Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"

PERBATASAN

Lihat berita lainnya »

ALUTSISTA TNI

Lihat berita lainnya »

INDUSTRI PERTAHANAN

Lihat berita lainnya »

KERJASAMA DAN DIPLOMASI

Lihat berita lainnya »

PRODUK DALAM NEGERI

Lihat berita lainnya »

Latest Post

Taiwan akan Bangun Pelabuhan Kapal Militer di Laut China Selatan

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 16 Oktober 2014 | 17.21

TAIPEI – Pemerintah Taiwan memutuskan untuk menambah personil militernya di kawasan Laut Cina Selatan. Keputusan ini sangat beresiko untuk menaikan ketegangan di kawasan Laut China Selatan.

Pemerintah Taiwan berdalih penempatan pasukannya di Laut China Selatan sebagai jawaban dari penempatan pasukan yang juga dilakukan oleh Vietnam, dan China.

Wilayah Laut China Selatan atau lebih spesifiknya lagi di wilayah Kepulauan Spratly, merupakan wilayah yang kaya akan kekayaan bawah lautnya. Sampai saat ini, wilayah tersebut diperebutkan oleh Taiwan, China, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Taiwan sendiri akan membangun sebuah pelabuhan Itu Aba, sebuah pulau di Kepulauan Spratly, yang diklaim oleh Taiwan sebagai wilayahnya, dan diperkirakan selesai pada 2015. Setelah selesai pembangunan pelabuhan, Taiwan akan menempatkan kapal laut militernya dan kapal jenis Frigate
.
“Tak ada yang tidak mungkin, kami sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah, kami tahu ini isu yang sangat sensitif," ujar Chen Yeong Kang seorang pejabat Angkatan Laut Taiwan seperti dilansir The Age, Kamis (16/10/2014).

“Kami melakukan ini semua demi Kedaulatan Taiwan dari ancaman China Daratan,” lanjut Shih Yi Che, Kepala Keamanan Pantai Taiwan.

China dan Taiwan praktis masih berkonflik hingga saat ini. China menganggap Taiwan adalah wilayahnya sehingga semua pulau yang diklaim oleh Taiwan adalah milik China. Di sisi lain, Taiwan juga mengklaim dirinya adalah Negara merdeka yang bardaulat sehingga punya hak untuk mempertahankan wilayahnya.

Sumber: Okezone

KRI Teluk Cirebon 543 Lakukan Patroli Pengamanan di Perairan Laut Kalbar

Pontianak - KRI Teluk Cirebon 543 melakukan patroli pengamanan di perairan laut Kalimantan Barat dan Indonesia umumnya, kata Komandan KRI Teluk Cirebon 543 Mayor Laut (P) Arif Prasetyo I.

"Selain melakukan operasi pengamanan perairan Kalbar dan Indonesia umumnya, kami juga siap melakukan operasi bantuan kemanusiaan, seperti operasi bantuan bencana alam tsunami," kata Arif Prasetyo I saat dihubungi Antara, Kamis.

Ia menjelaskan patroli di laut guna menekan seminimal mungkin aktivitas ilegal di laut.

"Minimal dengan kehadiran kami, bisa menekan aktivitas ilegal seperti pencurian ikan di perairan Indonesia nelayan asing," ungkapnya.

KRI Teluk Cirebon 543 dilengkapi meriam laras ganda kaliber 25 mm dan 37 mm, memiliki panjang 90,78 meter, dan lebar 11,12 meter, yakni jenis Landing Ship Tank (LST) "Class Frosch" yang dibuat di Veb Penee Werf, Wolgast, Jerman Timur tahun 1978.

Selain itu, berfungsi untuk mendukung operasi amfibi, mengangkut pasukan pendarat yang akan didaratkan ke pantai, dan juga mampu mengangkut enam tank amfibi dengan ukuran 6-7 meter serta peralatan tempur lainnya.

"KRI Teluk Cirebon bukan termasuk armada tempur maupun pemukul, namun sebagai armada pendarat dan pengangkut logistik," ungkap Arif.

KRI Teluk Cirebon 543 di bawah satuan kapal Amfibi Koarmabar, dan berinduk di Pangkalan Utama Pondok Dayung, Jakarta.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah perairan Kalbar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, seperti pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.

Ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan Utara Sulut.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut.

Sumber: Antaranews

Langkah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan gusarkan negara tetangga

Program besar-besaran gelaran umum Tiongkok di kepulauan kecil Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan dipandang sebagai upaya untuk menguatkan klaim kontroversialnya untuk mengendalikan 90 persen dari jalur perairan internasional yang penting itu.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] mengadakan upacara pengibaran bendera di sembilan pulau dan beting di kelompok kepulauan Paracel dan Spratly dalam rangka merayakan ulang tahun negara Republik Rakyat Tiongkok, media melaporkan pada 2 Oktober. Acara tersebut kemungkinan akan makin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya.

Tiongkok mengambil alih kendali administratif Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan pada tahun 1974. Rezim komunis Hanoi menegaskan kembali klaimnya atas kepulauan itu pada tahun berikutnya setelah bersatunya Vietnam.

“Tiongkok mengirim anjungan pengeboran minyak [HYSY 981] ke perairan Kepulauan Paracel pada bulan Mei, yang mengakibatkan situasi buntu di antara kedua negara itu di kawasan tersebut dan demonstrasi serta aksi unjuk rasa di Vietnam, di mana perusahaan-perusaahan yang dipandang sebagai milik warga Tionghoa diserang,” lapor Want China Times [WCT] yang berbasis di Taiwan.

Upacara dengan tujuan menguatkan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan diadakan di Pulau Woody, Pulau Tree, Beting Utara, Pulau Drummond, Pulau He Duck, Pulau Robert, Gili Observation, dan Beting Antelop di Kepulauan Paracel dan di Beeting Mischief di Kepulauan Spratly dan diberitakan oleh 40 situs berita Tiongkok, lapor WCT.

“Pulau Woody saat ini adalah pulau terbesar di Paracel dan berfungsi sebagai ibu kota dari Prefektur Sansha yang didirikan Tiongkok pada tahun 2012, yang terdiri atas Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan Gili Macclesfield, semuanya wilayah sengketa,” kata WCT.

Kepulauan Spratly diklaim oleh Tiongkok, Brunei, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sementara kedaulatan atas Kepulauan Paracel diperebutkan oleh Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

Tiongkok kirim kapal perusak baru ke kawasan

Beijing mendukung upacara simbolis dan kuasi-legal ini dengan memperluas kekuatan angkatan lautnya di kawasan itu.

“Tiongkok telah mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali tercanggih ke Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan untuk ikut serta dalam sebuah latihan AL berskala besar,” laporThe Diplomat pada 3 Oktober, mengacu pada kapal Kunming yang dioperasikan pada bulan Maret.

“Tiongkok secara resmi mengoperasikan kapal Kunming pada bulan Maret dengan banyak gembar-gembor di media Tiongkok. Tipe-052D sejauh ini adalah kapal perusak tercanggih Tiongkok dan sering dibandingkan dengan Aegis DDG kelas Arleigh Burke milik Amerika Serikat. Alhasil, Type-052D sering disebut sebagai Aegis Tiongkok. Tiongkok diperkirakan nantiya akan meluncurkan enam kapal kelas ini,” laporThe Diplomat. “DDG Tipe-052D akan menjadi aset penting dalam sebagian besar adu kekuatan AL yang dapat dibayangkan yang melibatkan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, atau Taiwan.”

Pengerahan Kunming dipandang sebagai bagian dari strategi Tiongkok untuk memperkuat klaimnya atas lebih dari 90 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan.

“Tiongkok saat ini sedang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya mengawasi secara lebih aktif wilayah-wilayah lebih jauh dari klaim luasnya atas kedaulatan Laut Tiongkok Selatan. … Dari segi kelautan, hal ini berarti Tiongkok mampu mempertahankan patroli jarak jauh dan melindungi aset-aset ini dari potensi lawan,” laporThe Diplomat. “Dengan membangun pangkalan-pangkalan logistik di kepulauan karang dekat Filipina, Tiongkok secara aktif mencoba mencapai tujuan pertamanya. DDG Tipe-052D akan membantunya mencapai tujuan kedua.”

Analis keamanan dan penulis tentang Asia Timur Gordon C. Chang setuju dengan penilaian ini.

“Ambisi Tiongkok semakin bertambah seiring pertumbuhan kekuatan angkatan lautnya. Tiongkok tidak akan berhenti sampai dia dihentikan,” katanya kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].

Strategi Tiongkok tidak hanya menggusarkan negara-negara tetangga dekatnya, tetapi juga menimbulkan gelombang kejut hingga sejauh India.

Pemimpin India dan AS ungkapan keprihatinan

Baru-baru ini, Perdana Menteri terpilih India, Nahendra Modi, mengunjungi Presiden AS, Barack Obama, pada awal bulan Oktober untuk membahas kecemasannya soal kebijakan Beijing di Laut Tiongkok Selatan, dengan mempertaruhkan hubungannya yang tengah berkembang dengan Tiongkok.

“Untuk pertama kali, sebuah pernyataan gabungan India-AS secara khusus menyebutkan situasi di Laut Tiongkok Selatan sementara Presiden Barack Obama dan PM Narendra Modi mengungkapan keprihatinan mereka atas ‘ketegangan yang meningkat terkait sengketa wilayah maritim’ di kawasan tersebut,” lapor theTimes of India pada 2 Oktober.

Surat kabar itu mencatat bahwa insiden terbaru antara pasukan darat Tiongkok dan India di Pegunungan Himalaya mungkin telah memengaruhi reaksi Modi.

“Pernyataan gabungan itu dikeluarkan setelah rapat bilateral antara kedua pemimpin yang diadakan beberapa hari setelah situasi kebuntuan dengan Tiongkok di Ladakh bagian tenggara berakhir dengan penarikan pasukan Tiongkok dan India. Kebuntuan LAC [Garis Kendali Nyata] terus berlanjut selama beberapa hari bahkan setelah Presiden Xi Jinping meyakinkan Modi saat berkunjung ke India bahwa pasukan Tiongkok telah diminta untuk mundur,” tulis surat kabar tersebut.

Vietnam bereaksi terhadap Tiongkok

Vietnam bereaksi terhadap pola percepatan penegasan kedaulatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan mendekatkan diri ke India, lebih dekat dari yang pernah dilakukannya dalam sejarah.

Pada tanggal 15 September, India dan Vietnam menyerukan kedamaian di Laut Tiongkok Selatan dan menandatangani surat minat yang menawarkan India tujuh blok minyak dan gas untuk kepentingan eksplorasi dan produksi.

Setelah kunjungan empat hari oleh Presiden India, Pranab Kumar Mukherjee, kedua pemerintahan itu mengeluarkan pernyataan resmi bersama yang menyatakan mereka sepakat untuk memperkuat dan memperdalam kerja sama bilateral atas dasar kemitraan strategis.

Sumber: APD Forum

Amankan Kekayaan Laut, Indonesia Perlu Bangun Coast Guard

Jakarta-Pemerintah baru harus segera membenahi dan memperbaiki keamanan sektor kelautan di Indonesia. Ini untuk meminimalisir potensi kerugian negara akibat pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya mencapai Rp 100 triliun-Rp 300 triliun tiap tahun.

Seperti di Amerika Serikat (AS), Laksamana (Purn) Tedjo Eddy menyarankan, Indonesia perlu membangun Coast Guard atau Badan Keamanan Laut.

"Harus dibentuk yang namanya Badan Keamanan Laut atau Coast Guard," ungkap Eddy saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sebenarnya, menurut Eddy, saat ini pemerintah telah mempunyai satu instansi pengamanan laut yang dinamakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun pada praktiknya, Eddy menilai instansi ini masih lemah dan kurang maksimal menjaga laut karena terbatas pada regulasi tugas yang diberikan.

"Tetapi karena ada kata 'koordinasi' sering diucapkan sukar dilaksanakan. Ke depan

Bakorkamla tetap dijalankan tetapi kata kor-nya dihilangkan. Menjadi Badan Keamanan Laut yang punya komando langsung menjaga laut," imbuh Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.

Jadi ke depan diharapkan tanggung jawab sektor pengamanan laut RI ditanggung oleh 2 instansi, yaitu Coast Guard dan TNI Angkatan Laut (AL). Konsep Coast Guard nanti langsung di bawah arahan Kementerian Maritim dengan tugas pokok menyangkut pengamanan laut sedangkan TNI AL menjaga pertahanan laut Indonesia.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran nelayan ditingkatkan sebagai kepanjangan tangan TNI AL dan Coast Guard yang bisa melaporkan seluruh kegiatan yang mencurigakan seperti pencurian ikan, penyelundupan imigran gelap dan lain-lain.

"Instansi lain tetap bekerja seperti Bea Cukai di wilayah kepabeanan tidak usah sampai ke teritorial. Apabila ini semua dipadukan, musuh dan pencuri akan berpikir dua kali pelan-pelan akhirnya kita mempunyai kekuatan yang cukup besar," cetus pria yang disebut-sebut calon Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini.

KRI Sultan Iskandar Muda- 367 Kembali Ikut Andil Dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL

Jakarta - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim, SE, melepas keberangkatan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)- 367 menuju perairan Lebanon untuk ikut andil dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) 2014 di Dermaga Koarmatim, Ujung Surabaya.

Pemberangkatan Kapal Perang Kelas Sigma buatan Belanda pada Jumat (10/10/14) ini nantinya bertujuan untuk mengemban misi perdamaian dunia sesuai mandat Dewan Keamanan PBB yang akan bergabung dengan Kapal Perang Angkatan Laut negara lainnya yang bergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) di wilayah perairan Lebanon.

Baca juga: Kapolda Jatim lakukan kunjungan kehormatan ke Koarmatim dan Pangarmatim tegaskan pentingnya fungsi intelijen dalam Pilpres 2014. Misi ini adalah untuk kedua kalinya yang diemban oleh KRI SIM-367 setelah sukses menjalankan misi yang sama pada tahun 2011 lalu.

KRI SIM-367 di komandani Letkol Laut Pelaut I Gung Putu Alit Jaya sekaligus sebagai komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL dalam tugasnya nanti membawa 1 buah Helikopter BO NV 410 dari Pusnerbal Juanda. Satgas terdiri dari 100 prajurit, dengan rincian 88 prajurit awak Kapal Perang, Pilot dan Kru Heli 7 orang, Perwira kesehatan (dokter), Kopaska, Penyelam, Perwira Intelejen dan Perwira Penerangan masing masing satu orang.

Kapal Perang di bawah Satuan Kapal Ekskorta Koarmatim ini rencananya akan bertugas selama sepuluh bulan dengan rincian dua bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 8 bulan berada di Area Of Maritime Operations Lebanon. Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya, Jakarta, Belawan, Colombo (Sri Langka), Salalah (Oman), Port Said (Mesir) dan Beirut (Lebanon).

Pelepasan KRI SIM-367 di Koarmatim ini dihadiri Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia S.Sos, Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmatim Laksamana Pertama TNI Heru Kusmanto, S.E., Para Komandan Satuan dan kasatker Koarmatim serta Ibu ibu Pengurus Daerah Jalasenastri Armatim dan keluarga prajurit KRI SIM-367.

Pada kesempatan tersebut Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur Ny. Ismiati Darojatim menyampaikan pesan kepada keluarga dan istri prajurit yang ditinggal tugas agar senantiasa bersabar, tabah dan berdo’a agar tugas-tugas yang diemban suami mereka dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur juga berpesan agar para istri prajurit menjaga kehormatan keluarga selama ditinggal tugas. “wajib hukumnya bagi setiap istri prajurit yang ditinggal tugas untuk senantiasa menjaga kehormatan diri dan keluarga, setia dan tabah agar para suami dapat tenang dalam menjalankan tugas negara yang mereka emban”, kata Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur.

Koarmatim sudah keenam kalinya mengirimkan kapal perang dalam menjalankan tugas dibawah Kontigen Garuda XXVIII-G MTF/UNIFIL di Lebanon. Oleh karenanya, Koarmatim melaksanakan berbagai penyiapan kondisi teknis kapal agar dapat beroperasi secara baik dan optimal, sehingga dapat meraih kesuksesan dalam penugasan.

Saat ini, KRI Frans Kaisiepo-368 dari satuan yang sama sedang melaksanakan tugas sebagai Satgas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-F/United Nation Interim Force In Lebanon (UNIFIL) tahun 2014 Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi beserta 99 prajurit dan Helikopter NV 409 BO-105 di Beirut, Lebanon, sejak bulan Maret 2014.

Tugas dan misi Satgas MTF ini merupakan tugas yang mulia sebagai perwujudan komitmen bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon untuk sektor laut UNIFIL Maritime Task Force (MTF) 448 terbentuk tanggal 15 Oktober 2006 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tentang wewenang dan penambahan pasukan PBB di UNIFIL (Lebanon).

Pada awalnya, UNIFIL MTF 448 dilaksanakan oleh negara-negara Eropa khususnya anggota NATO dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pencegahan di laut, serta memberikan asistensi kepada Lebanese Armed Force-Navy (LAF-Navy) dalam penanggulangan penyelundupan senjata atau bahan yang berhubungan dengan senjata dari laut ke darat atau sebaliknya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, tim satgas maritim melakukan patroli laut, training dan maritime interdiction.

Kemudian pada 2009, atas permintaan dari pemerintah Lebanon dan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, Indonesia diminta untuk bergabung sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian UNIFIL MTF 448.

Indonesia akhirnya mengirimkan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-A/UNIFIL 2009 dengan melibatkan unsur laut KRI Diponegoro-365 (MTF-1). Berkutnya, tahun 2010 mengirimkan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-B/UNIFIL 2010 KRI Frans Kaisiepo-368 (MTF-2), tahun 2011 mengirimkan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-C/UNIFIL 2011 KRI Sultan Iskandar Muda-367 (MTF-3), dan pada tahun 2012 mengirimkan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL 2012 KRI Sultan Hasanuddin-366 (MTF-4), kedua kalinya KRI Diponegoro Satgas Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII-E/UNIFIL 2013, dan Satgas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-F/United Nation Interim Force In Lebanon (UNIFIL) tahun 2014 adalah KRI Frans Kaisiepo-368.

Sumber: Lensaindonesia

100 Personel TNI AL Emban Misi Pasukan Perdamaian TNI ke Lebanon

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-G/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/10/2014).

Satgas MTF Konga XXVIII-G/UNIFIL dipimpin Letkol Laut (P) I Gung Putu Alit Jaya dengan kekuatan 100 personel TNI AL, terdiri dari 88 personel awak kapal perang, pilot dan kru Heli sebanyak 7 personel, perwira kesehatan, Kopaska, penyelam dan perwira intelijen serta perwira penerangan masing-masing 1 orang.

Di samping itu, Satgas juga diperkuat dengan 1 Heli Bolkow BO-105/NV-410 dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal), Surabaya.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa, misi ini merupakan misi lanjutan ketujuh bagi Indonesia, setelah Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat tugas UNIFIL hingga 31 Agustus 2015, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2172 tahun 2014.

"Pada resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB menyambut dialog lanjutan dan perluasan kegiatan terkoordinasi antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon," kata Moeldoko.

Hal ini mendorong negara-negara anggota PBB untuk mendukung Tentara Nasional Lebanon dalam meningkatkan kemampuannya dan menegaskan kembali seruannya bagi pembentukan zona bebas senjata, selain yang menjadi tanggung jawab UNIFIL di Lebanon Selatan.

Panglima TNI memberikan penekanan kepada seluruh awak kapal bahwa sebagai prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi di lapangan harus selalu membekali diri dengan pengetahun terkait role of engagement, dan/atau terkait dengan otoritas UNIFIL untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah operasi.

Sementara itu ABK KRI SIM-367 sebagai bagian unit kerja MTF UNIFIL, harus membekali diri dengan keterampilan teknis dalam konteks membantu peningkatan kemampuan Tentara Nasional Lebanon, sesuai kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki.

Sumber: Tribunnews

Wamenlu: Indonesia harus mulai membuka pintu kerjasama seluas-luasnya dengan India

Written By Jurnal Pertahanan on Rabu, 15 Oktober 2014 | 20.34

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal pada Jumat (3/10/2014) menyatakan, Indonesia harus mulai mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan India di bidang pertahanan.

Indonesia sebagai negara maritim, kata Dino, membutuhkan kerjasama dengan negara yang memiliki kekuatan dalam bidang pertahanan maritim. Salah satu negara yang pertahanan maritimnya kuat adalah India.

"Kerjasama pertahanan dengan India sangat terbuka lebar," kata Dino. "India merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang sangat besar di Asia,” lanjut dia, saat diteumui Sindonews, di Jakarta.

”India memiliki industri pertahanan yang sangat kuat dan sangat besar,” sambung Dino. India saat ini gencar mengembangkan industri militer mereka, termasuk pengembangan rudal jarak jauh.

Menurutnya, Indonesia harus mulai membuka pintu kerjasama seluas-luasnya dengan India. "Mereka (India) sangat imoresif,” katanya.

Sumber : Sindownews.com

Ground Breaking Pembangunan Industri Propelan di Subang, Mewujudkan Kemandirian Alutsista

Jakarta - Dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa khususnya untuk penguasaan kemampuan di bidang industri alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan da npengembangan industri propelan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat dalam sambutannya pada acara Ground Breaking Pembangunan Industri Propelan di Subang, akhir pekan lalu. Pada acara tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kedubes Perancis, dan Direksi PT. Dahana (Persero).

Pembangunan industri propelan tersebut merupakan salah satu jalinan hubungan bisnis antara Indonesia dengan Perancis dalam hal ini Roxel dan Eurenco. “Semoga hubungan dua negara yang diwujudkan dalam kerjasama bidang industri alutsista ini semakin meningkat di masa mendatang. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik,” tegas Menperin yang dikutip dari siaran pers, Minggu.

Dalam kerjasama ini, Eurenco bertindak sebagai perusahaan yang mengembangkan, memproduksi dan menyediakan aneka ragam bahan energetik untuk pertahanan dan pasar komersial. Sedangkan, Roxel France sebagai perusahaan yang memiliki keahlian dalam bidang desain, pengembangan, produksi serta pemasaran motor roket dan peralatan terkait hardware dan perangkat ledak. Sementara itu, PT. Dahana (Persero), sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri bahan peledak, bersama dengan Eurenco serta Roxel telah berkomitmen untuk saling membantu dan mendukung pemerintah RI dalam mempersiapkan pabrik propelan dan spherical powders di Indonesia.

Produk yang dihasilkan nantinya akan diserap oleh industri pertahanan dalam negeri, karena produk tersebut merupakan bahan baku pembuatan peluru, roket, peluru kendali (missile), serta propelan untuk amunisi kaliber kecil, menengah dan besar. Diharapkan, berdirinya pabrik propelan ini dapat memenuhi kebutuhan propelan di Indonesia dengan kemampuan produksi nitrogliserin sebanyak 200 ton/tahun, spherical powder (propelan double base untuk MKK) sebanyak 400 ton/tahun, propelan double base roket sebanyak 80 ton/tahun, dan propelan komposit sebanyak 200 ton/tahun.

Menurut Menperin, gagasan untuk mendirikan pabrik propelan di dalam negeri sudah cukup lama. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan terus dilakukan karena untuk memproduksi propelan memerlukan teknologi yang cukup sulit. Terlebih lagi, bahan baku utama sulit didapatkan, seperti nitrogliserin. “Apabila ditinjau dari aspek ekonomi dan bisnis pembuatan pabrik propelan ini membutuhkan investasi yang cukup besar dan tidak pada skala ekonomis sehingga tidak layak secara financial, sehingga tidak memungkinkan apabila pabrik ini didirikan oleh industri.Namun, ada beberapa aspek lainnya yang tidak kalah penting yang dapat memungkinkan didirikan pabrik propelan,” tegas Menperin.Aspek penguasaan teknologi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan industri nasional.

Diharapkan, pendirian pabrik propelan di dalam negeri mampu memberikan manfaat seperti: (a) Kemandirian ketahanan dan pertahanan nasional serta penegakan kedaulatan negara, karena propelan merupakan komponen utama untuk munisi dan roket bagi kebutuhan operasi TNI dan Polri; (b) Terdukungnya kebutuhan operasi baik kuantitas maupun kualitas, seperti kegiatan komando pendidikan, bekal persediaan di seluruh Kodam, serta bekal pertahanan di tempat-tempat strategis/instalasi strategis dan latihan rutin untuk satuan/pasukan; (c) Sebagai salah satu sumber daya dalampengembangan Alutsista.

Di samping itu, Menperin menegaskan, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar harus dapat mempertahankan dari ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini dapat berupa ancaman konvesional dan non-konvensional. Untuk mengantisipasi adanya potensi ancaman tersebut, diperlukan kemandirian kemampuan terutama dalam hal Hankamnas dan penyediaan Alutsista. Dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu, stabilitas nasional menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, memantapkan stabilitas nasional dibutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya dari TNI semata, tetapi juga dari Industri Pertahanan dalam negeri.

Pendirian pabrik ini dalam jangka pendek bertujuan untuk memproduksi propelan amunisi dan roket serta dapat menghemat devisa karena selama ini kebutuhan propelan Indonesia diimpor dari luar negeri. Sedangkan dalam jangka panjang, pabrik ini bertujuan untuk diversifikasi produk propelan dan penetrasi pasar regional.Dengan adanya pabrik ini diharapkan dapat tercipta kemandirian propelan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.

Sumber: Neraca.co.id

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

INDO DEFENCE 2014 Expo & Forum

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"",

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger