jadi ancaman paling nyata itu lewat cyber seperti di-hack dan sebagainya. Itu karena persiapan kita belum ada," kata Tantowi.

Namun, Politikus Partai Golkar ini menyayangkan pementukan ini masih sekedar wacana. "Sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya baru wacana padahal kita mendukung," tukas dia. 

Sumber: Metrotvnews

MPR : Bangsa ini hebat luar biasa karena Pancasila

Pimpinan Fraksi PPP MPR RI, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan bahwa banyak negara asing yang sinis terhadap Indonesia dan menganggap Indonesia akan bangkrut.

"Kita jangan khawatir, bangsa ini hebat luar biasa karena Pancasila. Alhamdulillah walaupun banyak permasalahan yang melanda Indonesia, namun kita mampu bertahan, perekonomian kita berjalan dengan baik. Karena itulah kita harus menjaganya dengan baik jangan lengah," katanya dalam seminar empat pilar MPR di Jakarta, Rabu.

Anggapan sinis masyarakat dunia terhadap Indonesia, lanjut Irgan, disebabkan oleh ketidakpahaman bangsa asing terhadap kekuatan Indonesia yang mampu merekatkan keragaman melalui Pancasila.

Dalam seminar bertema "Masyarakat agama dalam menjaga kerukunan umat beragama dan keutuhan NKRI" tersebut ia mengatakan, persatuan bangsa Indonesia dan menyatunya bangsa Indonesia yang sangat kuat, harus betul-betul dijaga dan dikawal.

Sebab, sambung Irgan, banyak contoh negara kuat yang bisa pecah akibat rongrongan baik dari dalam dan maupun dari luar, seperti negara Uni Soviet.

"Biarlah mereka, tapi Indonesia jangan sampai seperti itu. Bangsa ini jangan sampai pecah. Kita harus kawal dan jaga. Caranya, pahami dan amalkan nilai-nilai luhur bangsa yakni Pancasila, UUD, Kebhinekaan kita dalam wadah NKRI," pungkasnya.

Sumber: Antaranews

Status Pangkalan TNI AL Pontianak akan ditingkatkan Menjadi Pangkalan Utama

Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Widodo, mengatakan, status Pangkalan TNI AL Pontianak akan ditingkatkan menjadi Pangkalan Utama TNI AL IV (Lantamal IV) pada minggu keempat Juli 2015. 

"Ada tiga Lanal yang akan ditingkatkan menjadi Lantamal, yakni Pontianak, Tarakan dan Sorong," kata Widodo saat melakukan kunjungan kerja, di Pontianak, Rabu malam.

Pangkalan TNI AL Pontianak-lah yang menjadi penjuru ke Laut China Selatan dengan Kepulauan Natuna di ujung barat daya-nya. Perairan Laut China Selatan berpotensi menjadi theater konflik laut terbuka karena China berkeras mengklaim secara sepihak dan agresif bahwa laut ini wilayah miliknya. 

Hal ini bertentangan dengan klaim sebagian perairan itu dari Viet Nahm, Brunei Darussala, Filipina dan Malaysia. Indonesia ada di tengah-tengah negara-negara pengklaim itu sehingga beralasan sekali meningkatkan Pangkalan TNI AL Pontianak menjadi pangkalan utama.

Dengan status itu maka pangkalan itu dipimpin seorang laksamana pertama. Dunia mengakui ekskalasi manuver dan diplomasi militer di perairan itu bisa meningkat secara signifikan.

"Kami lihat dulu, Lanal mana yang siap, kalau Pangkalan TNI AL Pontianak yang paling siap, maka dia yang diresmikan dulu menjadi pangkalan utama TNI AL, kemudian lainnya," ungkapnya.

Widodo menambahkan, untuk penambahan personil juga akan dilakukan secara bertahap, karena personil Lanal dari 180 personil akan ditambah menjadi 1.008 personil.

"Kami mohon dukungan masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat umumnya agar proses peningkatan dari tiga pangkalan TNI AL menjadi pangkalan utama TNI AL segera terwujud," ungkapnya.

Untuk waktu dekat, markas komando pangkalan utama TNI AL itu memakai markas komando yang ada, sembari membangun markas batalion Korps Marinir TNI AL. 

Setelah semua itu siap dan mantap, barulah markas komando Pangkalan TNI AL Pontianak dipindahkan ke Sambas, di Kecamatan Paloh, tahun depan," katanya. 

Sumber: Antaranews

TNI Beri Bantuan Kemanusiaan Kepada Warga Dafur, Sudan

Batalion Komposit TNI yang tengah bertugas di Sudan dalam misi perdamaian PBB memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat setempat berupa alat ibadah, baju dan amal sedekah kepada masyarakat di wilayah konflik Darfur, Sudan, Selasa (8/7). 

Seperti halnya Indonesia, penduduk Sudan juga bermayoritas muslim. 

Perwira Penerangan Satuan Tugas Batalion Komposit Kontingan Garuda TNI XXXV-A/UNAMID Letnan Satu Khusus Eldira Respati, dalam surat elektronikanya dari El Geneida, Sudan, menyatakan, bantuan kemanusiaan itu adalah bagian dari program militer-sipil terkoordinasi. 

"Pada pekan ini saja, dua tempat terpisah yang menjadi tujuan bantuan di antaranya Masjid Besar El Geneina di pusat kota El Geneina Darfur Barat, dan wilayah Wingy, sekitar 20 kilometer dari Garuda Camp, Markas pasukan TNI di Darfur," katanya.

Menurut Respati, personel gabungan TNI langsung menemui para pemuka agama setempat, antara lain Syekh Mustofa yang berterimakasih atas perhatian dan bantuan Garuda TNI yang selama ini berhubungan yang baik dengan masyarakat setempat. 

"Pasukan Perdamaian Indonesia yang pertama kali berkunjung dan memberikan bantuan pada kami, Insya Allah bantuan ini akan kami gunakan sebagai fasilitas masjid dan semoga ini menjadi amal soleh para prajurit di tengah ibadah puasa bulan Ramadhan," katanya.

Sedangkan Komandan Satgas Batalion Komposit Kontingen Garuda TNI XXXV-A/UNAMID, Letnan Kolonel Infantri  M Herry Subagyo, mengatakan, prajurit TNI memiliki kemampuan teritorial yang sangat baik.

"Hal ini modal utama guna melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat setempat yang mememang membutuhkan bantuan kami sebagai pasukan perdamaian," kata dia. 

Sumber: Antaranews

Wujudkan Poros Maritim, Alutsista TNI Perlu Ditambah

Visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bakal didukung penuh oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, menurut Gatot tidak ada alternatif lain harus mengembangkan dan menguatkan TNI AL dan TNI AU.
"Dengan demikian maka seluruh wilayah nusantara harus bisa terpantau, diamankan. Apabila terjadi hal-hal yang darurat, kita cepat bereaksi," ungkap Gatot usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (8/7/2015).
Gatot menambahkan, untuk merealisasikan poros maritim dunia, perlu penambahan alat utama sistem persenjataan, misalnya kapal selam dan pesawat. Keberadaan radar pun harus mendukung untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia.
"Karena poros maritim internasional kan terbuka wilayah kita. Itu yang harus dilakukan. Detailnya nanti akan saya rapatkan dengan angkatan laut," sambung mantan Pangkostrad ini.
Gatot dilantik bersama Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pelantikan Gatot dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 49/TNI/2015. Ia menggantikan Jenderal TNI Moeldoko yang pensiun pada 1 Agustus 2015.

Sumber: Tribunnews

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

INDO DEFENCE 2014 Expo & Forum

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"",

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger