Presiden: Sistem persenjataan TNI harus imbangi negara lain

Perairan Laut Jawa  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan harus sepadan dengan luas wilayah yang dimiliki.

"Terus terang dibandingkan luas wilayah, mestinya kekuatan militer kita harus lebih besar dan modern, meski dengan judul `minimum essensial force`," kata Presiden saat mendengarkan paparan mengenai Latihan Gabungan TNI tahun 2013 di atas KRI Makassar 590 di perairan Laut Jawa menuju Situbondo dari Dermaga Ujung Surabaya, Kamis.

Presiden memaparkan kekuatan TNI harus siap untuk menghadapi tantangan kedaulatan wilayah kapan pun. Sistem persenjataan itu harus imbangi negara lain, bahkan harus lebih unggul.

"Alhamdulillah sekarang ini kita punya kemampuan maka tanpa mengorbankan kepentingan lain maka bisa memodernisasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional hendaknya tidak mengalami perlambatan karena masalah-masalah politik dalam negeri yang bisa menganggu stabilitas nasional.

"Mestinya bangsa ini bersatu jangan karena urusan politik A dan B maka hilang kesempatan (memperbaharui-red)," ujarnya, menegaskan.

Latihan Gabungan TNI tahun 2013, seperti yang dipaparkan oleh Komandan Latihan, Pangkostrad Letjen TNI Munir berlangsung selama 20 hari dan melibatkan secara langsung 13.294 personel.

Pada Kamis siang, di perairan Laut Jawa, di atas KRI Makassar dengan nomor lambung 590, Presiden menyaksikan kegiatan "screen exercise", "anti sub marine exercise", "cross deck exercise" evakuasi dan pemindahan barang, latihan bantuan serangan udara dan penembakan kapal.

Kepala Negara juga menyaksikan simulasi penembakan kapal penembakan dengan exocet MM40 blok II dari KRI Sultan Iskandar muda 367, penembakan rudal C802 dari KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355, dan terpedo SUT dari KRI Cakra 401 dengan sasaran ex KRI Teluk Semangka 512.

Turut menyaksikan, dalam KRI Surabaya dengan nomor lambung 591 yang berlayar di belakang KRI Makassar, Wakil Presiden Boediono.

Sumber: Antara