Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan memperkuat basis
kerjasama dalam rangka meningkatkan potensi investasi dan perekonomian
di kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI).
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian
Dalam Negeri Suhatmansyah Is menilai kawasan perbatasan RI yang akan
menjadi prioritas pengembangan adalah provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Menurut dia keempat
provinsi tersebut adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga seperti Malaysia dan Australia.
"Tujuan kami melakukan kerjasama dengan Kadin adalah untuk
meningkatkan potensi investasi di kawasan perbatasan, karena kami
melihat kawasan perbatasan mempunyai prospek yang sangat bagus sekali
untuk dijadikan lahan investasi bagi pengusaha," ujar Suhatmansyah dalam
acara Rapat Koordinasi Khusus Mengenai Potensi dan Investasi di Kawasan
Perbatasan RI di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (27/2).
Dia mengatakan dari keempat provinsi tersebut terdapat 111 kecamatan
yang berpotensi memiliki sumber daya alam yang sangat hebat. Karenanya,
Kadin Pusat bisa mengajak pengusaha pengusaha yang ada di daerah
tersebut untuk ikut terlibat mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan
investasi.
Selama ini, lanjut dia, yang masih menjadi persoalan dalam
pengembangan kawasan perbatasan adalah masalah infrastruktur. Untuk
tahun ini, alokasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan
perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun.
"Alokasi dana tersebut masih belum cukup untuk membangun kawasan
perbatasan secara keseluruhan, maka dari itu kami berharap alokasi dana
tersebut bisa meningkat tahun depan mudah mudahan mencapai Rp 100
triliun," tuturnya.
Dari alokasi dana sebesar Rp 7,8 triliun yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur, porsi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum
lebih besar jika dibandingkan dengan Kementerian lain. Alokasi dana
tersebut nantinya digunakan untuk membangun jalan dan sekolah.
Anggota BNPP sendiri terdiri atas 14 Kementerian dan 12 Gubernur yang
dibentuk khusus untuk membangun perekonomian kawasan perbatasan dan
Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai koordinator BNPP.
BNPP tidak hanya mengajak Kadin untuk membangun kawasan perbatasan, namun juga tengah mengajak BKPM untuk ikut meningkatkan perekonomian di kawasan perbatasan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar BKPM bisa mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan perbatasan.
Sumber: Beritasatu.com
0 komentar:
Posting Komentar