Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"

PERBATASAN

Lihat berita lainnya »

ALUTSISTA

Lihat berita lainnya »

INDUSTRI PERTAHANAN

Lihat berita lainnya »

KERJASAMA DAN DIPLOMASI

Lihat berita lainnya »

Latest Post

Kementan - TNI Kerjasama Kembangkan Tanaman Jambu Mete di Perbatasan RI-RDTL

Written By Jurnal Pertahanan on Minggu, 31 Agustus 2014 | 19.00

ATAMBUA--Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Ditjen Perkebunan menjalin kerja sama melalui MoU dengan TNI-AD mengembangkan tanaman jambu mete di perbatasan RI-RDTL.

Langkah awal yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Pemda Belu melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat, menetapkan dua daerah sebagai kawasan contoh, yakni Desa Tulakadi dan Desa Leosama, Kecamatan Kakulukmesak.

Wakil dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI, Ir. Tien Anggraini, MM, didampingi wakil dari Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, Rasyid Wasingun, SP, dan Kolonel (Inf) Herwin Suparjo, mewakili Mabes TNI-AD, menyampaikan hal ini kepada wartawan di Atambua, Rabu (27/8/2014). Hadir saat itu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Belu, Remigius Asa, S.H.

Tien menjelaskan, MoU dari kementeriannya bersama TNI memang sudah dirintis sejak tahun 2012, terutama pengembangan tanaman pangan dan tahun 2013 untuk bidang peternakan. Dari evaluasi menunjukkan bahwa hasil yang dirasakan masyarakat cukup positif, maka pada saat ini MoU dilanjutkan dengan fokus perhatian pada tanaman perkebunan di tiga provinsi, yakni Papua, Kalimantan Barat dan NTT. Khusus di NTT, jelas Tien, daerah sasaran adalah Belu dengan pengembangan pada tanaman jambu mete.

"Kenapa kita kerja sama dengan TNI-AD, karena pertimbangan, selama ini kita punya PPL tapi sekarang PPL tidak vertikal lagi. Kita pilih TNI karena mereka punya anggota di lapangan yang diawasi langsung para Babinsa. Secara SDM sangat siap dan sejalan," kata Tien diamini Rasyid.

Sementara Kolonel Herwin mengatakan, daerah perbatasan RI-RDTL setelah disurvei dan diteliti, ternyata punya potensi yang besar dalam mendukung program kedaulatan pangan. Potensi alam yang ada perlu dioptimalkan sehingga warga Belu tidak pindah ke RDTL.

Sumber: Pos Kupang

TNI Pasang jembatan bailey di jalur transportasi Pematangsiantar-Tanah Jawa

Simalungun - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) I/Dhira Dharma, Medan, memasang jembatan bailey di jalur transportasi Pematangsiantar-Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Minggu (31/8), menyatakan pemasangan jembatan bailey untuk kelancaran arus lalu lintas di jalur ini.

"Hanya untuk kendaraan dengan berat delapan ton ke bawah, menunggu selesainya perbaikan jembatan Marihat," kata Mixnon.

Untuk transportasi, kata Mixnon, kendaraan diarahkan melalui jalur Simpang Sionggang-Silau Malaha, sedangkan untuk bus mangkal di kedua ujung jembatan.

Sementara itu, pejalan kaki dan kendaraan roda dua mempergunakan jembatan darurat yang dibangun pihak rekanan.

Danton Zipur Zeni I/Dhira Dharma Medan Lettu Jimmi Sinuhaji melalui Dansi Jembatan Serka R Simanjuntak menjelaskan pemasangan jembatan bailey butuh waktu satu minggu.

Masyarakat dan pengguna jalan menyambut baik upaya pemasangan jembatan bailey itu karena rute tersebut merupakan jalur utama transportasi ke Kota Pematangsiantar.

"Kalau pakai jalan alternatif membutuhkan waktu yang lama, apalagi jalannya banyak yang rusak. Kami harapkan cepat selesai," harap Sutrisno.

Sumber: Berita Satu

TNI dan AB Thailand Gelar Pertemuan Tahunan Bahas Kerjasama Militer

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand menggelar sidang ke-8 Thailand-Indonesia High Level Committee (THAINESIA HLC) tahun 2014 di Hotel Sheraton, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/8/2014).

Sidang ini adalah forum pertemuan tahunan resiprokal antara Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dengan Chief of Defence Forces of the Royal Thai Armed Forces (CDF RTARF) General Tanasak Patimapragorn untuk membahas, mengevaluasi, merekomendasikan dan melaksanakan kerja sama militer dua negara.

Agenda yang dibahas meliputi kegiatan kerja sama bidang intelijen, kegiatan kerja sama bidang operasi dan latihan terkoordinasi serta bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam sambutannya Panglima TNI meminta masyarakat patut mewaspadai berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat tradisional maupun non-tradisional seperti kejahatan lintas negara, aksi teror, penguasaan wilayah oleh kekuatan besar.

Indonesia dan Thailand perlu terus bekerja sama secara sinergis dalam suatu kerangka kerja sama yang saling menguntungkan dalam berbagai bentuk interaksi kegiatan untuk mengantisipasi situasi keamanan di wilayah kawasan ASEAN.

Kerjasama yang dicapai kedua pihak akan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas kedua angkatan bersenjata, keamanan perbatasan yang semakin kondusif dan wilayah kawasan di sekitarnya, serta hubungan baik kedua negara yang semakin kokoh.

Lebih lanjut menurut Panglima TNI, sidang kali ini merupakan momen penting bagi hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara, karena bertepatan dengan dilaksanakan sidang tahunan antara Panglima TNI dan Pangab Thailand.

"Selain itu juga dalam rangka membahas dan mengevaluasi serta merencanakan kerja sama militer kedua negara yang akan datang dan bahwa sidang ke-8 THAINESIA HLC tahun ini mengandung nilai yang sangat penting dan strategis bagi kedua negara," kata Moeldoko.

Menurutnya hasil kesepakatan dalam sidang ini akan menjadi pedoman dan payung hukum bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam mempertimbangkan lingkup bidang kerja sama dan berbagai inisiatif dalam peningkatan kerja sama militer kedua negara.

Disamping itu ke depan juga akan memasukkan agenda pembicaraan tentang kerja sama di bidang logistik, penerangan dan kesehatan militer. Setelah sidang, rombongan delegasi Thailand mengunjungi PT Pindad untuk meninjau fasilitas produksi dan mencoba senjata ringan.

Beberapa pejabat tinggi TNI yang turut mendampingi Panglima TNI diantaranya: Wakil KSAD, para Asisten Panglima TNI, Koorsahli KSAU, Asops KSAL dan Kapuskersin TNI. Sedangkan dari AB Thailand antara lain adalah Deputy Chief of Joint Staff RTARF ADM Itticom Bhamarasuta, Chief of Staff RTA LT GEN Kampanat Ruddit, Chief of Staff RTN VADM Pongthep Nhuthep dan Chief of Staff RTAF AM Chuchart Boonchai.

Sumber : Tribunnews

Warga perbatasan RI-RDTL kini sudah menikmati lampu listrik dari jaringan PT PLN

ATAMBUA--Warga perbatasan RI-RDTL kini sudah menikmati lampu listrik dari jaringan PT PLN. Penantian warga selama ini sudah terjawab dan empat desa terakhir yang mendapat penerangan listrik di tahun 2014, yakni Desa Fatubaa dan Tialai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan Desa Tunabesi dan Desa Tunmaf, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka.

Manager PLN Ranting Atambua, Alberthus Koko, di ruang kerjanya, Kamis (28/8/2014), menuturkan, persoalan kelistrikan menjadi skala perhatian pihak PT PLN, khususnya di perbatasan. Langkah yang diambil sebelumnya berupa program Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) menjadi langkah awal untuk menjaring pelanggan di kawasan perbatasan, kini sudah terjawabi. Sebagian besar desa di perbatasan, baik di Belu maupun Malaka, sudah menikmati penerangan listrik dan terakhir di tahun 2014 ini ada 4 desa menjadi perhatian, yakni Desa Fatubaa dan Tialai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan Desa Tunabesi dan Desa Tunmaf, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka.

"Semua desa di perbatasan jaringan listrik PLN sudah masuk. Kita memang berusaha agar perbatasan sebagai serambi negara harus terang benderang," kata Koko.

Menyinggung soal terlantarnya pekerjaan perluasan jaringan listrik di wilayah dua desa di Aitoun dan Makir, Koko menegaskan, sudah melakukan komunikasi dengan PLN Wilayah NTT untuk segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Terhentinya pekerjaan lanjutan jaringan listrik di dua desa tersebut, kata Koko, karena berakhirnya masa kontrak kerja oleh kontraktor pelaksana.

"Perluasan jaringan di Aitoun dan Makir sementara terhenti karena kontrak kerjanya sudah selesai. Kita sudah laporkan ke Wilayah (PLN Wilayah di Kupang, Red). Semoga secepatnya ada jawaban sehingga warga bisa segera menikmati kembali penerangan listrik PLN," ujar Koko.

Koko mengimbau kepada masyarakat yang berdomisili di sepanjang jalur jaringan PLN agar selalu berkoordinasi dengan lembaganya jika ingin menebang pohon yang tumbuh dekat jaringan listrik. Langkah ini perlu dilakukan mengingat besarnya bahaya yang timbul akibat penebangan pohon di sekitar areal jaringan PLN itu.

Sumber: Pos Kupang

Penguasaan Eefektif Pulau Kecil Terluar di NTT

INDONESIA merupakan negara kepulauan atau negara nusantara (archipelgic state) terbesar di dunia dan terletak pada posisi silang antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu terletak di antara dua lautan, yakni Lautan Indonesia dan Lautan Pasifik.

Negara Indonesia juga memiliki 17.504 buah pulau dan 5,8 juta km² luas laut nusantara yang telah diakui secara internasional serta memiliki bentangan pantai terpanjang setelah Kanada, yaitu sepanjang 95.181 km dengan laut teritorial seluas 0,8 juta km², luas laut jalur tambahan perairan nusantara 2,3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km². Dari konfigurasi pulau-pulau tersebut, sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 10.000 pulau (Retraubun, 2004; xi).

Wilayah Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, New Guina dan Timor Leste. Sementara di laut berbatasan dengan Singapura, Malaysia, India, Thailand, Filipina, Palau, Vietnam, New Guina, Australia dan Timor Leste. Dalam kaitannya dengan batas laut, maka keberadaan pulau terluar yang strategis menjadi penentu volume struktur geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, wilayah perbatasan termasuk pulau terluar merupakan daerah terdepan sehingga statusnya menjadi sangat strategis dan spesifik dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat. Pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan antar negara apabila permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut bisa saja berakibat peperangan. Dengan adanya batas wilayah negara, maka setiap negara dituntut untuk dapat membangun hubungan baik dengan negara tetangganya yang berbatasan dan menghormati perjanjian yang telah dibuat, agar tidak merugikan kepentingan negara lain yang berbatasan itu.

Perbatasan negara merupakan manisfestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai arti penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan suatu wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik serta hukum nasional maupun hukum internasional.

Ketika Negara kesatuan Republik Indonesia dimaknai sebagai suatu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah, maka segala bentuk tafsir atau presepsi terhadap ancaman yang dihadapi tak lepas dari tanggung jawab negara untuk melindungi elemen-elemen tersebut secara tidak terpisahkan. Negara tidak dapat mengabaikan atau mengutamakan salah satu dari unsur elemen kedaulatan, penduduk dan wilayah dalam kebijakan dan aktifitasnya termasuk pengelolaan pulau-pulau terluar sebagai upaya untuk melindungi eksistensi negara yang ditandai dengan batas negara.

Faktanya bahwa pulau-pulau kecil terluar menyimpan potensi sumber daya kelautan serta menyimpan jasa-jasa lingkungan yang begitu besar, dimana di dalamnya memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi bisnis potensil yang berbasis pada sumber daya tersebut. Namun demikian tidak sedikit permasalahan yang dialami oleh pulau-pulau kecil terluar seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterisolasian, keterbatasan persediaan air tawar serta dominannya pengaruh alam atau iklim yang dapat berubah secara drastis.

Pulau-pulau kecil terluar dalam konteks politik dan hamkam di mana pulau-pulau terluar merupakan wilayah perbatasan negara yang kini menjadi salah satu persoalan krusial bagi negara berdaulat karena adanya ancaman yang dapat datang dari luar melalui wilayah perbatasan. Ancaman itu dapat berupa agresi, aktifitas intelijen, blokade, pencurian aset dan sumber daya alam, penyebaran penyakit, sengketa perbatasan, penyelundupan, pelanggaran kedaulatan dan lain sebagainya. Signifikasi tersebut menuntut negara untuk memiliki strategi penanganan wilayah perbatasan negara yang konprehensif untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman yang berasal dari wilayah perbatasan negara.

Faktor kedaulatan terkait juga dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dimilikinya dan mendapat pengakuan (recognition) internasional sebagai sebuah negara berdaulat, sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan atau melanggar kedaulatan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Selain itu, faktor warga negara terkait dengan ancaman atas keselamatan atau jaminan terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu. Sementara itu faktor wilayah berkaitan dengan ancaman terhadap keutuhan wilayah yang berupa tanah, air dan udara, yang menjadi milik sebuah negara. Ketiga faktor ini bersifat saling terkait dan tidak saling menegasikan. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warga negara dan keutuhan wilayah. Sebaliknya, ancaman terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Penguasaan Efektif, Sebuah Keharusan
Pada dasarnya ada lima cara yang umumnya dipakai untuk diperolehnya kedaulatan teritorial suatu negara. Cara dimaksud adalah okupasi, aneksasi, penambahan (accreation) wilayah, preskipsi (prescription) dan penyerahan (cession) (Starke, 1998: 212). Cara-cara ini secara langsung beranalogi pada metode-metode hukum sipil dalam memperoleh tanah.

Dalam hal perolehan tanah wilayah karena okupasi, maka okupasi merupakan penegakkan kedaulatan atas wilayah yang baru ditemukan atau wilayah yang telah ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Secara klasik, dilakukannya okupasi oleh suatu negara karena adanya wilayah yang berada dalam status "terra nullius". Apabila wilayah daratan yang telah didiami oleh suku-suku atau rakyat yang telah terorganisir maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau rakyat.

Untuk menentukan apakah suatu okupasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional atau tidak, maka ukurannya yang dipakai adalah prinsip efektifitas (effectiveness). Dalam Kasus Eastern Greenland, Permanent Court of International Justice (PCIJ) menetapkan bahwa okupasi supaya efektif, mensyaratkan adanya dua unsur di pihak negara yang melakukan; (1) Adanya kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai negara yang berdaulat. (2) Adanya tindakan yang menunjukkan atau melaksanakan kedaulatan secara pantas.

Dalam hal unsur kehendak, dapat dinilai dari fakat-fakta meskipun kehendak tersebut secara formal ditegaskan dalam pengumuman secara resmi kepada negara-negara yang berkepentingan. Dengan demikian pengawasan efektif dan terus-menerus merupakan syarat utama. Penemuan yang disertakan dengan pengibaran bendera oleh sang penemu tidak dapat diartikan sebagai okupasi yang kuat. Hal ini masih diperdebatkan oleh para pakar, dimana tindakan ini dianggap sebagai tindakan pendahuluan.

Berkaitan dengan adanya syarat yang kedua, maka pelaksanaan atau penunjukan kedaulatan dapat dipenuhi dengan bukti konkrit kepemilikan atau sesuai dengan sifat kasusnya, dimana suatu asumsi fisik kedaulatan dapat dipertunjukkan dengan suatu tindakan jelas atau simbolis atau langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku pada wilayah yang diklaim.

Belajar dari Sipadan dan Ligitan
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tanggal 17 Desember 2002 merupakan pembelanjaran yang sangat penting dan berarti bagi Indonesia. Betapa tidak, putusan Mahkamah Internasional lebih didasarkan pada prinsip efektifitas pengusaan pulau bukan didasarkan pada bukti-bukti hukum lainnya seperti perjanjian antara Belanda dan Inggris 1904.

Pihak Mahkamah Internasional dalam memberikan keputusannya mempertimbangkan bukti atas tiga aspek utama atas kedua negara yang bersengketa yaitu keberadaan yang secara terus-menerus (continous presence) di pulau tersebut, penguasaan efektif (effective occupation) termasuk aspek administrasi, serta perlindungan dan pelestarian ekologis (maintenance land ecology preservation) (Demersal: 205: 42), seolah baru menyadarkan kita akan arti pentingnya keberadaan pulau-pulau kecil terluar.

Hilangnya dua pulau tersebut bukan saja berarti hilangnya suatu wilayah kecil Nusantara, namun berimplikasi pada perubahan batas negara termasuk hilangnya potensi penguasaan wilayah laut teritorial; dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif. Kerugian yang tak ternilai secara ekonomi adalah bahwa kehilangan kedua pulau tersebut telah mengusik rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Dengan demikian tepatlah bila mantan Menteri Kelautan RI, Freddy Numberi mensinyalir bahwa lepasnya Sipadan dan Ligitan, tidak terlepas dari kegagalan Indonesia dalam mengelola pulau perbatasan (Retraubun, Ibid : xi).

Konteks NTT
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari Negara Kesatuan RI yang terletak di sebelah Selatan Indonesia yang berbatasan dengan negara Australia dan Timor Leste. Salah satu pulau yang terletak di perbatasan negara RI dan Australia adalah Pulau Ndana. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, yang terletak pada titik koordinat 11 0' 36" Lintang Selatan dan 122 52' 37" Bujur Timur. Dari titik koordinat ini dapat dipastikan bahwa Pulau Ndana merupakan pulau yang berada paling Selatan Wilayah Indonesia. Konon pula, bahwa pulau yang memiliki keindahan alam yang cocok untuk diving (selancar air) ini telah lama diincar oleh Australia setelah Australia berhasil menguasai Pulau Pasir (Ashmore reef).

Selain itu ada pula Pulau Batek yang berbatasan dengan Timor Leste, juga dapat menjadi daerah pariwisata bila dikelola dengan baik.

Berdasar paparan di atas, maka perlu sikap pemerintah Indonesia baik melalui tindakan pemerintah pusat ataupun tindakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menerapkan kedaulatannya secara pantas sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tindakan itu dapat berformat legislatif, eksekutif maupun format yudikatif berkaitan dengan keberadaan pulau terluar misalnya Pulau Ndana ataupun Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur. Format tindakan inilah yang diperlukan oleh Hukum Internasional agar negara Indonesia diakui oleh Hukum Internasional telah menerapkan kedaulatan secara pantas terhadap Pulau Ndana dan Pulau Batek. * (Dosen Hukum Internasional dan Hukum Laut Fakultas Hukum Undana )

Sumber: Pos Kupang 

RI-Australia bangun kembali kerjasama pertahanan

Jakarta  - Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Indonesia dan Australia akan membangun kembali kerjasama di bidang pertahanan, pascapenandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama keamanan atau Traktat Lombok di Nusa Dua, Bali.

"Penandatanganan nota kesepahaman tentang code of conduct ini, akan ditindaklanjuti melalui komunikasi yang efektif," kata Menko Polhukam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Komunikasi antara kedua negara itu, katanya, akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dan tiga kepala staf angkatan (TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut).

Nota Kesepahaman yang baru saja ditandatangani juga berisi suatu tata perilaku di mana para pihak tidak akan menggunakan kemampuan intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari kedua negara.

Bersamaan dengan itu, Indonesia dan Australia sepakat untuk mendorong kerjasama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut dan di bawah kerangka pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri Australia dan Indonesia, para kepala badan intelijen kedua negara akan bertemu dan berkonsultasi secara berkala.

Kesepakatan kerjasama intelijen itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam satu kesepahaman bersama yang berisi dua butir kesepahaman.

Butir pertama, yaitu kedua negara tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari kedua negara.

Butir kedua, yaitu kedua negara akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

"Ini adalah suatu kesepakatan yang sangat penting sebagai dua negara yang memiliki hubungan mitra strategis. Kita tidak dapat melihat atau membiarkan tindakan-tindakan penyadapan seperti yang mungkin terjadi pada masa lalu," kata Marty.

Marty mengatakan bahwa tata perilaku pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Traktat Lombok itu akan menempatkan hubungan kedua negara, termasuk kerja sama intelijen, ke hubungan yang positif.

"Pemulihan kembali komunikasi angkatan bersenjata kedua negara sebagaimana sediakala," ujar Marty.

Sementara itu, Bishop mengatakan bahwa tata perilaku pelaksanaan perjanjian Traktat Lombok itu merupakan instrumen yang memperkuat rasa hormat mendalam untuk setiap kedaulatan dan integritas wilayah pihak lain.

"Kami berdua percaya kerja sama intelijen yang kuat merupakan aspek penting untuk kedua negara dan merupakan cara paling efektif untuk mengalahkan pihak lain yang akan mengancam orang Australia ataupun orang Indonesia," ujar Bishop.

Sumber: Antara

Pindad dan FNSS Turki Bangun Tank Medium 30 Ton

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 28 Agustus 2014 | 05.35

Bandung - Pemerintah menyiapkan 7 program kemandirian industri pertahanan (inhan) yakni Pengembangan Pesawat tempur (KFX/IFX), Roket dan Rudal Nasional, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR), Kapal Selam, Pembangunan Industri Propelan, Radar Nasional dan Tank Nasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Inhan, untuk Lead Integrator dipercayakan kepada perusahaan pelat merah yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis. Salah perusahaan tersebut adalah PT Pindad, yang dipercayakan menangani program Tank Nasional.

Direktur Operasi Produk Hankam PT Pindad, Tri Hardjono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan konsep pembuatan kendaraan tempur lapis baja menggunakan roda rantai ini.

Konsep awal akan dilakukan untuk membangun tank ukuran sedang bersama sejumlah mitra luar negeri, salah satunya Perusahaan Kontraktor Militer FNSS asal Turki. Sesuai dengan kondisi geografis, bobot tank dipilih tidak boleh lebih dari 30 ton.

"Tank medium itu kita diminta untuk mengkoordinir seluruh aktivitas, desain engineering maupun hungan sourching itu yang kita lakukan dengan FNSS. Rencananya itu adalah penelitian bersama dan produk sharing bersama. Harapannya Pindad punya pakar, baik di dalam negeri maupun kawasan sekitar," ucap Tri kepada Liputan6.com di kantornya, Bandung, Jawa Barat.

Untuk Turret system, PT Pindad sudah menyiapkan 3 pilihan yaitu Cockerill Maintenance & Ingenierie (CMI) Belgia, Oto Melara asal Italia dan Denel Land System asal Afrika Selatan. Sedangkan untuk mesin pemilihan dari Negara di Eropa salah satunya dari industry pertahanan Perancis.

"Ini juga ada beberapa alternatif, karena kita sudah putuskan medium tank ini menggunakan 105mm, kita punya tiga alternatif yang bisa menyuplai 105 mm. Ada CMI, Oto Melara, Ada denel. Itu juga kita ajukan kepada pihak kementerian kepada KKIP, kepada user, terkait kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kanon turret ini," papar Tri.

"Teman-teman sudah memiliki beberapa alternatif. Itu ada 3 pilihan untuk engine. Sesuai dengan pengalaman, kita lebih mudah menggunakan produk Eropa. Di sana mereka telah memiliki berbagai varian, di mana engine itu juga digunakan untuk komersil," imbuh dia.

Selain bobot yang menjadi syarat utama, sejumlah pra-syarat juga harus dipenuhi desainer PT Pindad dan FNSS seperti Silhouette (bayangan). Hal ini dilakukan agar tank mudah bersembunyi saat berada di medan perang.

"Konsep produknya dari Pindad, kita sudah memberikan desain-desain bahwa tinggi tidak boleh lebih dari 2,5 meter di atas kanon kayak gitu-gitu dari Pindad. Kemudian, performance seperti apa itu juga dari Indonesia. Itu yang kita mengembangkan kerjasama dengan mereka, bahwasanya penentuan sumber sourching contohnya Power Pack, Engine. Itukan sangat menentukan pada saat nanti kemudian maintenance dan sebagainya. Itu juga kita memberikan masukan," terangnya.

Tank medium buatan Pindad ini akan selesai pada Tahun 2016. Pindad berharap tank medium dapat membantu kebutuhan alat utama sistem alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang telah berumur uzur.

"Bapak KSAD juga sudah mengharapkan Pindad segera mengeluarkan roda rantai, karena penggunaan dan kebutuhan berbeda. Medium tank, karena ini pendanaan dari Negara ya dari Kementrian harapannya dalam 3 tahun APBN itu bisa diselesaikan," tandas Tri.

Sumber: Liputan6

Pindad dan Rheinmetall Kerjasama Produksi Amunisi Tank Leopard

Rheinmetall Denel Munition (RDM) dan PT Pindad menandatangani sebuah perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU), guna membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Rheinmetall dan PT Pindad membentuk sebuah joint venture (usaha patungan) pada 2015, dengan fasilias di atas lahan seluas 168 hektare di daerah Malang, Jawa Timur, untuk mengembangkan pabrik amunisi kaliber besar.

Pabrik ini akan memproduksi amunisi tank Leopard dalam kisaran 30 hingga 105 milimeter yang diperuntukkan bagi TNI dan untuk memenuhi permintaan sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik.

Harald Westermann, Direktur Rheinmetall Landsystem GmbH, mengatakan bahwa Rheinmetall tertarik melakukan kerja sama jangka panjang dengan Indonesia, guna meningkatkan teknik industri pertahanan dalam negeri.

"Indonesia merupakan pasar strategis bagi kami di masa mendatang. Kami akan men-support tank buatan kami selama 25 hingga 30 tahun. Bila pihak Indonesia meminta support lebih lama lagi, tentu akan kami lakukan," ujarnya.

Saat upacara rollout MBT Leopard dan Marder di Unterluss Jerman, beberapa waktu lalu, Direktur PT Pindad Sudirman Said, menegaskan bahwa yang sifatnya jangka panjang, Pindad juga akan mengembangakn produk lokal lain bersama Rheinmetall.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan 180 unit tank Leopard dan Marder, produk Rheinmetall, Pindad juga dilibatkan dalam pemasangan sejumlah bagian tank. Seperti sistem komunikasi dan sistem pendingin. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri sebagai transfer teknologi.

Seperti diketahui, sebanyak 52 tank yang terdiri dari 24 MBT Leopard A4 dan 28 Tank Marder, sudah diberangkatkan sejak 31 Juli 2014 lalu dengan kapal kargo berbendera Panama, Morning Celesta, dari pelabuhan Bremenhaven, Jerman.

Tank-tank itu dijadwalkan tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada 28 Agustus 2014. Rencananya, setibanya di pelabuhan Tanjung Priok, tank-tank ini akan dipindahkan dari Morning Celesta ke kapal yang lebih kecil untuk dikirim ke Tanjung Perak Surabaya. Tank-tank ini segera disiapkan untuk parade militer pada ulang Tahun TNI 5 Oktober mendatang di Surabaya, Jawa Timur.

Sumber: Vivanews

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"",

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger