Cegah Serangan Dunia Maya, Indonesia Butuh Matra Cyber

Peneliti CSIS Iis Gindarsah menyambut baik adanya penambahan matra cyber di tubuh TNI. Dia menilai, Indonesia memang membutuhkannya untuk dapat bersaing dengan negara lain yang telah memasukan unsur cyber dalam pertahanannya.

"Sangat butuh (matra cyber), Malaysia sudah punya Singapura sudah kuat. Kekuatan yang dimiliki negara lain menjadi ancaman bagi kita," kata Iis di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengaku matra cyber ini masih sebatas wacana yang digulirkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. DPR, kata dia, pun mendukung penuh pembentukan matra tersebut.

Sebab, kata dia, matra cyber dapat mencegah adanya serangan-serangan melalui dunia maya terhadap pertahanan Indonesia, seperti hacker dan penyadapan. Apalagi, kata dia, serangan macam ini abakal semakin gencar ke depan.

"Sekarang ini bukan lagi perang konvensional tapi asimetris. Jadi ancaman paling nyata itu lewat cyber seperti di-hack dan sebagainya. Itu karena persiapan kita belum ada," kata Tantowi.

Namun, Politikus Partai Golkar ini menyayangkan pementukan ini masih sekedar wacana. "Sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya baru wacana padahal kita mendukung," tukas dia. 

Sumber: Metrotvnews

Obyek Vital Dibidik, Badan Cyber Nasional Mendesak Dibentuk

Jakarta - Indonesia menjadi salah satu target utama serangan cyber.Beberapa kali objek vital pemerintah terkena serangan. Melihat kondisi ini pemerintah memutuskan untuk membentuk Badan Cyber Nasional.

Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno dalam Simposium Nasional Cybersecurity di Hotel Borobudur. Menurutnya, pemerintah sangat menyadari betapa kompleksnya ancaman serangan cyber. 

"Perang cyber saat ini menjadi perang politik di masa kini. Internet telah menjadi senjata menggantikan pasukan elit dengan senapan dan misil. ini merupakan ancaman serius," kata Tedjo

Karena itu dirasa butuh sebuah badan khusus yang dapat menjaga ketahanan negara dari serangan cyber.Indonesia memang memiliki beberapa lembaga yang menangangi cybersecurity di beberapa institusi. 

Sayangnya, lembaga tersebut satu sama lain tak terintegritasi. Pemerintah akhirnya berinisiatif untuk membentuk Badan Cyber Nasional. "Badan ini nantinya akan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan kontrol," ujarnya.

Presiden Joko Widodo pun disebut telah mendukung terbentuknya Badan Cyber Nasional. "Saat ke Blitar, Pak Jokowi sudah menanyakan soal Kepres untuk Badan Cyber Nasional ini. Setelah mendapat masukan ide pemikiran dari simposium ini, segera saya mengajukan ke Presiden," tutup Tedjo.

Sumber: Detik.com

Serangan Cyber Ganas, Pertahanan Negara Bisa Dijebol Satu Orang

Jakarta - Dalam dua tahun terakhir, serangan dan ancaman keamanan internet terus meningkat dan beragam jenisnya. Tak hanya di level end-user, serangan cyber turut mengincar bidang perekonomian dan keamanan negara.

"Satu orang saja dapat meruntuhkan suatu sistem pertahanan bahkan ketahanan suatu negara. Karena itu kita butuh sebuah upaya untuk membendung serangan cyber," ujar AM Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) saat menghadiri Simposium Nasional Cybersecurity 2015.

Menurut Hendropriyono, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Tapi perlu juga diperhatikan keadaan dalam negeri sendiri. "Bagaimanapun selain semangat moril dan moral dalam mengamankan diri, kita pun harus profesional dan disiplin sosial," ujarnya

Menanggapi akan dibentukanya Badan Cyber Nasional, Hendropriyono turut menyambut baik. Ia pun memberikan masukkan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy. 

"Saya menyarankan agar Badan Cyber tersebut harus mampu mengatur dengan baik, punya disiplin sosial dan profesional," tegasnya.

Sumber: Detik.com

Pembentukan Badan Cyber Nasional Didorong ke Jokowi

Jakarta - Serangan cyber yang semakin menggila memaksa dipercepatnya pembentukan Badan Cyber Nasional. Lewat event Simposium Nasional CyberSecurity (SNCS) 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) segera mengajukan pembentukannya ke Presiden Joko Widodo.

Pembentukan ini didasari oleh pengguna internet di Indonesia yang kini merupakan peringkat ke-8 di dunia, yang mana sampai akhir tahun 2015 nanti jumlahnya diprediksi bakal mencapai angka 100 juta pengguna.

Namun seiring dengan pertumbuhan tersebut, modus-modus kejahatan di ranah dunia maya juga ikut menjamur. Bahkan levelnya tak sebatas mengincar tingkat konsumen, roda perekonomian dan keamanan negara juga berpotensi terganggu oleh aktivitas cyber negatif ini.

Oleh karena itu -- bekerjasama dengan SNCS -- Kominfo dan Kemenko Polhukam ingin pembentukan Badan Cyber Nasional dipercepat. Namun bukan berarti saat ini Indonesia tak punya pasukan cyber mumpuni, menurut Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, jumlahnya lumayan banyak namun terpecah-pecah dalam bentuk komunitas.

“Saya sudah menemui mereka dalam sebuah acara, dan mereka meminta agar Indonesia memilik badan khusus yang menangani soal cyber security. Selama ini mereka terpecah-pecah sehingga kurang terorganisir dan tidak terstruktur,” ujar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, di acara penyambutan ajang SNCS 2015, di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Adapun dengan digelarnya SNCS 2015 diharapkan dapat mengumpulkan para pihak yang selama ini juga sudah melakukan kajian-kajian, baik sebagai praktisi, akademisi, institusi, pemerintah, dan juga swasta, serta masyarakat, untuk saling berbagi untuk membantu memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terkait pembentukan badan cyber nasional.

“Hasil masukan SNCS 2015 akan jadi referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Yang akan menjadi dasar kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi ranah cyber Indonesia,” pungkas Tedjo.

Sumber: Detik

Pemerintah Berencana Bentuk Badan Cyber Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, membahas persiapan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.

Menhan Ryamizard menjelaskan, pembentukan badan ini nantinya akan mengurus jagat maya dan bertujuan memperkuat kedaulatan nasional, bukan hanya daratan, lautan, dan udara. Menurutnya, bila jagat maya tak berdaulat, Indonesia bakal dibobol.

"Badan Cyber Nasionl untuk memperkuat. Itu bukan karena ada masalah. Belum ada masalah tapi sebelum ada masalah kita harus siap, makanya dibentuk kalau Kemenhan kan sudah ada," tegas Ryamizard di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Sumber: Tribunnews

Kemhan Siapkan 120 Pakar Perkuat Pasukan Siber

Jakarta - Kementerian Pertahanan menyiapkan 120 orang untuk memperkuat pasukan siber guna mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan dari kemungkinan serangan siber terhadap Indonesia.

"Rencananya (jumlah) 120 orang. Masih ada sedikit, kita lagi didik. Kita tinggal menunggu pelatihan. Sekarang baru melatih 50 pasukan siber. Satu tahun kita bisa mendapatkan yang terbaik kira-kira 15 orang maka empat kali latihan bisa 60 per tahun. Kuotanya 120 orang," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu.

Menurut Menhan, pasukan itu nantinya akan mengamankan kepentingan nasional dan menangkis serangan. Sebelumnya, Selasa (6/1), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan pembentukan badan siber nasional.

"(Selama ini-red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-adres isu siber, kita mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang," katanya.

Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.

"Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain," katanya.

Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.

"Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, Bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," tegasnya.

Sumber: Antara

Menhan Ingatkan Taruna AAU Harus Siap Hadapi Perang Cyber

SLEMAN - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro memberikan ceramah di hadapan taruna dan taruni Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogja, di Gedung Sabang Merauke (GSM), Kamis (18/9/2014). Dalam kesempatan itu Menhan membekali dan mengingatkan taruna untuk bersiap dengan perang dunia maya.

“Sekarang sudah ada angkatan udara, darat dan laut, selanjutnya akan ada angkatan cyber. Itu yang akan kita bangun di Indonesia. Karena ada juga serangan cyber dari luar, itu yang harus kita pahami. Sistem kelembagaan [matra cyber] baru dibangun, nanti kalau kalian sudah selesai bisa bergabung. Kita juga memiliki Universitas Pertahanan, saudara [taruna] jika sudah lulus bisa mengambil S2 di sana,” terang Menhan di hadapan taruna AAU.

Menhan mengingatkan soal cyber war, karena diharapkan taruna AAU yang merupakan putra terbaik bangsa dapat ikut andil ke depannya. Mengingat perang dunia yang terjadi saat ini tidak hanya fisik saja tapi mulai didominasi non fisik atau lebih dikenal cyber war.

Perang ini memang tidak menghancurkan fisik suatu negara tapi dapat melumpuhkan seluruh sistem dalam suatu negara. Berdasarkan pantauan Cyber Operation Center (COC) Kemhan hampir tiap hari Indonesia mendapatkan serangan cyber yang berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

Sebagai bentuk persiapan pertahanan, Indonesia sudah memiliki Universitas Pertahanan dan Pusat Instalasi Strategis Nasional. Tetapi karena serangan cyber yang membahayakan, maka, lanjutnya, Indonesia harus memiliki matra perang yang baru yakni cyber yang di dalamnya nanti gabungan TNI dan para ahli.

Matra cyber ini nantinya tidak hanya sistem informasi dan data saja. Tapi lebih dari sistem komunikasi (Siskom) yang menyangkut keberadaan dan kepemilikan satelit. Dengan adanya siskom maka pertahanan sulit diterobos dari luar.

Berbeda dengan fakta saat ini, bahwa siskom data di Indonesia memang kuat tapi tidak memiliki sistem satelit. Sehingga bisa saja orang atau negara lain masuk dan mengambil data rahasia. Dengan adanya matra cyber diharapkan dapat memproteksi unsur rahasia milik negara.

“Sekarang sudah ada COC, tiap angkatan itu memiliki CERT atau Computer Emergency Response Team. Kalau ada serangan cyber, CERT ini langsung bergerak. Jadi CERT tiap angkatan ini akan dihubungkan dalam sistem intranet,” ujar profesor ITB ini.

Dengan memiliki angkatan perang cyber, Indonesia tidak hanya sebatas mampu bertahan dari cyber war. Tapi harus punya kemampuan menyerang, menganalisa dan melakukan operasi intelijen.

Sumber: Solopos

Indonesia Bersama Estonia dan Finlandia Akan Kembangkan kerjasama pertahanan cyber

London (ANTARA News) - Kerjasama pertahanan dan keamanan di bidang cyber merupakan topik utama pembahasan dalam pertemuan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro dengan Menhan Estonia, Sven Mikser di Tallinn, ibukota Estonia dan dengan Menhan Finlandia, Carl Haglund di Helsinki, Finlandia.

Menhan RI bersama Delegasi Kemhan RI melakukan kunjungan kerja ke Estonia dan Finlandia dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Estonia dan Finlandia, demikian Sekretaris Pertama Bidang Pensosbud KBRI Helsinki, Made P. Sentanajaya kepada Antara London, Sabtu.

Wamenhan dan Komisi I DPR Bahas Pengadaan Satelit Pertahanan

Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dengan agenda rapat dengar pendapat (RDP). Sjafrie mengatakan, Komisi bidang pertahanan dan keamanan memberi dukungan penuh untuk melakukan pengadaan satelit pertahanan.

"DPR berikan satu dukungan satu sisi dari sistem pertahanan ini memang layaknya suatu institusi itu tidak terganggu. Baik secara administrasi maupun teknis," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan, penting adanya satelit untuk memperkuat pertahanan negara sebesar Indonesia. "Memang perlu. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan anggaran bisa mendukung kebutuhan dari sistem pertahanan yang sudah didukung oleh politik anggaran," jelas Sjafrie.

Sedangkan kerjasama pertahanan yang melibatkan tiga kementerian di antaranya Kemenhan, Kominfo dan Sekneg, jelas Sjafrie adalah mengenai kerjasama Cyber. Namun, ketika ditanya berapa anggaran untuk semua proyek tersebut, Sjafrie mengaku lupa.

"Kalau kita bicara cyber, ini jadi domain secara nasional di Kominfo. Kita kan ambil network-nya yaitu cyber defense atau cyber nasional. Ada cyber defense, cyber crime. Tapi kan kalau untuk satu satelit hanya dipakai cyber defense kan sayang ya. Maka mungkin kita kaitkan dengan cyber nasional," jelas Sjafrie.

"Saya enggak tahu berapa harga satelit. Saya kira Indonesia perlu memiliki satelit untuk pertahanan dan penting. Kemampuan pertahanan harus didukung oleh berbagai komponen termasuk satelit," tandasnya.

Sumber: Merdeka.Com

Ancaman cyber salah satunya dapat menyasar pada penghancuran ideologi negara

Perang melalui dunia maya (cyber warfare) menjadi tren baru bagi negara-negara kuat yang ingin menghancurkan negara lain, yang dianggap menjadi target. Karena itu, masalah cyber security menjadi ancaman paling rawan saat ini.

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Subekti menegaskan, ancaman cyber salah satunya menyasar pada penghancuran ideologi negara. “Kemudian sosial budaya,” ujarnya di kampus Unhan, di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Karena itu, tiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi serangan cyber. “Indonesia harus mampu mengantisipasi dan melindungi semua yang bersifat nonfisik itu. Ancaman itu sudah masuk,” sebutnya.

Subekti menyontohkan, ancaman cyber yang mulai dirasakan Indonesia adalah pemelencengan ideologi negara. Selain itu, provokasi yang berkaitan dengan negara, masalah sosial budaya melalui internet. “Pengiriman foto-foto yang merusak moral, itu sudah bagian dari ancaman cyber. Juga peningkatan konsumsi narkoba melalui internet,” bebernya.

Akan tetapi, untuk ancaman yanng mengarah pada pencurian data-data strategis, dia menegaskan, Indonesia sudah bisa memproteksinya. “Kita cepat mengantisipasinya. Kita juga akan membentuk badan nasional tentang cyber,” tuturnya.

Sumber: Sindonews

Indonesia akan membentuk Badan Nasional Cyber

Jakarta - Indonesia akan membentuk Badan Nasional tentang Cyber. Pembentukan badan tersebut untuk mengantisipasi potensi ancaman cyber yang sangat rawan.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Subekti usai acara “Bincang-Bincang dengan Wartawan” di Kampus Unhan, Salemba, Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Subekti, saat ini bukan lagi perang militer tetapi perang cyber yang merupakan trend baru dimana potensi ancamannya sangat rawan.

Kementerian Pertahanan, lanjut Subekti, sudah mempunyai badan cyber yang digunakan untuk melindungi data-data yang bersifat strategis, dan melindungi pengaruh cyber pihak luar yang mengancam kepentingan nasional baik dari aspek ideologi maupun sosial budaya.

Lebih lanjut, Subekti mengatakan, negara-negara kuat ingin menghancurkan negara yang dianggap target. Salah satunya adalah menghancurkan ideologi negara, kemudian sosial budaya, baik melalui media internet, atau media apapun. "Oleh karena itu, kita harus mampu mengantisipasi dan memprotek semua yang bersifat nonfisik itu, "katanya.

Dia pun mengaku sudah ada ancaman cyber ke Indonesia, misalnya pengaruh pemelencengan ideologi negara. “Pengaruh-pengaruh provokasi yang berkaitan dengan negara, masalah sosial budaya, melalui internet. Pengiriman foto-foto yang merusak moral,” katanya.

Hal itu, menurutnya, sudah merupakan bagian dari ancaman cyber. Peningkatan konsumsi narkoba melalui internet. "Tapi kalau sifatnya pencurian data informasi intelijen, kita sudah bisa memprotek. Kita cepat mengantisipasi," katanya.

Sementara menyingung situasi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, menurut Rektor Unhan, situasi perbatasan tersebut sudah cukup baik akhir-akhir ini. Seperti masalah Selat Malaka, perbatasan Indonesia-Malaysia tak ada soal, Ambalat sudah cooling down, masalah Papua Barat dan Papua Nugini, juga tak masalah. “Ini berkat kinerja intelijen kita di perbatasan,” katanya.

Sumber: Jurnas

Feature: Indonesia to create its own "cyber army"

JAKARTA, May 29 (Xinhua) -- In a move to keep the country's sovereignty in the cyber age, the Indonesian defense ministry is planning to create a special force called "cyber army" to tackle attacks by Internet hackers against the state's Internet portals and websites that could endanger the security of the state.

A senior official at the ministry said that it would propose a law to legalize the operation of the "cyber army." The plan to set up the special force was hatched after rampant attacks against government Internet portals and websites have been reported during the last three years.

"The only law that we have to address cyber crime is the IITE law," Pos M. Hutabarat, director general of security potentials at the ministry, said on Tuesday, referring to the law that regulates online information and transactions for civilians that carries up to 1 billion rupiah (about 102,000 U.S. dollars) fine for the violators.

Pos said that there is an urgent need for a law to create the "cyber army" in Indonesia.

According to Pos, the "cyber army" will be manned by uniformed soldiers particularly trained on information technology and possessed the skills and techniques on how to prevent cyber attacks.

He said that similar cyber units are already operational in several countries, including the United States, China, South Korea and Iran.

Indonesian Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said earlier that establishment of the task force would need the full support of the Communication and Information Ministry.

The ministry is expected to provide telecommunication infrastructure management system, equipment and trainers for the members of the proposed "cyber army," Purnomo added.

"The Communication and Information ministry has the capacity to build up the cyber security," he said, adding that the "cyber army" unit is planned to be embedded in the navy, the army and the air force.

Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said earlier that websites of Indonesia's state ministries and agencies have received more than 36.6 million cyber attacks from hackers in the last three years.

He said that his ministry is in a process of building a system called "National Cyber Security" to protect websites of government institutions and agencies.

To make the system effective, the ministry has sought the cooperation of other government agencies, including the national intelligence body (BIN), the national narcotics body (BNN), and the military and government's anti-terrorism desks (BNPT).

Sumber: Xianhuanet

FTII Dukung Kemhan Jaga Kedaulatan Bangsa di Dunia Siber

JAKARTA -- Dengan tujuan mencari bibit-bibit potensi sumber daya manusia nasional yang memiliki keahlian di bidang siber, Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) gelar acara kompetisi siber nasional, Cyber Defence Contest, Kamis (25/4).

FTII yang merupakan wadah bagi asosiasi-asosiasi teknologi informasi yang ada di tanah air ini mencoba memberikan dukungan kepada Kementerian Pertahanan RI dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa, khususnya dalam hal dunia siber.

Ketua umum FTII, Sylvia W Sumarlin, mengatakan semangat dari kompetisi ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Mereka yang memiliki keahlian cyber ini sebagai pendukung pertahanan negara dimana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela Negara,” papar Sylvia.

Dalam acara pembukaannya, acara langsung dihadiri Mentri Pertahanan Nasional Purnomo Yusgiantoro. Dalam sambutannya, Menhan menegaskan pentingnya memperhatikan pertahankan kedaulatan negara tidak hanya dari sisi kemiliteran semata. Menurut Menhan, dengan semakin berkembangnya dunia telekomunikasi, ancaman yang datang dari dunia siber juga tak kalah berbahanya dari ancaman militer.

“Kalau kita bicara mengenai pertahanan, kita juga berbicara mengenai ancaman. Kalau di zaman dulu, ancamannya adalah militer seperti perang. Tapi kedepan ini ancaman yang harus kita waspadai salah satunya adalah ancaman cyber war crime,” ujar Menhan.

Dengan berbasiskan “open-source”, FTII mendorong kreativitas kaum muda untuk mengembangkan sistem pertahanan yang akan dipakai nantinya oleh kemenhan. Mereka membawa keunikan tersendiri dari sistem piranti lunak yang mereka kembangkan.

Sumber: Republika

Pertahanan di Dunia Maya, Kemhan akan Bentuk Tentara Cyber

Jakarta - Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ancaman serangan dunia cyber pun dikhawatirkan meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan berencana membentuk Cyber Defence sebagai upaya pertahanan negara di dunia maya.

"Dalam assesment di Kemenhan (Kementerian Pertahanan-red.) menyimpulkan bahwa ancaman non-militer yang harus kita waspadai adalah cyber. Nah, di sinilah saya muncul," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara Cyber Defence Contest di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2013).

Purnomo mengatakan, Cyber Defence ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisikohaneg). Nantinya Cyber Defence akan langsung terkoneksi dengan Gedung Bina Graha.

"Sehingga apapun yang terjadi nanti dapat dipantau langsung oleh presiden lewat unit kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)," ungkapnya.

Ia menjelaskan, gangguan teknologi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan adalah yang menyangkut kedaulatan negara. Dimana ketika gangguan tersebut menjadi ancaman nasional.

"Misalkan listrik padam di seluruh Jawa karena gangguan hacker, itu menjadi ranah tanggung jawab TNI karena sudah menyangkut kedaulatan dan keselamatan bangsa. Kalau skalanya regional menjadi tanggung jawab kepolisian," papar Purnomo.

Namun ia mengatakan, regulasi untuk Cyber Defence belum ada di Indonesia. Pihaknya akan bekerjasama dengan Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menentukan regulasi tersebut.

"Kami sedang menyusun blue print dan regulasinya melalui Peraturan Menhan. Kalau Undang-undang kan lama. Nanti ada Menhan dan Menkominfo," tuturnya.

Purnomo menjelaskan, selain belum adanya regulasi tentang Cyber Defence, internet di Indonesia juga masih bergantung dengan luar negeri. Indonesia belum memiliki satelit sendiri.

"Yang kita perlukan memang satelit. Langkah ke depan akan seperti apa, masih kita diskusikan dengan para pakar," tandasnya.

Sumber: detikinet

Mahasiswa Indonesia Menangi Kompetisi Keamanan Cyber Wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika

JAKARTA - Nama Indonesia kembali diharumkan di kancah internasional. Seorang mahasiswa S2 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STIE) Institut Teknologi Bandung (ITB), Firman Azhari, telah memenangkan kompetisi keamanan jaringan komputer yang digelar Kaspersky untuk wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Karya Firman yang berjudul "Detection of Security Vulnerability in Indonesia NFC Application" berhasil mengalahkan paper dari 14 peserta lain dan dinobatkan sebagai Paper terbaik.

Dalam karyanya tersebut, Firman banyak menjelaskan mengenai rapuhnya keamanan pada aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi near field communication (NFC). Aplikasi-aplikasi tersebut bervariasi, mulai dari pembayaran untuk transportasi publik, hingga akses kontrol untuk gedung-gedung dengan standar keamanan yang tinggi.

"Saat presentasi, saya melakukan demonstrasi untuk memperlihatkan betapa cepat dan mudahnya mendapatkan data atau identitas seseorang menggunakan perangkat dengan sistem operasi Android. Tidak hanya untuk keperluan menyerang, saya juga menawarkan solusi untuk mengatasi orang-orang jahat di sekitar kita, agar tetap aman dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," jelas Firman, seperti dikutip dari siaran pers yang KompasTekno terima, Sabtu (30/3/2013).

Atas kemenangannya ini, Firman, yang juga berprofesi sebagai Asisten Peneliti BlackBerry Innovation Center ITB, berkesempatan mengikuti Kaspersky's CyberSecurity for the Next Generation tingkat global dimana karyanya akan diadu melawan pemenang-pemenang dari wilayah Amerika, Rusia, dan Eropa pada bulan Juli 2013 nanti di Royal Holloway, University of London.

Dalam acara CyberSecurity for the Next Generation 2013 tingkat Asia Pasifik yang berlangsung pada 21 hingga 23 Maret 2013 lalu di National University of Singapore (NUS), Kaspersky mengadu 15 finalis dari berbagai negara, seperti Australia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Jepang, Iran, dan Afrika Selatan. Masing-masing dari negara tersebut menempatkan 1 orang finalis.

Sedangkan Malaysia berhasil menempatkan 5 orang dan Filipina 3 orang finalis. Para peserta tersebut berasal dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sarjana, master, hingga doktor.

Kompetisi tersebut dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari peneliti ahli Kaspersky Lab, praktisi TI, dan jurnalis. Penilaian didasarkan pada tingkat keilmiahan dan metodologi, hubungan dan relevansi sosial, tujual dan analisis materi, nilai inovasi dan kepraktisan, serta penampilan pada saat presentasi.

Sumber: Kompas

April, "Hacker" Bersatu Menyerang Situs Israel

Kelompok aktivis peretas (hacker) Anonymous berencana melancarkan serangan terorganisasi bernama #OpIsrael. Ini merupakan serangan cyber kepada Israel yang dimulai pada 7 April 2013 mendatang.

Anonymous meminta para peretas di seluruh dunia untuk bergabung dalam gerakan ini. Mereka punya misi "menghapus Israel dari internet."

"Tim hacker memutuskan untuk bersatu melawan Israel sebagai satu kesatuan, dan Israel harus siap menjadi pihak yang "terhapus" di internet. Ini bukan satu hacker, bukan satu tim hacker, tapi ini adalah kumpulan berbagai hacker," tulis kelompok Anonymous.

Mereka mengatakan, ini akan menjadi serangan siber terbesar yang pernah ditujukan untuk suatu negara. Dilihat dari daftar peretas yang bersedia bergabung, banyak yang berasal dari kawasan Timur Tengah.

Media massa Haaretz asal Israel melaporkan, pemerintah menanggapi serius ancaman ini dan menyiapkan pertahanan cyber negara. Direktur Kelompok Online Pemerintah Israel Ofir Ben Avi mengakui, #OpIsrael sedang diorganisasikan dalam beberapa hari terakhir.

"Yang membedakan gerakan ini dengan serangan sebelumnya adalah, ini benar-benar dilakukan oleh kelompok Anonymous yang berafiliasi dari seluruh dunia yang bergabung jadi satu kekuatan," kata Ben Avi.

Sumber: Kompas

Siap Perang Cyber, Pusat komando keamanan cyber AS beranggotakan 4.000 pegawai

California - Pertama kalinya pihak AS menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk perang cyber. Benarkah? Seperti dikutip dari Mashable,Kepala National Security Agency (NSA) Jenderal Keith Alexander, mengatakan bahwa AS kini sudah siap bertempur di perang cyber.

Sebelumnya pihak AS memang belum pernah menyatakan bahwa mereka sedang mengerjakan proyek untuk perang cyber.

Di testimoni tahunannya untuk House Armed Services Committee, Alexander menyatakan hal tersebut. "Saya ingin menegaskan bahwa kami di perang cyber bukanlah tim bertahan, tapi adalah tim penyerang," ungkapnya.

Sebagai bagian dari ekspansi kekuatan keamanan cyber, Alexander juga menyatakan bahwa ia sudah menambahkan 40 tim, yang 13 di antaranya fokus pada penyerangan dan 27 lagi fokus pada pelatihan dan pengawasan.

Pusat komando keamanan cyber AS yang tadinya hanya berjumlah 900 orang, kini beranggotakan 4.000 pegawai.

Komando baru ini akan terbagi dalam tiga bagian, yakni dua pada pertahanan dan satu pada penyerangan.

Menurut Alexander, ekspansi ini dilakukan karena serangan terhadap AS kian hari kian beringas.

Sumber: Inilah.com

Dianggap gagal menangani isu Sabah, Situs resmi Kantor Kepresidenan Filipina diretas

MANILA — Situs resmi Kantor Kepresidenan Filipina diretas orang tak dikenal, Kamis (14/3/2013), karena Presiden Benigno Aquino dianggap gagal menangani isu Sabah.

"Salam, Presiden Aquino! Kami sudah mengamati bagaimana Anda menandatangani undang-undang yang membahayakan dan menginjak-injak kebebasan berbicara dan berekspresi warga negara. Saat ini, kami adalah saksi bisu atas kegagalan Anda menangani isu Sabah," kata peretas dalam pesannya di situs kepresidenan.

"Kami tidak menyerang peretas Malaysia yang menginvasi ruang dunia maya kita karena kami berharap Anda melakukan sesuatu, tetapi Anda mengecewakan kami," lanjut si peretas.

"Anda tak berbuat apa pun di saat saudara-saudara kita dibantai pasukan Malaysia dan saat perempuan dan anak-anak kita menjadi sasaran pelecehan HAM. Jika Anda tak bisa melakukan apa pun sebagai Presiden Filipina, setidaknya lakukan sesuatu sebagai warga Filipina. Kami mengawasi Anda," pungkas si peretas.

Pihak Istana Malacanang memastikan bahwa situs resmi Presiden Benigno Aquino memang diretas pada dini hari.

"Itu terjadi sekitar pukul 01.30, kami mendeteksi adanya kebocoran ketika muncul kalimat berisi kritikan terhadap cara pemerintah menangani isu Sabah," ujar Sekretaris Kepresidenan Hermino Coloma.

"Tak ada kebocoran lebih lanjut setelah protokol keamanan diaktifkan," kata Coloma.

"Kami berharap situs kepresidenan sudah bisa kembali beroperasi dalam beberapa jam ke depan," tambah Coloma.

Sumber:Kompas

AS khawatir serangan cyber oleh organisasi teroris

Washington – Pemerintah Amerika Serikat  terus berperang melawan serangan teroris. Setelah ‘berhasil’ melumpuhkan salah satu kekuatan kelompok militan, al-Qaidah, kini datang serangan baru. Tidak kasat mata, namun bahayanya lebih mematikan dibandingkan serangan yang menggunakan bom bunuh diri atau senjata lainnya. 

Ya, pihak AS saat ini sedang dibuat pusing dengan serangan cyber. Para hackers atau peretas menjadi ancaman serius. Bahkan Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper sudah memperingati hal ini saat melaporkan laporan tahunan pada anggota kongres.  “Kekuatannya lebih canggih. Serangan ini bisa menembus jaringan komputer yang mempunyai perlindungan buruk,” ujarnya. 

Bahkan baru-baru ini, seperti dilaporkan voaindonesia, Kamis (14/03), pihak AS menuding China menjadi dalang dari serangan di beberapa situs web pemerintahan dan perusahaan AS. China tidak terima dengan tudingan tersebut.

Menurut perusahaan keamanan internet AS, kemungkinan unit militer rahasia China melancarkan serangan siber ke situs web perusahaan AS. Tapi, hal tersebut langsung dibantah Wakil Komandan Distrik Militer Nanjing, China, Wang Hongguang. 

Bahkan Hongguang menyebut AS "maling yang teriak maling." Tak ada bukti nyata yang menguatkan tuduhan AS. Negeri Tirai Bambu itu akan memperkuat sistem keamanan internet untuk mempertahankan diri.

Lalu seberapa mematikannya serangan cyber ini? Departemen Pertahanan Amerika telah mengungkapkan bahwa pemerintah satu negara asing pernah memasuki 24 ribu berkas atau file rahasia. 

Wakil Menteri Pertahanan William Lynn mengatakan serangan bulan Maret ini hanya satu dari sejumlah pelanggaran keamanan terhadap jaringan komputer pertahanan Amerika. Serangan-serangan ini telah membukakan sebagian dari alat atau sistem yang paling rahasia Pentagon, termasuk pengintaian dan komunikasi satelit.

Dalam pidatonya di Universitas Pertahanan Nasional, Lynn mengatakan Pentagon sebenarnya lebih khawatir akan serangan cyber oleh organisasi teroris daripada oleh pemerintah negara lain. Ia mengatakan teroris lebih mungkin untuk membobol jaringan dengan maksud untuk merusak dan menghentikan jaringan transmisi aliran listrik atau tata keuangan.

Sumber: suaranindonesia.co

Bank Sentral Australia Menjadi Korban Pembobolan Data

SYDNEY -- Tingginya teknologi bukan berarti komputer aman dari serangan hacker. Canggihnya teknologi seolah menjadi lahan belajar bagi hacker untuk membobol jaringan komputer, baik untuk iseng-iseng ataupun kepentingan tertentu.

Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA) menjadi salah satu korban pembajakan jaringan komputer. Cina dituding menjadi pelaku dalam usaha pencurian data ini.

Dilansir laman Reuters, Senin (11/3), Bank Sentral Australia mengakui adanya pembobolan data melalui virus malware. Namun untungnya tidak ada data yang berhasil dicuri oleh pembajak dunia maya tersebut.

"Bank memiliki pengaturan keamanan yang komprehensif sehingga mampu mengisolasi serangan dan memastikan virus belum menyebar ke seluruh jaringan dan sistem bank," tulis pernyataan bank sentral, akhir pekan lalu.

Bank Sentral Australia juga mengkonfirmasi pernyataan di surat kabar Australian Financial Review terkait pembobolan yang terjadi berulang kali dan banyaknya data yang dicuri. Pihak bank sentral membantah pernyataan tersebut.

Serangan cyber telah menjadi rutinitas bank sentral dan pemerintah. Kecurigaan jatuh pada Cina setelah menemukan banyaknya aktivitas dari negara tirai bambu tersebut. Beijing telah berulang kali membantah penyerangan tersebut. Bahkan Beijing juga mengaku telah menjadi korban hacking, terutama dari Amerika Serikat.

RBA secara rutin berkonsultasi dengan direktorat pertahanan sinyal dari Badan Intelijen Australia terkait pembajakan tersebut. Laporan yang diterima dari Freedom of Information Act menunjukkan bank sentral menjadi objek serangan email pada 16 dan 17 November 2011. Hacker menggunakan virus yang tidak terdeteksi oleh software antivirus bank sentral.

Sebuah email berjudul 'Perencanaan Strategis FY2012' dikirim ke beberapa staf RBA hingga kepala departemen. Email tersbut dibuka oleh enam dari penerima dan berpotensi merusak jaringan internet bank sentral.

"Email tersebut berhasil melewati kontrol keamanan," lanjut pernyataan bank sentral. Aset bank berpotensi terganggu dan menyebabkan gangguan layanan serta hilangnya informasi.

RBA segera mengambil solusi dengan memperbarui software antivirus untuk menambah pertahanan, termasuk scanning untuk hyperling dalam email dan pemblokiran otomatis. 

Sumber: Republika