Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Lihat berita lainnya »

PERBATASAN

Lihat berita lainnya »

ALUTSISTA TNI

Lihat berita lainnya »

INDUSTRI PERTAHANAN

Lihat berita lainnya »

KERJASAMA DAN DIPLOMASI

Lihat berita lainnya »

PRODUK DALAM NEGERI

Lihat berita lainnya »

Latest Post

Tampilkan postingan dengan label MILITER. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MILITER. Tampilkan semua postingan

TNI AL Jadi Tulang Punggung Pertahanan Maritim Indonesia

Written By Jurnal Pertahanan on Selasa, 29 Mei 2018 | 17.14

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan salah satu tulang punggung untuk mewujudkan lima poros maritim dunia. Yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, pengembangan diplomasi maritim serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim khususnya pada bidang pertahanan maritim Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dari Laksamana TNI Ade Supandi kepada Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di Lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/5/2018).
Menurut Marsekal Hadi, organisasi TNI AL merupakan bagian dari organisasi kenegaraan yang memiliki tugas sangat penting dalam menegakkan kedaulatan negara di laut dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dari segala ancaman dan gangguan.
“Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi TNI AL, tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang selalu diwarnai oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis di sekitar kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan untuk dapat menjalankan tugas TNI AL yang cukup berat dalam menjaga kedaulatan NKRI serta memimpin sektor kemaritiman Indonesia, maka TNI AL membutuhkan penguatan organisasi.
“Hal ini menjadi salah satu program prioritas Panglima TNI yaitu membentuk empat satuan baru, dua diantaranya adalah satuan TNI AL yaitu Koarmada III dan Pasmar 3 Korps Marinir di Sorong beberapa waktu yang lalu,” katanya.
Panglima TNI menjelaskan penguatan organisasi TNI AL ini mensyaratkan kebutuhan akan personel-personel yang kompeten dan memiliki kredibilitas, dedikasi serta loyalitas tinggi, untuk dapat mengemban tugas-tugas yang tidak ringan.

Kasal : Denjaka Siap Dikerahkan Untuk Atasi Aksi Terorisme

Written By Jurnal Pertahanan on Sabtu, 26 Mei 2018 | 07.53

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menegaskan, pasukan elite TNI AL, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) melalui Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) siap dikerahkan untuk mengatasi aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air.
"Kesiapan TNI AL sebelum adanya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) sudah siap. Prajurit elite kita sudah siap, tinggal perintah Panglima TNI langsung saja," kata KSAL di sela-sela Pembacaan Memorandum Sertijab KSAL dari Laksamana Ade Supandi kepada Laksamana Siwi, yang digelar di atas KRI -591 Surabaya yang bersandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (25/5).
Koopsusgab merupakan gabungan dari tiga matra militer, seperti Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, dan Detasemen Bravo 90 TNI AU. Satuan elite tersebut dibentuk pada awal 2015 oleh Jenderal (Purn) Moeldoko ketika menjabat Panglima TNI.
Menurut Siwi, pasukan elite dari tiga matra yang disiapkan berjumlah 90 orang. Mereka yang dipilih itu memiliki keahlian khusus dalam hal penanganan aksi terorisme.
Namun demikian, pasukan tersebut hanya bisa diturunkan apabila sudah ada keputusan politik, seperti Perpres dari Presiden Joko Widodo.
"Kalau itu ada perintah, ya kita laksanakan. Misalnya, operasi di Marawi (Filipina Selatan) yang langsung digelar dan sampai sekarang masih berlangsung antara tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina," ujarnya.
Selain itu, pelibatan pasukan elite untuk menangani terorisme pun tidak perlu mengubah doktrin militer. Prinsipnya, TNI AL sangat siap apabila jadi dilibatkan dalam satuan Koopssusgab.
Terkait UU Antiterorisme yang baru disetujui oleh DPR, Siwi menyambut baik dan pasukannya siap dikerahkan untuk membantu kepolisian mengatasi terorisme.
Sumber: ANTARA

Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji Resmi Resmi Dilantik Presiden Jadi Kasal

©2018 Merdeka.com/Titin Supriatin
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana Ade Supandi yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2018. Siwi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/TNI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasal.Array
Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5), diawali dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Siwi yang dibimbing langsung Presiden Jokowi. Siwi berjanji akan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi sumpah prajurit TNI.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siaap pun juga," ucap Siwi.
"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja, dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," sambungnya.
Setelah pelantikan, Jokowi menaikkan pangkat Siwi satu tingkat menjadi Laksamana TNI. Kenaikan pangkat ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 TNI tahun 2018 tentang kenaikan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI.
Keppres yang ditandatangani Jokowi pada hari ini dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Usai pembacaan Keppres, Jokowi menyematkan pangkat ke pundak Siwi yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.
Sebelum dilantik jadi Kasal, Siwi menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. Dia juga pernah menjadi Panglima Koarmabar menggantikan Laksda TNI Achmad Taufiqoerrochman dan Kepala Departemen Operasi KRI Untung Suropati-372.
Alumni Akademi Angkatan Laut angkatan 30 lulus yang pada tahun 1985 ini pernah menduduki posisi Palaksa KRI Teluk Sampit-515, Komandan KRI PRB-728, Komandan KRI STS-376, dan Komandan KRI Nala. Dia juga sempat menjabat sebagai Komandan KDA, Komandan Lanal Pontianak, Komandan Selapa Pusdikopsla, Komandan Satran Koarmatim, Asrena Pangkolinlamil, Asops Pangarmabar, dan Komandan Guskamlatim. [eko]

HUT Kodam IX/Udayana ke-61, TNI Perbaiki Rumah Veteran di Gianyar

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Mata Ni Nyoman Sarni (85) berkaca-kaca, saat melihat rumah yang sebelumnya reyot dengan alas tanah, warisan suaminya, veteran almarhum  Wayan Nyampuh, akhirnya bisa ditinggalinya dengan nyaman.

Perbaikan tersebut dilakukan oleh TNI. Pihaknya berterima kasih terhadap TNI yang telah memperhatikan kondisi keluarganya.

Terlebih lagi, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto langsung mendatangi kediamannya, untuk meninjau kegiatan rehab rumah tersebut, Jumat (25/5/2018).

Informasi dihimpun Tribun Bali, sebelum diperbaiki oleh TNI, kondisi rumah Ni Nyoman Sarni rusak berat. Mulai dari atapnya bocor, pondasi keropos serta masih beralaskan tanah.

Namun, pihak keluarga tidak mampu memperbaikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Mengetahui kondisi tersebut, pihak TNI pun langsung mendatangi rumah Dadong Sarni.

Perbaikan langsung diakukan secara total. Mulai dari membuat pondasi dari tiang beton, pemasangan keramik, dan sebagainya.

“Kami selama ini tinggal di rumah yang sederhana sekali. Atas bantuan Bapak Pangdam, akhirnya sekarang saya bisa tidur dengan nyaman,” ujar Sarni.

Sebelum diperbaiki, Dadong Sarni tidak pernah bisa tidur nyenyak. Terlebih lagi ketika musim hujan. Namun dia tidak memiliki pilihan lain, lantaran perekonomian yang pas-pasan.

Sebab anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga hanya bekerja sebagai buruh, pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saya ucapkan banyak terima kasih sekali, karena Pangdam sudah memberikan perhatian pada kami,” ujarnya.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto mengatakan, rehab rumah ini serangkaian HUT Kodam IX/Udayana ke-61. Rumah Nyoman Sarni merupakan satu dari empat rumah veteran di Kabupaten Gianyar, yang diperbaiki pihaknya.

Di antaranya, rumah milik Veteran Ketut Tjekug (92) di Banjar Gelumpang Sukawati. Rumah Veteran (alm) Buntak di Banjar Tampad Batubulan. Rumah Veteran I Ketut Cablek (92) di Banjar Petak, Gianyar.

“Kegiatan rehab rumah ini merupakan wujud kepedulian TNI kepada veteran pejuang, karena para veteran adalah keluarga besar TNI,” ujarnya.

Benny mengaku perihatin. Sebab hingga saat ini, masih banyak veteran maupun keluarganya hidup dalam keterbatasan. Benny berharap, semua pihak yang memiliki rasa kepedulian, supaya memperhatikan nasib-nasib para veteran dan keluarganya.

“Sampai saat ini masih banyak yang memerlukan bantuan pemerintah dalam hal kesejahteraan. Kami berharap kepedulian ini dilakukan oleh banyak pihak, sehingga ke depannya para veteran dan keluarganya dapat hidup lebih layak lagi,” harap Mayjen Benny.

Sumber: http://bali.tribunnews.com/2018/05/25/tni-perbaiki-rumah-veteran-di-gianyar?page=3

Prajurit Kodam III/Siliwangi Jaga Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia


Warta Ekonomi.co.id, Bandung -
Kodam III/Siliwangi kembali memberangkatkan Prajurit-Prajurit terbaiknya yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonif 320/Badak Putih di Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta Utara.
Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Nurcahyanto melepas  keberangkatan 450 personil Satgas Yonif 320/Badak Putih dalam menjaga beranda  depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperbatasan RI - Malaysia. 
Nurcahyanto mengatakan satgas Pamtas Yonif 320/BP akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan selama lebih kurang 8 bulan untuk menggantikan Satgas Pamtas terdahulu Yonif 123/Rajawali Kodam I/Bukit Barisan yang telah tiba masanya untuk dirotasi.
"Satgas Yonif 320/BP sebelumnya sudah pernah tugas operasi dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Panglima TNI, diharapkan pada kesempatan ini juga dapat menunjukkan prestasi yang sama bahkan lebih," katanya, Jumat (26/5/2018).
Sebelum berangkat tugas ke daerah operasi, Satgas Pamtas Yonif 320/BP sudah dapat pembekalan dengan melaksanakan latihan pratugas, diharapkan juga dapat membekali seluruh Prajurit dalam melaksanakan tugas pamtas RI-Malaysia.
Selanjutnya, dipastikan bagi Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi Pamtas akan tetap melaksanakan ibadah puasa di daerah perbatasan dan sangat dimungkinkan akan melaksanakan lebaran didaerah perbatasan, namun hal ini merupakan konsekwensi tugas Prajurit dalam mengamankan perbatasan NKRI, serta tetap melaksanakan tugas dan panggilan tugas Prajurit meskipun jauh dari keluarga saat melaksanakan hari raya lebaran.
"Karena pengamanan perbatasan darat menjadi salah satu tugas TNI AD sesuai dengan amanah UU TNI No. 34 Tahun 2004," ujarnya.
Melaksanakan tugas operasi merupakan salah satu kebanggaan bagi setiap Prajurit karena tugas operasi akan memberikan nilai lebih, selain itu tugas operasi akan mendewasakan diri dan memberikan pengalaman yang tiada terkira.
Keberhasilan dalam tugas operasi pamtas akan berdampak positif pada upaya menjaga keutuhan NKRI, selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas TNI sebagai Institusi Pertahanan Negara.
Kasdam tegaskan menegaskan Setiap Komandan dalam Satgas memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu harus dapat memimpin dan membawa anggotanya dengan baik agar pada pelaksanaannya dapat memimpin dan melaksanakan tugas dengan baik pula.
"Keberhasilan dalam tugas sekaligus akan meningkatkan Citra Yonif 320/BP dan  Kodam III/Siliwangi sebagai salah satu satuan terpercaya di jajaran TNI AD," pungkasnya.

Panglima Kodam II/Sriwijaya: Prajurit TNI AD Harus Tetap Selalu Netral Dalam Pilkada

Written By Jurnal Pertahanan on Senin, 06 Februari 2017 | 19.17

JP - Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Sudirman, menekan kepada prajurit TNI AD dan pegawai negeri sipil di lingkungannya dalam jajarannya untuk tetap netral dalam memilihan kepala daerah.

"Saat ini sedang berjalan masa kampanye pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 yang juga berada di wilayah Kodam II/Sriwijaya sehingga prajurit dan PNS harus netral," kata dia, dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Kodam II/Sriwijaya, Kolonel Infantri Suko Basuki, saat upacara mingguan di Palembang, Senin.

Lebih lanjut dia mengatakan, jadi tidak menutup kemungkinan ada anggota yang keluarganya ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu sebagai anggota dan PNS jangan sampai ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah tersebut, kata dia.

Dia mengatakan, jadi sebagai implementasi tersebut maka seluruh prajurit dijajaran Kodam II/Sriwijaya diperintahkan untuk tetap menjunjung tinggi sikap netralitas dalam Pilkada dimanapun bertugas dan berada. 

Prajurit Kodam II/Sriwijaya juga dilarang menjadi tim sukses salah satu calon Pilkada 2017 di daerahnya.

Sementara terkait seringnya berita bohong yang beredar di media sosial, pucuk pimpinan Kodam II/Sriwijaya itu juga minta agar jajarannya tidak mudah percaya dan terjebak terhadap isu tersebut.

"Jangan terjebak sekaligus memberikan komentar atas adanya isu yang belum tentu kebenarannya," kata dia. 

Sumber: Antaranews

HUT TNI Ke-70, Momentum Untuk Mengingat Kembali Jati Diri TNI Sebagai Tentara Rakyat

Written By Jurnal Pertahanan on Senin, 05 Oktober 2015 | 17.04

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari jadinya yang ke-70. Upacara Puncak Peringatan HUT TNI kali ini digelar di Dermaga Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara, Senin (5/10).
Menapaki usia yang ke-70 tahun, Presiden dalam amanatnya menyampaikan penekanannya kepada seluruh jajaran TNI agar dapat menggunakan momentum peringatan ini untuk mengingat kembali akan jati diri TNI sebagai sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.
“TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat.  TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat serta harus selalu bersama-sama rakyat”, pesan Presiden.
Menurut Presiden, hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam  menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani serta kekuatan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, bahwa sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari “rahim” rakyat. Panglima Besar Jenderal Soedirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI.
Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir  jati diri sebagi tentara pejuang. Sebagai tentara pejuang,  Presiden menekankan agar TNI harus selalu memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa
Disamping itu, Presiden menambahkan bahwa TNI juga harus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Bersama-sama rakyat, TNI harus terus menjaga kebhinneka tunggal ika-an. Hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid.
Diakhir amanatnya, Presiden menyampaikan penekanannya kepada seluruh Prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiap-siagaan di manapun berada dan bertugas. Presiden juga berpesan kepada seluruh Prajurit TNI untuk terus menjaga dan memelihara keutuhan dan kekompakan TNI bersama rakyat. 
“Peliharalah dan jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat,TNI kuat. Pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  Jadilah TNI yang berjuang, yang dicintai dan mencintai rakyat”, pesan Presiden.
Upacara Puncak Peringatan HUT TNI Ke-70 mengusung tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian". Saat menjadi Inspektur Upacara HUT TNI Ke-70 tersebut, Presiden didampingi oleh  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna.
Hadir sejumlah Menteri Kebinet Kerja, pimpinan lembaga negara. perwakilan negara sahabat, sesepuh dan senior TNI, Pimpinan di jajaran TNI dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Selain itu, puncak peringatan yang digelar cukup meriah tersebut juga disaksikan oleh ribuan warga Banten dan sekitarnya.
Bertindak menjadi Komandan upacara adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sehari-harinya menjabat sebagai Pangkostrad.  Pada Puncak Peringatan HUT Ke-70 ini, TNI mengerahkan 12.080 prajurit dari tiga angkatan. Peringatan juga akan dimeriahkan dengan demonstrasi Alutsista TNI dari masing-masing kesatuan.

Sumber: DMC

TNI AU Akan Kerahkan 155 pesawat untuk meriahkan HUT ke-70 TNI

Written By Jurnal Pertahanan on Selasa, 29 September 2015 | 17.38


Sebanyak 155 pesawat TNI AU dari berbagai jenis, akan dikerahkan guna memeriahkan upacara peringatan HUT ke-70 TNI, yang puncaknya dipusatkan di dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, pada 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Dwi Badarmanto, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pesawat-pesawat terbang militer itu akan melaksanakan berbagai misi, seperti demonstrasi Operasi Udara Gabungan TNI, terbang lintas, aerobatik, SAR Tempur serta penarikan bendera.

Pada demo operasi udara gabungan, kata dia, 24 pesawat dikerahkan, yaitu 16 pesawat tempur (enam pesawat F-16 Fighting Falcon, enam Sukhoi Su-27/30Flanker, dan empat T-50i Golden Eagle. Semuanya akan mendemonstrasikan serangan udara strategis dalam operasi khusus.

Sedangkan dua pesawat C-130 Hercules akan mendukung pelaksanaan penerjunan perahu karet dan dua pesawat CN-295 mendukung terjun bebas.


Tidak lupa helikopter-helikopter dan pesawar turboprop EMB-314 Super Tucano. Dipertunjukkan juga kebolehan goodwill ambassador TNI AU, tim aerobatik Jupiter. 

"Sebagai dukungan udara akan dilaksanakan dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon," kata dia.

Status Pangkalan TNI AL Pontianak akan ditingkatkan Menjadi Pangkalan Utama

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 09 Juli 2015 | 06.52

Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Widodo, mengatakan, status Pangkalan TNI AL Pontianak akan ditingkatkan menjadi Pangkalan Utama TNI AL IV (Lantamal IV) pada minggu keempat Juli 2015. 

"Ada tiga Lanal yang akan ditingkatkan menjadi Lantamal, yakni Pontianak, Tarakan dan Sorong," kata Widodo saat melakukan kunjungan kerja, di Pontianak, Rabu malam.

Pangkalan TNI AL Pontianak-lah yang menjadi penjuru ke Laut China Selatan dengan Kepulauan Natuna di ujung barat daya-nya. Perairan Laut China Selatan berpotensi menjadi theater konflik laut terbuka karena China berkeras mengklaim secara sepihak dan agresif bahwa laut ini wilayah miliknya. 

Hal ini bertentangan dengan klaim sebagian perairan itu dari Viet Nahm, Brunei Darussala, Filipina dan Malaysia. Indonesia ada di tengah-tengah negara-negara pengklaim itu sehingga beralasan sekali meningkatkan Pangkalan TNI AL Pontianak menjadi pangkalan utama.

Dengan status itu maka pangkalan itu dipimpin seorang laksamana pertama. Dunia mengakui ekskalasi manuver dan diplomasi militer di perairan itu bisa meningkat secara signifikan.

"Kami lihat dulu, Lanal mana yang siap, kalau Pangkalan TNI AL Pontianak yang paling siap, maka dia yang diresmikan dulu menjadi pangkalan utama TNI AL, kemudian lainnya," ungkapnya.

Widodo menambahkan, untuk penambahan personil juga akan dilakukan secara bertahap, karena personil Lanal dari 180 personil akan ditambah menjadi 1.008 personil.

"Kami mohon dukungan masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat umumnya agar proses peningkatan dari tiga pangkalan TNI AL menjadi pangkalan utama TNI AL segera terwujud," ungkapnya.

Untuk waktu dekat, markas komando pangkalan utama TNI AL itu memakai markas komando yang ada, sembari membangun markas batalion Korps Marinir TNI AL. 

Setelah semua itu siap dan mantap, barulah markas komando Pangkalan TNI AL Pontianak dipindahkan ke Sambas, di Kecamatan Paloh, tahun depan," katanya. 

Sumber: Antaranews

Jadi Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Akan Diplomasi Militer ke Negara ASEAN

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang baru dilantik Presiden Jokowi menyatakan akan melanjutkan apa yang telah dilakukan Jenderal TNI Moeldoko dalam mendukung program Nawacita, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.‎

"Indonesia sebagai poros maritim dunia harus mengembangkan, menguatkan TNI AL, TNI AU, karena dengan demikian, seluruh wilayah Nusantara harus bisa terpantau dan diamankan, dan apabila terjadi hal-hal yang emergency akan cepat kita bereaksi," ujar Gatot di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015). ‎

Dia mengatakan, untuk mewujudkan Nawacita Presiden itu, jumlah kapal harus ditambah, kemudian pesawat dan radar juga harus menutupi semuanya.
Ia juga akan melakukan diplomasi militer dengan negara-negara ASEAN. Tujuannya, agar ASEAN bisa menjadi contoh bagaimana angkatan bersenjata mereka bersinergi dengan baik. 

"Kemudian wujudkan situasi regional yang kondusif, dengan demikian ekonomi akan berjalan," ujar dia.

Gatot juga mengatakan, selama ini juga ada latihan militer antarnegara. Untuk itu, dia akan menyarankan agar latihan itu gabungan antarnegara ASEAN latihan bersama-sama.
"Latihan yang dilakukan selama ini adalah latihan antarnegara, saya akan menyarankan gabungan antarnegara ASEAN latihan bersama-sama, sehingga prajurit yang terendah dan teratas selalu berinteraksi bersama," ucap dia. 

Mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista), Panglima TNI menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memutuskan, alutsista, khususnya TNI AU harus baru. 

"Maka saya akan memimpin rapat, kemudian apa saja rencana alutsista ke depan, menyesuaikan anggaran yang ada," pungkas Gatot.
Sumber : Liputan6

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Resmi Jabat Panglima TNI

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Gatot menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Moeldoko yang akan memasuki usia pensiun pada Agustus 2015. Gatot telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI hingga akhirnya DPR memberikan persetujuan tanpa adanya interupsi.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu dengan siapa pun juga," kata Gatot mengikuti janji sumpah jabatan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Pemberhentian Jenderal Moeldoko dan pengangkatan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI didasarkan pada Keppres Nomor 49-TNI Tahun 2015. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Adapun Gatot sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI AD.
Profile Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
Nama lengkap: Gatot Nurmantyo
Tempat, tanggal lahir: Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960
Agama: Islam
Jabatan: Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Pendidikan:
Umum:
- Akamil (1982)
Perjalanan karier:
Jabatan:
- Danton MO 81 Kiban Yonif 315 Dam II/Slw
- Dankipan B Yonif 320
- Dankipan C Yonif 310
- Kaurdal Denlatpur
- ADC Pangdam III/Slw
- Ps Kasi 2 Opsrem 174/PTM
- Danyonif 731 REM/PTM
- Dandim 1707/Merauke
- Dandim 120/Jayapura
- Sespri Wakil KSAD
- Danbrig 1/Pks Dam Jaya
- Asops Kasdam Jaya
- Danrindam Jaya
- Danrem 061/Suryakencana (2006-2007)
- Kasdiv 2 Kostrad (2007-2008)
- Dirlat Kodiklatad (2008-2009)
- Gubernur Akmil (2009-2010)
- Pangdam V/Brawijaya (2010-2011)
- Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013)
- Pangkostrad (2013-2014)

Kegiatan lain:
- Wakil Sekjen PB PJSI (2010)
Keluarga:
- Nenny (istri)
- Anak: 3 orang 

Sumber: Kompas

Zona RI Dilanggar Asing, TNI Tingkatkan Status Lanud Tarakan

Written By Jurnal Pertahanan on Selasa, 07 Juli 2015 | 21.45

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meningkatkan status Pangkalan Udara Tarakan di Kalimantan Utara menjadi tipe B menyusul sejumlah insiden masuknya pesawat berbedara asing ke wilayah udara di utara Indonesia itu. 

"Sudah saya tanda tangan (peningkatan status Lanud Tarakan) dari tipe C ke tipe B," kata Moeldoko di Jakarta.

Peningkatan status itu, ujar Moeldoko, belum akan dibarengi oleh dibangunnya kekuatan tempur di sana. Namun nantinya Lanud Tarakan akan menjadi pangkalan bagi pesawat-pesawat baru TNI Angkatan Udara.


"Sukhoi sudah ada di Makassar, F-16 di Pekanbaru dan Madiun. Nanti kalau kami punya pesawat baru, akan kami sesuaikan penempatannya (di Tarakan)," ucap Moeldoko.

Peristiwa mendaratnya helikopter berbendera Malaysia secara ilegal di Pos Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Juni lalu, tercatat sebagai pelanggaran perbatasan udara oleh Malaysia yang kesekian kalinya.

Komandan Lanud Tarakan Letnan Kolonel (Penerbang) Tiopan mengatakan anggotanya sulit mengantisipasi kejadian seperti itu karena ketiadaan pesawat tempur di Tarakan. Inilah yang menjadi dasar peningkatan status lanud tersebut.

"Lanud Tarakan tidak punya kekuatan tempur untuk menindak mereka. Pesawat tempur adanya di Makassar. Kami berharap ada pesawat tempur yang di sini buat siaga," ucap Tiopan.

Lanud Tarakan merupakan bagian dari Komando Udara Angkatan Udara II yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Setelah dinaikkan statusnya menjadi tipe B, Lanud Tarakan kini sejajar dengan Lanud Eltari di Biak, Papua; Lanud Pattimura di Ambon, Maluku; Lanud Manuhua di Biak; dan Lanud Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara.

Markas Utama Komando Udara Angkatan Udara II berada di Lanud Hasanuddin, Makassar, yang bertipe A. Lanud itu menjadi markas pasukan tempur Skuadron Udara 11.


Sumber: CNN INDONESIA

Ditempatkan di Lanud Tarakan, Jet tempur TNI akan disiagakan untuk pengamanan perbatasan

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna memastikan Lanud Tarakan akan diubah dari tipe C ke tipe B. Perubahan ini didasarkan pada posisi Lanud Tarakan dinilai strategis, berdekatan dengan Pulau Natuna dan Morotai yang berbatasan dengan Malaysia.


"Karena itu tempat yang sangat strategis. Di situ dengan Morotai dan Natuna. Insya Allah itu akan dinaikkan," kata Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa malam, 7 Juli 2015



Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, peralihan status Lanud Tarakan itu juga terkait maraknya aksi pesawat ilegal yang memasuki wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini lanjut dia, TNI telah menggodok peralihan status Lanud Tarakan.

Berdasarkan operasi Perisai Sakti 2015, pasukan TNI AL dan TNI AU menemukan sembilan pesawat asing melintasi perairan Ambalat secara ilegal sejak Januari-Mei 2015.


Selain itu, operasi tersebut juga menemukan kapal-kapal perang Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia. Puncaknya, sebuah helikopter Malaysia tanpa izin sempat mendarat di Pos pengamanan perbatasan TNI di Sebatik pada Minggu 28 Juni lalu.



"Dengan dinaikkannya status Lanud Tarakan, maka fasilitas pun akan lebih menunjang. Tapi deploy pesawat tempur nanti akan disesuaikan karena Sukhoi sudah di Makassar, F-16 di Pekanbaru dan Madiun. Nanti kalau kami punya pesawat baru akan kami sesuaikan penempatannya," ujar Moeldoko.



Sementara itu, Komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea, mengaku masih mematangkan konsep pengembangan Lanud Tarakan. Beberapa bagian yang direhab misalnya, pembangunan military taxy way dan gedung base ops.



"Kita proses dulu. Ini juga mau dibangun shelter pesawat tempur, apron juga akan diperluas. Ide KSAU, pesawat tempur akan sering siaga di Tarakan," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Sumber: Viva

Anggaran TNI Rp102 triliun, Peruntukan Alutsista Hanya Sebesar Rp12 triliun

Written By Jurnal Pertahanan on Kamis, 02 Juli 2015 | 17.27

Pasca jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, membuat sejumlah pihak mengkritik pemakaian alutsista TNI yang sudah uzur itu.
Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai dana yang dimiliki korps militer untuk pengadaan alutsista sangat minim, dan tidak mencukupi untuk pembelian alutsita. Dari sekira Rp102 triliun anggaran TNI, peruntukan alutsista hanya sebesar Rp12 triliun
"Hanya 77 persen untuk anggaran TNI. Dan itu pun dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada," ujar Hasanudin di komplek DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2015).
Sebab itu, Angkatan Udara, misalnya, hanya memiliki anggarannya Rp13 triliun. Adapun rincian peruntukan dana tersebut di antaranya, Rp3,5 triliun untuk gaji, Rp6 triliun belanja barang seperti latihan, beli suku cadang, dan perawatan.
"Jadi cuma Rp3,7 triliun belanja modal. Itu yang untuk beli alutsista," imbuhnya.
Sebagai perbandingan, harga per unit pesawat tempur F-16 baru sekira Rp1,5 triliun. Sementara Angkatan Laut memiliki sisa anggaran Rp4,02 trilyun dan matra darat Rp4,9 trilyun.
Merujuk fakta tersebut, politikus PDIP itu mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan rencananya untuk menaikkan anggaran untuk TNI hingga 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Alhasil, dana untuk militer bisa mencapai Rp150 triliun pertahun.
"Rp50 triliun itu dilarikan ke alutsista. Kan lumayan, naik jadi Rp62 triliun untuk alutsista," pungkasnya.
Sumber: Okezone

Anggaran TNI masih sangat jauh dari ideal


Jakarta: Alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI disorot. Alutsista pelbagai matra satuan TNI sudah tua dan uzur. Sorotan muncul setelah insiden Hercules C-130 jatuh di Medan, Sumatera Utara.

Komisi I mengakui jumlah anggaran TNI masih sangat jauh dari ideal. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, jumlah anggaran minimum untuk pengamanan NKRI mencapai Rp300 triliun. Masih sangat jauh dari anggaran TNI saat ini.

"Tahun 2009 anggaran TNI kita itu baru Rp33 triliun. Tahun ini Rp102 triliun. Itu masih jauh dari ideal," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Angka Rp300 triliun ini masih menjadi anggaran minimum yang dibutuhkan tentara Indonesia. Jika menghitung jumlah anggaran ideal dibutuhkan sekitar Rp600 triliun.

"Permasalahannya adalah kita terbatas ruang anggaran. Tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen," tegas Tantowi.

Hal ini diamini oleh anggota Komisi I DPR TB Hasanudin. Purnawirawan Letjen TNI dari PDIP ini menilai anggaran TNI jauh dari angka cukup.

"Tahun ini saja anggaran Kementerian itu Rp97 triliun, ditambah jumlah di APBN Perubahan Rp5 triliun. Jadinya Rp102 triliun. Itu cuma 77,7 persennya untuk anggaran TNI. Dan itu dibagi empat, Mabes TNI, AU, AL, AD," kata dia.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui jika alutsista, khususnya alat angkut seperti pesawat, sudah cukup tua. Namun karena perawatan berkala, TNI menganggap alat-alat tersebut masih layak digunakan.

"Kekuatan Hercules keluaran tahun 60-an itu digunakan dari tahun 64. Kedua, Hercules angkatan 78 jumlahnya ada sekitar 12. Kemudian, keluaran 80-an ada sekitar 6. Jadi, memang alutsista kita, khususnya alat angkut cukup tua," jelas Moeldoko di Ruang Tamu Panglima TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (2/7/2015).

Kendati begitu, Moeldoko mengapresiasi kinerja para prajuritnya yang berhasil merawat pesawat-pesawat tua itu hingga masih layak pakai.

"Tapi anak-anak bekerja luar biasa untuk memoles Hercules-Hercules itu. Sebenarnya, dari hitungan perawatan, masih layak terbang," tuturnya.

Pesawat Hercules C-130 TNI AU jatuh di Jalan Letjen Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Selasa 30 Juni 2015, pukul 11.48 WIB. Pesawat jatuh setelah dua menit lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Medan. 

Sumber: Metrotvnews

Sinergi Amankan Perairan Laut Indonesia, TNI dan Bakorkamla Teken MoU

Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Bakamla.

Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Panglima TNI Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, berisi beberapa hal, yakni penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut, penggunaan sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan, serta pertukaran data dan informasi termasuk penugasan personel.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, tanggung jawab pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting.

Pertama, faktor eksternal yakni menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Kedua, faktor internal yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua faktor di atas, kata Moeldoko, merupakan hal pokok sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pengelolaan wilayah laut dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pembangunan nasional serta menjamin kepentingan umum secara luas.

"Kehadiran Bakamla harus menjadi penguatan dalam pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya yang menyangkut penegakan hukum di laut, secara operasional perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena TNI juga memiliki tugas mengelola keamanan laut, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," ujarnya, Kamis (2/7/2015).

Sementara, Kepala Bakamla RI Desi Albert Mamahit mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tonggak sejarah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjaga dan mengamankan perairan Indonesia di masa mendatang.

"Kita memiliki keterbatasan jumlah kapal, orang-orangnya dan aset. Karena itu kita gunakan sumber daya dari TNI. Jadi MoU ini sangat strategis. Kalau melihat spektrum wilayah laut Indonesia, tidak ada tumpang tindih yang signifikan. Kerja sama di bidang operasional," katanya.

Sumber: Sindonews 

Panglima TNI: Tahun 2016 Anggaran TNI Kurang Lebih Rp 101 triliun

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, tahun 2016 anggaran TNI sebesar Rp 101 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 96,6 triliun.

"Tahun 2016 sudah ter-deploy kurang lebih Rp 101 triliun," ujarnya ketika ditemui di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Anggaran tersebut, menurut Moeldoko, nantinya akan diarahkan untuk membiayai program-program pada rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan seluruh jenis alat utama persenjataan TNI. Pemeliharaan pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara masuk dalam rencana strategis tersebut.

Anggaran pemeliharaan ini menurut Moeldoko tidak kalah besar dengan anggaran pembelian alutsista baru. 

Khusus untuk pesawat seperti Hercules yang tergolong tua, ia berharap ke depan TNI dapat mengawasi dan mengukur secara rinci jam terbang pesawat-pesawat tersebut. 

"Per item, per menit, per jam, per hari pakainya semua harus tercatat dengan baik. Ini memang perlu anggaran yang tidak sedikit, tapi harus seperti itu," ujarnya. 

Tak hanya renstra pemeliharaan dan perbaikan alutsista, TNI juga telah menyusun dua renstra lain yang harus sudah tercapai pada tahun 2019, yaitu renstra pengembangan dan pembangunan kemampuan TNI serta renstra pembangunan kesejahteraan prajurit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan, anggaran TNI bahkan bisa di atas Rp 200 triliun. Namun syaratnya pertumbuhan ekonomi harus menyentuh level 7 persen. 

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Indonesia menurutnya harus tetap mempertahankan stabilitas keamanan dan politik.

Sumber: 

Kuat Tidaknya TNI Tergantung Presiden dan Dukungan APBN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan negara satu-satunya di dunia yang tidak mempunyai satelit untuk militer, karena harus mendapat persetujuan dari Amerika Serikat, yang prosesnya cukup rumit.

Demikian pula, pesawat sukhoi yang dibeli dari Rusia pun ternyata juga tidak ada amunisianya. Kerjasama militer dengan Korea Selatan sudah menhabiskan dana Rp 380 miliar, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya, dan F-16 tanpa radar.

"Karena itu, kuat tidaknya TNI kita tergantung Presiden Jokowi dan dukngan APBN membangun kekuatan," tegas anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam dialektika demokrasi ‘Hercules dan Tantangan Panglima TNI Baru’ bersama anggota Komisi I DPR RI FPDIP Effendi Simbolon, Alimin Abdullah, dan pengamat militer Susaningtiyas Nefo Handayani Kertopati, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Tamliha mengungkapkan lemahnya TNI, seperti kasus helikopter Malaysia yang mendarat di Sebatik dibiarkan. Hercules jatuh dan kerjasama dengan Korea Selatan dihentikan meski telah menghabiskan uang Rp 380 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa TNI kita memang lemah. Karena itu, harus diperkuat dengan menaikkan anggaran Alusista (alat utama sistem persenjataan). Dari anggaran Rp 105 triliun (Kemenhan-APBN 2015) menjadi Rp 200 triliun untuk APBN 2016,” tegas Tamliha.

Hanya saja kata Tamliha, ketika berbicara TNI dan Alusista, Presiden Jokowi masih koma, belum titik. “Seharusnya berani langsung menyatakan akan menambah anggaran Alusista TNI. Padahal, banyak menteri yang mengajukan program dengan anggaran sangat besar, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Itu penting, karena kekuatan amunisi kita hanya untuk perang selama 2 hari. Sedangkan Malaysia 9 hari dan Singapura 14 hari,” ujar politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu.

Tapi, dia optimis dengan Gatot Nurmantiyo sebagai calon Panglima TNI yang sudah disetujui Komisi I DPR RI ternyata merupakan sosok yang mempunyai pengalaman, intelektual, keberanian dan pemahaman tentang ancaman negara termasuk proxcyber yang bagus. Baik ancaman di tingkat dunia, Asia, Asean dan Indonesia sendiri, serta memahami konstitusi.

“Bahkan Pak Gatot itu berbicara TNI sampai 50 tahun ke depan. Yaitu dari konflik laut Tiongkok-China Selatan, perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Neugini dan Australia,” tambahnya.

Dengan demikian Tamliha berharap TNI itu menjadi nomenklatur - kementerian tersendiri dan bukannya di bawah Kemenhan RI. Sebab, anggaran yang Rp 105 triliun itu masih dibagi-bagi untuk angkatan laut, udara, darat, dan kementerian pertahanan sendiri.

“Jadi, Presiden Jokowi harus bisa memprioritaskan, mana yang lebih urgen; udara, laut, dan darat?” katanya.

Calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo Tegaskan Tekadnya Jaga Keutuhan NKRI dari Segala Potensi Ancaman

Calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menegaskan tekadnya untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala potensi ancaman yang mungkin dihadapi negara serta bangsa Indonesia.
Penegasan itu disampaikan dalam fit and proper test yang dilaksanakan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Dijelaskan Gatot, TNI bekerja dengan amanat dari UUD 1945 dan UU TNI nomor 34/2004. Mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI wajib dilakukan setiap pimpinan militer bersama anggotanya.
Tugas itu, sesuai UU nomor 34, termasuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, pemeliharaan alutista, memastikan kesiapan operasi satuan, melaksanakan pendidikan dan latihan, hingga pengamanan perbatasan.
Dalam rangka menjunjung tugas pokok serta melaksanakan Nawacita Presiden Joko Widodo, Gatot menilai harus dilihat ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia.
Pada tataran global, Gatot mengatakan Indonesia perlu mencermati peningkatan populasi dunia, yang dipreidksi meningkat w miliar jiwa setiap enam tahun. Pada 2017, diprediksi angkanya mencapai 8 miliar jiwa.
Tantangannya adalah dengan standar hidup saat ini, bumi hanya sanggup menampung 4 miliar jiwa saja. Terbukti berdasarkan data Unicef, akibat terlalu penuh, setiap hari ada 41 ribu anak yang meninggal dunia akibat kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang buruk.
"Masa depan akan makin parah kalau ini tak diantisipasi," kata Gatot.
Di bidang energi, sisa cadangan energi fosil dunia diprediksi akan habis pada 2056. Data dari British Petroleum menyatakan, karena peningkatan konsumsi hingga 40 persen, energi fosil akan habis lebih cepat yakni di 2043.
Saat itu terjadi, kata Gatot, maka semua akan bergantung pada energi hayati, yang banyak ditemukan pada negara di kawasan ekuator seperti di Indonesia. Kata Gatot, jika pada 2043 diperkirakan penduduk dunia berjumlah 12,3 miliar jiwa, dimana 9,8 miliar jiwa tinggal di negara non-ekuator yang langka pangan dan energi, sisanya 2,3 Miliar negara seperti Indonesia.
"Karena letaknya di ekuator, negara ini punya potensi bercocok tanam sepanjang tahun, bisa panen berlimpah, plus sebagai sumber energi," ujarnya.
Dengan kondisi itu, diprediksi akan terjadi pergeseran latar belakang konflik dunia. Kata Gatot, bila saat ini 70 persen konflik berlatar belakang perebutan energi fosil dan wilayah Arab, maka ke depan dipastikan konflik akan berlatar belakang perebutan lahan dan energi hayati.
"Ini sudah diingatkan lama sejak oleh Presiden RI Pertama Soekarno, bahwa kekayaan alam Indonesia di suatu saat nanti akan membuat iri negara lain di dunia. Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan, kaya sumber alam justru bisa jadi sumber petaka buat Indonesia," jelasnya.
Sementara di kawasan regional, lanjut Gatot, terjadi aktivitas reklamasi oleh Tiongkok yang memicu protes AS dan beberapa. Sehingga direspons dengan penempatan marinir AS di Australia dan pembentukan Perhimpunan Negara Ras Melanesia di sekitar pasifik.
"Ini indikasi negara besar melirik kawasan kita," imbuhnya.
Di sisi lain, lanjut Gatot, negara kawasan juga semakin membangun solidaritas, semisal kerja bersama berbagai bangsa mencari korban pesawat MH 30 milik Malaysia. Lalu ada usaha penyusunan code of conduct untuk Laut Tiongkok Selatan anatara Jepang dan China untuk mencegah konflik terbuka.
Di tataran nasional, kata Gatot, Indonesia dikelilingi oleh negara yang terikat dengan perjanjian Negara-negara Persemakmuran. Menurut sejarah, ada tiga negara itu yang pernah memiliki hubungan kurang harmonis dengan Indonesia. Yakni Malaysia dalam konflik Sipadan-Ligitan dan Ambalat, Singapura dengan masalah reklamasi, dan Australia yang terkait insiden penyadapan dan eksekusi mati. Selain itu ada tiga batas darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini yang perlu diperhatikan khusus.
Semua keadaan itu harus dihadapi Indonesia bersama dengan ancaman nontradisional di dunia dalam wujud perkembangan teknologi dunia maya.
Kata Gatot, terkesan memang masalah sumber daya alam tak ada kaitannya dengan TNI.
"Namun bila diamati, sesungguhnya jadi sumber potensi konflik masa depan yang harus jadi perhatian. Konflik itu akan sangat mungkin terjadi sehingga perlu diantisipasi. Kalau kita lengah dan tak peduli, maka ini akan jadi ancaman berat," jelas Gatot.
TNI sendiri siap membantu lewat penyadaran masyarakat akan potensi ancaman lewat program teritorial, bersatu padu dengan masyarakat serta komponen bangsa lain, memperkuat negara.
"Saya akan bekerja keras menjamin stabilitas pertahanan dan keamanan negara, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan mewujudkannya akan sangat tergantung pada dukunggan seluruh komponen rakyat dan lembaga di eksekutif dan legislatif," ujarnya.
"Sikap saya, NKRI adalah harga mati. Saya tak kenal kompromi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Apabila Komisi I DPR menyetujui, saya siap menjadi panglima TNI dan membuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas, demi kejayaan TNI, bangsa, dan Republik Indonesia," tandasnya. 
Powered By Blogger

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

HARI BELA NEGARA 2015

HARI BELA NEGARA 2015

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"

Terima kasih

Admin

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger