Australia Kembali Nyatakan Dukungan Kedaulatan Indonesia di Papua

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan kembali dukungan negaranya bagi kedaulatan Indonesia di Papua, di sela-sela penandatanganan kerjasama pemberantasan terorisme yang berlangsung di Sydney, Senin (21/12/2015).

Menlu Bishop menambahkan, isu Papua menjadi topik pembicaraan dalam agenda pembahasan isu-isu regional.

"Australia menyatakan kembali, seperti yang telah kami sampaikan baik secara terbuka maupun tertutup, dukungan kami yang tanpa syarat dan kami menghormati kedaulatan Indonesia dalam hal ini," katanya.

Sebelumnya Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan Indonesia tidak ingin ada negara lain yang turut campur dalam urusan Papua.

Menurut dia, NKRI mencakup wilayah Papua sehingga "tidak perlu dibicarakan lagi," katanya.

PM Malcolm Turnbull bersama Menlu Julie Bishop, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menhan Marise Payne menjelang pertemuan ketiga Australia-Indonesia 2+2 di Sydney, Senin (21/12/2015).

Menhan Marise Payne dan mitranya Menhan Ryamizard Ryacudu juga sepakat memperbarui kembali kerjasama pertahanan kedua negara.

Sementara itu kedua pihak juga menandatangani kesepakatan kerjasama pemberantasan terorisme.

Menlu Bishop menolak menjawab apakah Australia membantu pihak intelijen Indonesia dalam melakukan penangkapan terduga teroris kemarin.

"Kami tidak akan membicarakan masalah keamanan dan intelijen secara detail," katanya.

"Namun Australia akan selalu memainkan perannya dan dalam kasus ini terlihat bahwa kepolisian Indonesia sangat berhasil," ujar Menlui Bishop.

Dikatakan pula bahwa isu pencari suaka yang datang dengan perahu turut menjadi topik pembahasan.

"Terjadi diskusi terbuka di antara kedua pihak. Australia fokus pada upaya menghindari kematian akibat perahu tenggelam dan sebagai konsekuensinya tidak ada lagi korban sejak Desember 2013," jelasnya.

"Penyelundupan manusia merupakan masalah regional, sehingga butuh penyelesaian regional. Australia dan Indonesia bersama-sama ingin memastikan kita bisa membongkar jaringan penyelundupan manusia guna memastikan tidak ada lagi korban meninggal di tengah laut," kata Menlu Bishop.

Sumber: Detik

China Tuduh AS Lakukan Provikasi Militer di di Laut Cina Selatan

Cina menuduh Amerika Serikat melakukan "provokasi militer yang serius" dengan menerbangkan dua pesawat pengebom B-52 dekat pulau yang diakui Beijing sebagai wilayah mereka di Laut Cina Selatan.

Pernyataan dari kementerian pertahanan Cina menyatakan dua pesawat pengebom B-52 memasuki wilayah udara kepulauan Spratly.

"Tindakan ini merupakan provokasi militer yang serius yang membuat masalah di Laut Cina Selatan bertambah rumit, dan menyumbang pada militerisasi wilayah ini," kata kementerian pertahanan Cina di situs web mereka.

Beberapa kali Amerika mengirim kapal mendekat ke wilayah tersebut sebagai bagian dari operasi "Kebebasan Navigasi".

Namun penerbangan pesawat pengebom ini, seperti dikatakan juru bicara Pentagon Bill Urban, bukan merupakan bagian dari operasi tersebut, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Menurut Pentagon, satu dari dua pesawat tersesat ke wilayah yang disengketakan akibat cuaca yang buruk.

Wilayah kaya sumber daya alam di Laut Cina Selatan ini menjadi sumber sengketa antara Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei.

Cina yang membangun pulau buatan di wilayah itu, mendapat protes dari Amerika Serikat yang mengatakan pulau itu mengganggu prinsip kebebasan navigasi di sana.

Sumber: Detik

Manuver di Laut China Selatan, Pesawat Australia Diancam Ditembak Jatuh

Surat kabar milik negara China menulis ancaman bahwa pesawat Australia bisa ditembak jatuh jika terus melakukan manuver pengintaian di atas kawasan sengketa Laut China Selatan. Ancaman itu muncul dalam editorial Global Times, Kamis (17/12/2015).
 
”Australia tidak harus mengandalkan disambut atau diterima, jika berada dalam wilayah udara di sekitar wilayah yang disengketakan,” bunyi editorial media itu.
 
“Orang-orang China tidak bisa mengerti mengapa militer Australia akan terlibat, dan harus jujur, mereka memiliki lebih sedikit kesabaran untuk mencegah flare up,” lanjut editorial Global Times.
 
Kawasan kepulauan Laut China Selatan yang kaya enegri itu hampir 90 persen diklaim China berdasarkan peta kuno yang mereka miliki. Namun, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga memiliki klaim yang tumpang tindih.

BBC melaporkan bahwa, baru-baru sebuah pesawat Australia terbang di wilayah 12 mil laut dari pulau yang dikuasai China di Laut China Selatan. Pilot Australia mengklaim misi mereka untuk melakukan kebebasan navigasi atau FON.
 
Departemen Pertahanan Australia, mengkonfirmasi bahwa pesawat itu bukan latihan navigasi. Tapi menjalankan patroli pengawasan maritim rutin di bawah “OperationGateway” yang diluncurkan pada tahun 1980 untuk menjaga stabilitas regional.

Namun, editorial koran Pemerintah China itu memperingatkan agar pesawat militer Australia jangan teratur datang ke Laut Cina Selatan untuk terlibat konflik. Australia diminta untuk tidak menguji kesabaran China dengan terbang mendekati dengan pulau-pulau buatan Beijing.
 
”Semua orang selalu berhati-hati, tapi itu akan menjadi malu jika suatu saat pesawat jatuh dari langit dan itu terjadi pada Australia,” bunyi ancaman media China.

Sumber: Sindonews

Indonesia dan Jepang Sepakat Berperan Aktif Jaga Stabilitas dan Keamanan di Kawasan

Perwakilan pemerintah Indonesia dan Jepang bertemu di Ibu Kota Tokyo pada Kamis (17/12). Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bertemu kolega masing-masing membahas pelbagai isu. Salah satu topik utama dalam pertemuan berformat 2+2 itu adalah kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang. Ketegangan di Laut China Selatan, yang berisiko mempengaruhi situasi kedua negara, ikut dibahas.

Menlu Retno mengusulkan kepada Jepang agar kedua negara berperan aktif menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan; mengatasi tantangan kejahatan lintas batas, terutama IUU Fishing; meningkatkan konektivitas maritim; dan memajuan kerja sama institusi riset maritim.

Terkait keamanan kawasan termasuk di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, pertemuan ini menegaskan bahwa semua negara di kawasan harus berkontribusi dalam mengurangi ketegangan dan menghormati hukum internasional.

"Negara claimant juga perlu meyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif serta damai," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com.

Di luar itu, Indonesia dan Jepang, untuk bidang pertahanan menjajaki kerja sama menanggulangi ekstrimisme dan terorisme.

Sumber: Merdeka

Menko Polhukam: Kita Tidak Ada Sengketa dengan Tiongkok, Natuna Milik Indonesia

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak ada sengketa dengan Tiongkok terkait wilayah Kepulauan Natuna. Ditegaskan Luhut, Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia.

"Sudah diberikan keterangan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, bahwa Natuna adalah milik pemerintah Indonesia," tegas Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Dengan ini, lanjut Luhut, Indonesia bisa menarik garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke utara.

"Dari Natuna kita bisa tarik garis ZEE yang ke utara. Kita melihat tidak ada sengketa kita dengan Tiongkok," kata Luhut.

Seperti diketahui, perairan Natuna memang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan. Wilayah ini juga rawan terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Wilayah ini juga pernah dimasukkan ke dalam peta wilayah Tiongkok. 

Sumber: Detik.com

Amerika Serikat Tantang China Buktikan Klaim Laut China Selatan

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menantang China membuktikan klaim hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan. Jika Beijing mampu membuktikan klaimnya itu, Washington akan mendukungnya 100 persen.

Tantangan dari AS itu dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. AS selama ini yakin, kawasan Laut China Selatan adalah kawasan internasional, di mana setiap negara bebas bernavigasi tanpa gangguan dari pihak manapun.

Namun, kawasan Laut China Selatan yang kaya gas dan jadi sumber uang dari lalu lintas kapal perdagangan dunia itu telah diperbutkan oleh China, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan.

Blinken mengatakan AS dalam dialog dengan China di Washington sudah menegaskan posisinya, bahwa AS tidak berkepentingan di Laut China Selatan. Namun, klaim wilayah dalam jumlah besar itu telah mengganggu.

”China mengatakan bahwa klaim mereka sudah jelas dan tak terbantahkan. Mereka bahkan bukan sekadar klaim, tapi fakta. Dan kami sudah mengatakan; 'jika Anda menunjukkan bukti, kami akan mendukung Anda 100 persen,” kata Blinken.

”Tapi Anda tidak bisa mengharapkan negara-negara lain untuk terlibat dalam beberapa proses diplomatik yang berlangsung di tempat, di mana Anda membuat klaim di kawasan laut itu,” lanjut Blinken, seperti dilansir Philippine Star, Senin (29/6/2015).

Para pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS melihat situasi di Laut Cina Selatan sudah berbahaya karena ketegangan antara China dan negara-negara tetanggnya sudah terlibat sengketa maritim, telah meningkat.

“Kita menyaksikan upaya (China) secara sepihak dan memaksa mengubah status quo . Pelanggaran ini akan membuat AS dan sekutu kami akan bersatu untuk melawan,” ujarnya.

Sumber: Sindonews

Cina Hampir Rampungkan Pembangunan Landasan Pacu Raksasa di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan

Sebuah gambar citra satelit dari perusahaan DigitalGlobe menunjukkan bahwa landasan pacu raksasa yang dibangun China di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, hampir selesai.

Sebelumnya, militer Amerika Serikat (AS) menyatakan, landasan pacu itu bisa beroperasi akhir tahun ini. Pemerintah China pada Selasa lalu telah mengumumkan bahwa reklamasi di tujuh pulau di kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa telah rampung.

Gambar landasan pacu raksasa China di kawasan sengketa yang nyaris rampung dibangun itu diterbitkan Asia Maritime Transparancy Initiative (AMTI) di Pusat Studi Strategi Internasional di Studi di Washington.

Gambar itu bisa diakses di situs (http://amti.csis.org/). Pihak AMTI menyatakan landasan pacu itu sedang diaspal dan ditandai. Gambar juga menunjukkan sebuah kapal Angkatan Laut China yang ditambatkan di sebuah pelabuhan di kawasan sengketa.

Menurut AMTI, melalui gambar satelit terkini China juga membangun fasilitas militer berskala besar dengan dua menara. “Dua helipad dan tiga antena satelit komunikasi juga terlihat,” bunyi laporan AMTI, Kamis (2/7/2015).

China telah mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, meski ditentang Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan. Kawasan yang kaya gas itu diperebutkan banyak negara karena menghasilkan uang senilai di mana US$5 triliun setiap tahunnya dari lalu lintas kapal-kapal perdagangan dunia.

Departemen Luar Negeri AS, pada Jumat pekan lalu telah membandingkan perilaku China yang berambisi menguasai Laut China Selatan dengan perilaku Rusia saat menganeksasi Crimea dari Ukraina pada tahun lalu. (Baca juga: Peringatan AS: Ulah Rusia dan China Bisa Picu Perang Besar)

Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, China tidak akan mundur dalam sengketa maritim di Laut China Selatan. Jika mundur, kata Wang Yi, hal itu akan memalukan leluhur China.

Sumber: Sindonews

Menhan: Jangan Jadikan Kawasan Laut Cina Selatan Sebagai Zona Perang

JAKARTA --  Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan kembali meningkat. Usai sengketa yang melibatkan sejumlah negara ASEAN dengan Cina terkait sengketa wilayah, Amerika Serikat (AS) juga sempat meminta Cina untuk menghentikan proyek reklamasi di sejumlah kawasan Laut Cina Selatan.

Sebelumnya, Cina melakukan pembangunan reklamasi di sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan yang tengah disengketakan dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Tidak hanya itu, Cina juga membangun reklamasi dan pulau buatan di Kepulauan Spratly. 

Pun dengan sengketa terhadap kepulauan Nansha. Atas reklamasi ini, AS tidak tinggal diam. Negara adidaya itu sempat melakuk patroli udara di kawasan yang disengketakan tersebut. Cina pun meminta pesawat itu untuk meninggalkan kawasan tersebut.

Indonesia akhirnya mengeluarkan sikap atas sengketa yang terjadi di kawasan tersebut. Sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia berharap kawasan Laut Cina Selatan tidak dijadikan zona perang secara terbuka.

''Untuk negara-negara yang konflik disana, jangan sampai menggunakan senjata lah. Jangan jadikan kawasan itu sebagai zona perang terbuka,'' kata Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan di Kantor Kemenhan, Selasa (2/6).

Lebih lanjut, Menhan mengaku, telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah Menteri Pertahanan asal Negara ASEAN, Selain itu, Ryamizard juga mengkau sudah melakun pertemuan dengan Menteri Pertahanan Cina. Pembicaraan ini dilakukan untuk membahas iniasi adanya patroli perdamaian di Laut Cina Selatan.

Usulan patroli perdamian di Laut Cina Selatan ini juga sudah dibicarakan Ryamizard saat dia melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan bertemu Menteri Pertahanan AS. Rencananya, patroli perdamaian ini akan menyertakan semua negara yang tengah bersengketa, termasuk Cina.

''Kami ingin di kawasan ASEAN ini tidak ada konflik bersenjata. Ini komitmen kami bersama,'' ujarnya.

Ryamizard pun menyebut, patroli bersama yang dilakukan di suatu kawasan seperti pengamanan Selat Malaka jadi contoh nyata keberhasilan patroli bersama tersebut. Kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang berkepentingan, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand terbukti mampu membuat wilayah laut yang menyokong 80 persen arus perdagangan dunia itu bisa bebas dari perompakan.

''Selain operasi pengamanan dari perompak, kami juga meminta adanya penanganan khusus jika ada tumpahan minyak,'' katanya.

Sumber: Republika

Taiwan akan Bangun Pelabuhan Kapal Militer di Laut China Selatan

TAIPEI – Pemerintah Taiwan memutuskan untuk menambah personil militernya di kawasan Laut Cina Selatan. Keputusan ini sangat beresiko untuk menaikan ketegangan di kawasan Laut China Selatan.

Pemerintah Taiwan berdalih penempatan pasukannya di Laut China Selatan sebagai jawaban dari penempatan pasukan yang juga dilakukan oleh Vietnam, dan China.

Wilayah Laut China Selatan atau lebih spesifiknya lagi di wilayah Kepulauan Spratly, merupakan wilayah yang kaya akan kekayaan bawah lautnya. Sampai saat ini, wilayah tersebut diperebutkan oleh Taiwan, China, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Taiwan sendiri akan membangun sebuah pelabuhan Itu Aba, sebuah pulau di Kepulauan Spratly, yang diklaim oleh Taiwan sebagai wilayahnya, dan diperkirakan selesai pada 2015. Setelah selesai pembangunan pelabuhan, Taiwan akan menempatkan kapal laut militernya dan kapal jenis Frigate
.
“Tak ada yang tidak mungkin, kami sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah, kami tahu ini isu yang sangat sensitif," ujar Chen Yeong Kang seorang pejabat Angkatan Laut Taiwan seperti dilansir The Age, Kamis (16/10/2014).

“Kami melakukan ini semua demi Kedaulatan Taiwan dari ancaman China Daratan,” lanjut Shih Yi Che, Kepala Keamanan Pantai Taiwan.

China dan Taiwan praktis masih berkonflik hingga saat ini. China menganggap Taiwan adalah wilayahnya sehingga semua pulau yang diklaim oleh Taiwan adalah milik China. Di sisi lain, Taiwan juga mengklaim dirinya adalah Negara merdeka yang bardaulat sehingga punya hak untuk mempertahankan wilayahnya.

Sumber: Okezone

Langkah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan gusarkan negara tetangga

Program besar-besaran gelaran umum Tiongkok di kepulauan kecil Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan dipandang sebagai upaya untuk menguatkan klaim kontroversialnya untuk mengendalikan 90 persen dari jalur perairan internasional yang penting itu.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] mengadakan upacara pengibaran bendera di sembilan pulau dan beting di kelompok kepulauan Paracel dan Spratly dalam rangka merayakan ulang tahun negara Republik Rakyat Tiongkok, media melaporkan pada 2 Oktober. Acara tersebut kemungkinan akan makin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya.

Tiongkok mengambil alih kendali administratif Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan pada tahun 1974. Rezim komunis Hanoi menegaskan kembali klaimnya atas kepulauan itu pada tahun berikutnya setelah bersatunya Vietnam.

“Tiongkok mengirim anjungan pengeboran minyak [HYSY 981] ke perairan Kepulauan Paracel pada bulan Mei, yang mengakibatkan situasi buntu di antara kedua negara itu di kawasan tersebut dan demonstrasi serta aksi unjuk rasa di Vietnam, di mana perusahaan-perusaahan yang dipandang sebagai milik warga Tionghoa diserang,” lapor Want China Times [WCT] yang berbasis di Taiwan.

Upacara dengan tujuan menguatkan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan diadakan di Pulau Woody, Pulau Tree, Beting Utara, Pulau Drummond, Pulau He Duck, Pulau Robert, Gili Observation, dan Beting Antelop di Kepulauan Paracel dan di Beeting Mischief di Kepulauan Spratly dan diberitakan oleh 40 situs berita Tiongkok, lapor WCT.

“Pulau Woody saat ini adalah pulau terbesar di Paracel dan berfungsi sebagai ibu kota dari Prefektur Sansha yang didirikan Tiongkok pada tahun 2012, yang terdiri atas Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan Gili Macclesfield, semuanya wilayah sengketa,” kata WCT.

Kepulauan Spratly diklaim oleh Tiongkok, Brunei, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sementara kedaulatan atas Kepulauan Paracel diperebutkan oleh Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.

Tiongkok kirim kapal perusak baru ke kawasan

Beijing mendukung upacara simbolis dan kuasi-legal ini dengan memperluas kekuatan angkatan lautnya di kawasan itu.

“Tiongkok telah mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali tercanggih ke Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan untuk ikut serta dalam sebuah latihan AL berskala besar,” laporThe Diplomat pada 3 Oktober, mengacu pada kapal Kunming yang dioperasikan pada bulan Maret.

“Tiongkok secara resmi mengoperasikan kapal Kunming pada bulan Maret dengan banyak gembar-gembor di media Tiongkok. Tipe-052D sejauh ini adalah kapal perusak tercanggih Tiongkok dan sering dibandingkan dengan Aegis DDG kelas Arleigh Burke milik Amerika Serikat. Alhasil, Type-052D sering disebut sebagai Aegis Tiongkok. Tiongkok diperkirakan nantiya akan meluncurkan enam kapal kelas ini,” laporThe Diplomat. “DDG Tipe-052D akan menjadi aset penting dalam sebagian besar adu kekuatan AL yang dapat dibayangkan yang melibatkan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, atau Taiwan.”

Pengerahan Kunming dipandang sebagai bagian dari strategi Tiongkok untuk memperkuat klaimnya atas lebih dari 90 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan.

“Tiongkok saat ini sedang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya mengawasi secara lebih aktif wilayah-wilayah lebih jauh dari klaim luasnya atas kedaulatan Laut Tiongkok Selatan. … Dari segi kelautan, hal ini berarti Tiongkok mampu mempertahankan patroli jarak jauh dan melindungi aset-aset ini dari potensi lawan,” laporThe Diplomat. “Dengan membangun pangkalan-pangkalan logistik di kepulauan karang dekat Filipina, Tiongkok secara aktif mencoba mencapai tujuan pertamanya. DDG Tipe-052D akan membantunya mencapai tujuan kedua.”

Analis keamanan dan penulis tentang Asia Timur Gordon C. Chang setuju dengan penilaian ini.

“Ambisi Tiongkok semakin bertambah seiring pertumbuhan kekuatan angkatan lautnya. Tiongkok tidak akan berhenti sampai dia dihentikan,” katanya kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].

Strategi Tiongkok tidak hanya menggusarkan negara-negara tetangga dekatnya, tetapi juga menimbulkan gelombang kejut hingga sejauh India.

Pemimpin India dan AS ungkapan keprihatinan

Baru-baru ini, Perdana Menteri terpilih India, Nahendra Modi, mengunjungi Presiden AS, Barack Obama, pada awal bulan Oktober untuk membahas kecemasannya soal kebijakan Beijing di Laut Tiongkok Selatan, dengan mempertaruhkan hubungannya yang tengah berkembang dengan Tiongkok.

“Untuk pertama kali, sebuah pernyataan gabungan India-AS secara khusus menyebutkan situasi di Laut Tiongkok Selatan sementara Presiden Barack Obama dan PM Narendra Modi mengungkapan keprihatinan mereka atas ‘ketegangan yang meningkat terkait sengketa wilayah maritim’ di kawasan tersebut,” lapor theTimes of India pada 2 Oktober.

Surat kabar itu mencatat bahwa insiden terbaru antara pasukan darat Tiongkok dan India di Pegunungan Himalaya mungkin telah memengaruhi reaksi Modi.

“Pernyataan gabungan itu dikeluarkan setelah rapat bilateral antara kedua pemimpin yang diadakan beberapa hari setelah situasi kebuntuan dengan Tiongkok di Ladakh bagian tenggara berakhir dengan penarikan pasukan Tiongkok dan India. Kebuntuan LAC [Garis Kendali Nyata] terus berlanjut selama beberapa hari bahkan setelah Presiden Xi Jinping meyakinkan Modi saat berkunjung ke India bahwa pasukan Tiongkok telah diminta untuk mundur,” tulis surat kabar tersebut.

Vietnam bereaksi terhadap Tiongkok

Vietnam bereaksi terhadap pola percepatan penegasan kedaulatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan mendekatkan diri ke India, lebih dekat dari yang pernah dilakukannya dalam sejarah.

Pada tanggal 15 September, India dan Vietnam menyerukan kedamaian di Laut Tiongkok Selatan dan menandatangani surat minat yang menawarkan India tujuh blok minyak dan gas untuk kepentingan eksplorasi dan produksi.

Setelah kunjungan empat hari oleh Presiden India, Pranab Kumar Mukherjee, kedua pemerintahan itu mengeluarkan pernyataan resmi bersama yang menyatakan mereka sepakat untuk memperkuat dan memperdalam kerja sama bilateral atas dasar kemitraan strategis.

Sumber: APD Forum

Presiden SBY Imbau Dewan Kemanan PBB secepatnya cari solusi damai penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

Washington – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau negara-negara Anggota Tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) secepatnya menemukan solusi damai bagi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

SBY menilai sebagai institusi pemegang mandat sebagai penanggung jawab keamanan kolektif masyarakat internasional, anggota tetap DK PBB seharusnya dapat bekerja sama secara baik dalam pengelolaan isu Laut Cina Selatan.

“Kami yang berada di Kawasan ASEAN mengharapkan hadirnya solusi awal atas pembahasan Code of Conduct Laut Cina Selatan. Solusi itu akan meyakinkan kami bahwa proses penyelesaian tidak perlu melalui konflik bersenjata, yang dapat menimbulkan mimpi buruk di Kawasan,” kata SBY saat memberikan kuliah umum kepada civitas akademika Universitas George Washington di Washington DC, Amerika Serikat, pada Jumat (26/9) atau Sabtu (27/9).

Wartawan Investor Daily, Novy Lumanauw melaporkan dari Washington DC, Presiden yang datang bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Dubes RI untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk pertama kalinya memberikan kuliah umum di perguruan tinggi bergengsi itu.

Kedatangan SBY, disambut Presiden Universitas George Washington Steven Knapp dan Dekan The Elliot School of International Affairs Michael E Brown.

Dia mengatakan, penyelesaian pembahasan Code of Conduct Laut Cina Selatan diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali berbagai insiden serta dapat mengurangi ketegangan yang kini terjadi antara Tiongkok-Filipina dan Vietnam.

“Saya pikir, adalah ide yang baik bagi negara-negara di timur laut Asia untuk mempertimbangkan dilakukannya perundingan tentang Code of Coduct serupa di Asia Timur.

“Selama beberapa dasawarsa, negara-negara ASEAN menikmati kedamaian, stabilitas, dan kerja sama sebagai wujud kepatuhan pada Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara. Saya pikir, adalah lebih bijaksana untuk menyelesaikan perjanjian serupa yang mencakup Kawasan Indo-Pasifik,”kata dia.

Sumber: BeritaSatu

Philipina dan AS Latihan Militer Bersama di Laut China Selatan

Philipina dan Amerika Serikat telah melangsungkan latihan militer tahunan di Laut China Selatan dekat perairan di mana China terlibat dalam sengketa wilayah sengit dengan negara-negara tetangganya.

Kira-kira 5000 tentara angkatan laut dan marinir kedua negara memulai latihan maritim 11 hari, Senin (29/9). Latihan bilateral Filipina atau “Phiblex” dirancang untuk menguji kesiapan kedua negara bersekutu itu untuk melayani pertolongan darurat apapun.

Kedua negara akan berlatih merazia kapal laut, pendaratan di pantai, latihan peluru tajam dan latihan gerakan kendaraan lapis baja dekat kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, tempat China telah terlibat dalam konfrontasi tegang dengan pengaku pemilik kepulauan itu.

Bagian-bagian Spratly yang kaya sumber daya itu juga diklaim oleh Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Sumber: VOA Indonesia

Menhan: Indonesia Netral di Konflik Laut China Selatan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan posisi Indonesia dalam konflik di Laut China Selatan dan Laut China Timur adalah netral.

Penegasan tersebut disampaikannya saat kunjungan Vice Chairman of The Central Military Commission People's Liberation Army (PLA) China Jenderal Fan Changlong ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Jepang Siapkan Legislasi Kebijakan Pertahanan

Tokyo - Pemerintah Jepang akan bergerak cepat untuk menyiapkan legislasi baru yang mengizinkan negara untuk melakukan hak bela diri kolektif, menyusul persetujuan Kabinet atas perubahan interpretasi Konstitusi untuk memberlakukan hak tersebut.

Kabinet menyetujui perubahan tersebut pada Selasa (1/7). Masa pemerintahan sebelumnya memandang bahwa Konstitusi menyangkal perang yang memberi arti bahwa Jepang tidak bisa melakukan hak bela diri kolektif.

Tetapi persetujuan Kabinet atas interpretasi baru tidak membolehkan Pasukan Bela Diri Jepang, SDF untuk secepatnya memberlakukan hak tersebut.

Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato pada Rabu (2/7) mengatakan, pemerintah akan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 30 orang dari kementerian terkait untuk mengkaji undang-undang baru yang dibutuhkan. Dia mengatakan, tim itu akan bekerja di bawah sekretariat Dewan Keamanan Nasional.

Kementerian Pertahanan pada Selasa (1/7) membentuk sebuah komite untuk memulai pembahasan terkait undang-undang tersebut. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera menjadi ketua komite yang terdiri dari pejabat senior di kementerian dan SDF.

Beberapa partai oposisi di Jepang mendukung interpretasi ulang Konstitusi.

Tetapi ketua oposisi utama dari Partai Demokratik, Banri Kaieda, merupakan salah satu yang menentang. Dia mengatakan, tidak boleh sebuah perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan Jepang yang dibuat dalam pembicaraan tertutup di koalisi yang berkuasa, dan tanpa melalui perdebatan yang memadai di parlemen.

Parlemen diperkirakan akan mengumpulkan komite anggaran di dua majelis untuk membahas isu ini pada 14-15 Juli mendatang. Pertemuan tersebut akan tetap berlangsung meski Parlemen tengah reses.

Sumber: Beritasatu.Com

Obama peringatkan China soal Laut China Selatan

Agresivitas China mengklaim sepihak dan tidak peduli pada klaim negara lain hampir seluruh Laut China Selatan bikin gerah Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Obama memperingatkan China tidak menggunakan intimidasi dalam sengketa maritim di Laut China Selatan dengan negara-negara tetangganya.

Sebagaimana dikutip dari pernyataan Gedung Putih, Obama mendesak China menyelesaikan sengketa maritim dengan negara tetangga dengan cara damai, tanpa menggunakan kekerasan ataupun intimidasi.

Peringatan tersebut disampaikan Obama saat bertemu dengan beberapa pejabat senior China di Washington selama dua hari terakhir.

Di perairan Asia-Pasifik, praktis cuma Amerika Serikat, Rusia, dan China yang memiliki armada yang menjangkau seluruh wilayah itu secara kontinue. Dengan pertumbuhan ekonominya, China memperbarui armada militernya; satu keniscayaan bagi kelangsungan hidup 1,2 penduduknya.

Amerika Serikat sejak sebelum Perang Dunia II menempatkan Armada Ketujuh Pasifik dan Pasukan Eskpedisi Korps Marinir Pasifik, yang berpangkalan di Pearl Harbour, Hawaii, untuk menjamin kepentingan nasional mereka dan kawasan.

Ketegangan China dan Jepang meningkat beberapa waktu ini. Tokyo menuduh Beijing telah telah mengirim kapal-kapal perang untuk memaksakan klaim terhadap kepulauan di Laut China Selatan yang diduga menyimpan kandungan mineral yang kaya.

Di sisi lain, Filipina dan Vietnam juga menuduh China telah menggunakan cara yang keras untuk merebut beberapa wilayah Laut China Selatan yang masih dalam status sengketa. Indonesia juga memiliki perairan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan di utara Kepulauan Natuna, Riau Kepulauan.

Indonesia, melalui jalur diplomatik resmi, terus mengampanyekan agar semua pihak berkepentingan di perairan ini bersedia patuh pada tata perilaku di perairan internasional itu. Salah satu patokan penentuan wilayah perairan satu negara adalah UNCLOS 1982.

Sementara itu Penasihat Negara China, Yang Jiechi, menjawab pertanyaan wartawan di Washington, mengatakan, China mendukung kebebasan berlayar di semua perairan.

Amerika Serikat sendiri sejak 2010 telah berulangkali menyuarakan pendapatnya soal sengketa Laut China Selatan dengan mengatakan, mereka berkepentingan memastikan kebebasan berlayar. Namun negara tersebut menyatakan tidak berpihak dalam klaim individual.

Dalam situasi ketegangan itu, Amerika Serikat juga telah meningkatkan kerja sama militer dengan Jepang, FIlipina, dan Vietnam.

 

Sumber: Antara

China dan negara anggota ASEAN sepakat melakukan konsultasi erkait isu Laut China Selatan

Jakarta - Pertemuan tingkat tinggi Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara bersama Menlu China, Wang Yi yang digelar dalam kerangka Forum Regional ASEAN plus pada awal Juli kemarin berakhir positif soal isu Laut China Selatan. Dalam pertemuan yang digelar di Brunei Darussalam itu, China dan negara anggota ASEAN sepakat melakukan konsultasi terkait masalah tersebut.

Pertemuan konsultasi itu direncanakan akan berlangsung pada September mendatang di ibukota Beijing. Hal itu disampaikan Sektretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh, saat ditemui VIVAnews, Senin 7 Juli 2013 di Gedung Sekjen ASEAN, Jakarta.

Le menyampaikan melalui pertemuan tingkat tinggi Menlu se ASEAN kemarin ada dua poin terkait isu Laut China Selatan yang disepakati.

"Pertama, baik ASEAN dan China akan memastikan bahwa implementasi dari deklarasi tata kelakuan baik (DOC) dilakukan secara menyeluruh dan poin kedua, kedua pihak akan menyepakati isi dari kode tata kelakukan baik (COC)," ungkap Le.

Hal serupa juga tertuang dalam pernyataan bersama Menlu se-ASEAN usai menghadiri pertemuan tiga hari sejak 30 Juni hingga 2 Juli kemarin di Brunei. Dalam pernyataan tertulis itu, semua negara anggota ASEAN sepakat dengan China untuk bertindak terkait isu LCS sesuai dengan implementasi DOC.

"Kami berharap melalui pertemuan yang digelar pada tingkat pejabat tinggi di Beijing nanti dapat diputuskan kesimpulan sementara soal COC agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan dapat tetap terjaga," tulis ke-10 Menlu.

Ini merupakan suatu kemajuan, karena dalam pertemuan tingkat tinggi ke-21 di Phnom Penh tahun 2012 silam, tidak mencapai kesepakatan apa pun untuk kali pertama soal sengketa lahan di LCS. Pemerintah China lebih memilih  bernegosiasi mengenai konflik ini secara bilateral dengan negara yang bersengketa di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan regional ASEAN yang digelar pada 30 Juni kemarin, turut hadir Menlu Amerika Serikat, John Kerry, yang bertemu dengan Menlu China. Kendati secara geografis, AS sangat jauh dari LCS, namun mereka mengklaim turut memiliki kepentingan di kawasan itu.

"Tujuan dari langkah kami tidak bermaksud untuk mencampuri atau mengimbangi pengaruh suatu negara," ungkap Kerry seperti dilansir stasiun berita Channel News Asia, awal Juli kemarin.

Menurut Kerry apabila terjadi peperangan di kawasan itu, maka dapat membahayakan alur perdagangan, karena LCS merupakan jalur penting perdagangan dunia. Isu LCS merupakan konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1940-an silam.

Kantor berita BBC, 15 Mei 2013 melansir konflik yang melibatkan beberapa negara ASEAN, Taiwan dan China ini bermula sengketa lahan dan kedaulatan kawasan laut dan darat yaitu Pulau Paracel dan Spratly. China sebagai salah satu negara yang ikut berkonflik, mengklaim teritori yang paling luas.

Bahkan mengakui daerah tersebut sudah menjadi wilayahnya sejak 2000 silam. Untuk mempertegas itu, mereka secara resmi mengeluarkan sebuah peta di tahun 1947 yang menjelaskan klaim lahan versi mereka.

Menurut para ahli, alasan banyak negara mengklaim wilayah itu, karena banyaknya sumber daya alam yang terbenam di sana. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka negara-negara anggota ASEAN dengan China sepakat membuat kode tata kelakuan baik di tahun 2002 silam.

Di bawah perjanjian itu, setiap negara yang telah sepakat harus menyelesaikan konflik mereka melalui jalur yang damai dan tanpa menggunakan tindak kekerasan. 

Sumber: Vivanews

ASEAN Sepakati Tata Perilaku untuk Hindari Konflik di Laut China Selatan

MANILA — Forum ASEAN tahun lalu berakhir tanpa kesepakatan karena perselisihan atas Laut Cina Selatan. Kelompok ini mengakhiri pertemuan itu tanpa pernyataan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Tahun ini, komunike bersama menekankan dipatuhinya kesepakatan 10 tahun yang tidak mengikat antara China dan ke-10 negara anggota agar menangani klaim perebutan Laut Cina Selatan secara damai. Komunike itu juga menyerukan diadakannya "konsultasi formal" mengenai kode etik pada bulan September di Beijing. Pembicaraan itu rencananya akan melibatkan para pejabat tingkat bawah dan memusatkan perhatian pada langkah-langkah untuk menghindari konflik. Mereka diperkirakan tidak akan membahas sengketa teritorial.

Juru bicara Kementrian Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan negaranya menyambut baik perkembangan ini. "Ini adalah sesuatu yang telah kita upayakan sejak lama, bahwa kita harus bisa menyepakati kode etik dengan China untuk mengatur kegiatan di Laut Filipina Barat," ujar Hernandez. Laut Filipina Barat adalah julukan yang digunakan Filipina untuk Laut Cina Selatan.

China, Taiwan dan Vietnam mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, sementara Filipina, Malaysia dan Brunei mengklaim sebagian wilayah itu. Laut itu diyakini kaya minyak dan gas alam, ikan yang berlimpah serta jalur laut yang bersahabat.

Di antara para pihak yang bersengketa, Filipina merupakan negara yang paling vokal menuduh China melakukan perambahan di perairan itu. Pekan ini Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengecam apa yang disebutnya "peningkatan militerisasi" China di laut itu. Komentarnya itu muncul setelah media pemerintah Tiongkok memperingatkan akan melakukan "aksi balasan" terhadap Filipina jika terus memprovokasi Beijing.

Carl Thayer, pengamat keamanan dari Akademi Angkatan Bersenjata Australia mengatakan pertemuan ASEAN tahun ini lebih kohesif karena menteri-menteri luar negeri dari negara-negara yang tidak bersengketa berupaya keras menciptakan persatuan setelah pertemuan tahun lalu.

"Indonesia telah mengambil peran yang sangat besar," ujar Thayer. "Thailand telah mengambil posisi sebagai koordinator dan berupaya mengambil langkah maju. China berupaya agar tidak diisolasi dan agar isu internasional ini tidak dibesar-besarkan. Dan ada perubahan kepemimpinan baru di China yang menanggapi perkembangan masalah ini."

Thayer mengatakan kesepakatan China untuk melakukan konsultasi tentang tata perilaku yang lebih mengikat merupakan langkah yang benar. Namun dia mengatakan ini semua sangat tergantung pada seberapa besar komitmen China dalam menjalankan tata perilaku itu.

Sumber: voaindonesia

Malaysia Inginkan Pemecahan Damai Laut China Selatan

KUALA LUMPUR - Sebagai negara pengklaim wilayah Laut China Selatan, Malaysia menginginkan adanya negosiasi dan dialog damai mengenai isu ini. Malaysia ingin masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum internasional.

Seperti dilansir Bernama, Rabu (3/7/2013), Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengatakan, pihaknya menginginkan adanya penyelesaian konflik wilayah itu berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa negara ASEAN saling berebut wilayah Laut China Selatan yang diperkirakan kaya akan sumber daya alam. Negara anggota ASEAN yang berebut wilayah itu antara lain, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja.

Negara-negara tersebut terlibat perseteruan dengan China yang turut mengklaim wilayah itu bersama dengan Taiwan. Melalui ASEAN, dialog mengenai konflik wilayah ini terus dinegosiasikan dan menghasilkan Declaration of Conduct (DoC).

Kini setiap negara-negara yang terkait berupaya untuk menyepakati Code of Conduct (CoC), yang masih belum menemui titik temu. Indonesia yang bukan negara pengklaim, terus aktif menjadi penengah dalam masalah ini.

Sementara Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali, pemerintahan baru di negaranya berkomitmen untuk memperkuat dan menjalin kemitraan strategis dengan ASEAN. Sengketa-sengketa yang dialami China dengan negara anggota ASEAN tidak akan mengganggu kemitraan itu.

Menurtnya, sengketa Laut China Selatan yang dihadapi China dan beberapa negara ASEAN lainnya, tidak akan merusak hubungan China-ASEAN. Ada Declaration of Conduct yang menjadi pedoman para pengklaim Laut China Selatan untuk mengatasi masalah itu dalam mencari solusi lewat negosiasi.

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Brunei, Wang menegaskan kembali, China akan terus memanfaatkan jalur negosiasi untuk menyelesaikan sengketa itu. Wang pun berjanji untuk melanjutkan tugasnya dalam menyelesaikan masalah sengketa yang tak kunjung berakhir itu.

Sumber: okezone

Indonesia-Vietnam sepakat dorong pembahasan etika di Laut China Selatan

Jakarta  - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk terus mendorong pembahasan etika di Laut China Selatan yang selama ini telah dibicarakan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China, agar dapat disetujui menjadi sebuah tata etika.

"Kami juga membahas situasi di Laut Timur atau Laut China Selatan dengan tujuan agar segala sesuatu yang terjadi di kawasan itu bisa diselesaikan secara damai, sesuai dengan hukum-hukum internasional dan semangatnya adalah peacefull resolution," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama Presiden Vietnam, di Jakarta, Kamis.

Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia dan Vietnam memiliki pandangan yang sama mengenai isu-isu tata etika di Laut China Selatan.

"Kita juga ingin apa yang telah disepakati antara ASEAN dan Tiongkok itu bisa dilanjutkan untuk bergerak dari `declaration of conduct` menuju `code of conduct` yang tentu akan baik bagi semua negara yang memiliki kaitan dengan isu Laut China Selatan," kata Presiden pula.

Selain bersepakat untuk saling mendorong terwujud tata etika dalam isu Laut China Selatan, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Vietnam dan Indonesia juga sepakat untuk saling mendukung pencalonan masing-masing negara dalam berbagai posisi di Perserikatan Bangsa Bangsa, antara lain mendukung keanggotaan di Dewan Keamanan PBB.

Pada Kamis sore pukul 16.00 WIB, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, menerima kunjungan kehormatan Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ibu Negara Mai Tinh Hanh di Istana Merdeka.

Kedua kepala pemerintahan kemudian melakukan pembicaraan empat mata dan juga pertemuan bilateral, didampingi delegasi kedua negara.

Pada Kamis malam, Presiden Yudhoyono melangsungkan jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati kunjungan Presiden Vietnam itu.

Sumber: Antara

Konflik Laut China Selatan: AS Dinilai Tidak Mudah Membantu Sekutunya Filipina

Jakarta - Amerika Serikat akan berpikir  lebih dari seribu kali untuk ikut campur dalam sengketa di wilayah perairan Laut China Selatan, di mana sekutunya Filipina sedang bersitegang dengan China.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mengatakan harapan Filipina agar AS membantu mereka langsung saat mereka berkonfrontasi itu masih tanda tanya, karena AS tidak akan mudah turun dalam konflik.

Menurut Rizal, hal itu juga diperkuat dengan sikap AS yang sudah mengukuhkan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan konflik di Laut China Selatan selama jalur pelayaran yang menghubungkan akses perdagangannya tidak terganggu.

"Posisi AS di Laut China Selatan masih 'correct' dimana dia meminta negara-negara di kawasan untuk menjamin kebebasan bernavigasi," ujarnya Kamis (30/5).

Filipina, selain mengharapkan dukungan dari AS, juga membawa masalah Laut China Selatan ke Mahkamah Internasional dengan acuan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Negara pimpinan Presiden Benigno Aquino III ini juga menggencarkan diplomasinya di Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (Asean) untuk mendapat dukungan di Laut China Selatan.

Menurut Rizal, hal itu merupakan bagian dari multijalur diplomasi yang diupayakan Filipina, untuk menandingi China.

Di tengah situasi yang terus menegang di Laut China Selatan, dan upaya perwujudan Kode Tata Berperilaku (CoC), negara-negara di kawasan Asia Tenggara khawatir dengan eskalasi ketegangan antara Filipina, dengan China jika berujung pada konflik yang lebih luas.

Masalah Laut China Selatan ini juga dinilai mejadi kerikil untuk China yang ingin membangun citra sebagai negara yang maju pesat dan mengutamakan kedamaian.

Namun, di sisi lain, berkembangnya China ini juga menjadi tantangan untuk AS dan perlu menjadi sorotan negara-negara di kawasan, karena dikhawatirkan potensi rivalitas kedua negara muncul di Laut China Selatan dalam bentuk yang lebih luas.

Pada pekan lalu, Presiden Filipina Benigno Aquino mengumumkan anggaran sebanyak 1,82 miliar dolar AS untuk mempertahankan wilayah maritimnya dari para "pengganggu" di tengah persengketaan yang terus memburuk dengan China.

Filipina juga menyatakan tekad penuh untuk mempertahankan apa yang mereka sebut hak, sebagai respon atas aksi kapal-kapal perang China mengitari pulau karang di Laut China Selatan, yang diduduki marinir Filipina.

Sementara itu, hubungan Filipina dengan Taiwan (yang dianggap bagian dari China) menegang setelah terjadi penembakan oleh Pasukan Filipina terhadap kapal nelayan Taiwan dan menewaskan satu orang.

Taiwan menyampaikan protes dalam konteks negara yang berdaulat penuh. Pemerintah Taiwan pada 17 Mei menyampaikan empat bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan Filipina yakni permintaan maaf secara resmi, kompensasi untuk keluarga korban, segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan, dan secepatnya menggelar negosiasi perjanjian kerja sama perikanan antara Taiwan dan Filipina, agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Sumber: Antara