JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menginstruksikan Letnan Jenderal Moeldoko yang ditunjuk
sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk menertibkan penyimpangan
pengadaan alutsista. Penggunaan keuangan negara untuk pembelian
alutsista harus dilakukan secara transparan.
"Dengan demikian,
tidak ada kesan penggunaan anggaran yang kurang tepat. Itu harapan
beliau (Presiden)," kata Kepala Staf TNI AD Mayjen Pramono Edhie Wibowo
di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Siang tadi,
Presiden memanggil Pramono dan Moeldoko. Setelah pertemuan itu, Presiden
mengumumkan Moeldoko menggantikan Pramono, yang akan memasuki masa
pensiun. Rencananya, pelantikan Moeldoko dilakukan di Istana Negara,
Rabu (22/5/2013).
Pramono mengatakan, arahan lain Presiden, yakni
TNI diharapkan profesional dalam menjalankan tugas. KSAD baru juga
diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya seperti
tempat tinggal dan pendidikan.
Pramono menambahkan, Presiden juga
mengarahkan agar kekompakan antarangkatan di TNI tetap dijaga, juga
dengan kepolisian. Terkait Pemilu 2014, Presiden menekankan agar TNI
bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
"Sebetulnya
sudah ditunjukkan pada Pemilu 2009. Kalau 2009 bisa, kenapa
2014 tidak bisa? Itu ditekankan oleh beliau. Saya merasa bahwa arahan
itu semua sesuai dengan harapan prajurit Angkatan Darat. Saya yakin Pak
Moeldoko bisa melanjutkan, bahkan bisa lebih baik. Seluruh TNI AD,
harapan saya, mendukung penuh kepemimpinan yang akan datang," pungkas
Pramono.
Moeldoko mengaku akan menjalankan arahan Presiden. Ia
secara khusus berterima kasih kepada Pramono atas segala dukungan selama
menjadi Wakil KSAD. Moeldoko mengaku akan menjalankan program Pramono
yang sudah ada.
Ketika disinggung rentetan penyimpangan yang
dilakukan para prajurit TNI AD belakangan ini, Moeldoko menjawab, "Kita
sudah mengevaluasi internal. Saya kira akan saya lihat kembali, apakah
ada bagian dari proses pendidikan yang kurang tepat."
Seperti
diberitakan, TNI AD tengah disorot oleh publik setelah rentetan
penyimpangan para prajurit. Tiga peristiwa yang menjadi sorotan
belakangan ini adalah pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (Oku),
Sumatera Selatan; pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, DI
Yogyakarta; serta penganiayaan staf PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P
di Jakarta.
Sumber: Kompas
0 komentar:
Posting Komentar