Masyarakat desa yang bermukim di perbatasan negara, diharapkan tidak perlu merasa dikucilkan, karena pemerintahan saat ini sedang fokus untuk membangun kawasan perbatasan.
"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mendata 1.138 desa tertinggal di perbatasan negara mendapat prioritas utama pembangunan sesuai RPJMN 2015-2019," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Timur Florianus Mekeng di Kupang, Selasa (31/3).
Namun, Florianus tidak tahu berapa jumlah desa di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang masuk dalam program prioritas Kementerian Desa PDTT tersebut.
Ia menjelaskan fokus pembangunan desa di tepian tapal batas itu lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah untuk meningkatkan daya beli dan menghubungkan satu desa dengan desa lainnya di perbatasan.
"Pembangunan yang terintegrasi antara ekonomi dan infrastruktur itu diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial ekonomi negara di perbatasan," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di perbatasan diperkuat agar masyarakat di perbatasan tak lagi merasa seperti dikucilkan oleh pemerintah.
"Bagaimana pun, desa-desa yang terletak di kawasan perbatasan antarnegara, harus menjadi garda terdepan NKRI di mata negara tetangga," katanya menambahkan.
Menurut dia, persoalan di perbatasan tidak hanya pada masalah infrastruktur semata, tetapi juga masalah sosial dan budaya, seperti rakyat NTT di perbatasan Timor Barat dengan warga Timor Leste.
"Dari sisi tata pemerintahan negara, memang kita sudah berpisah, namun hubungan darah akibat kawin-mawin di antara mereka masih tetap terjalin seperti biasa," katanya.
Dalam implementasinya nanti, tambah Florianus, pihaknya akan menyiapkan program transmigrasi di daerah perbatasan bekerja sama dengan TNI, termasuk sarana komunikasi yang harus diperluas jangkauannya.
"Ini dimaksudkan agar masyarakat di perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah. Nantinya setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya akan ditempatkan para keluarga TNI," katanya.
Ia menyebutkan sarana komunikasi seperti penyiaran di wilayah perbatasan, butuh penanganan dan perhatian khusus, seperti regulasi dan penyelenggara penyiaran.
Menurut dia, keterbatasan daya jangkau siaraan nasional dan penetrasi siaraan luar negeri di perbatasan jika tidak ditangani dengan baik, akan semakin menciptakan kesenjangan informasi yang berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat di perbatasan. "Sebagian masyarakat di daerah perbatasan, yang terpencil, hingga kini belum terjamah siaraan dalam negeri dengan maksimal," katanya.
Padaha, kata dia, kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat adalah tugas negara. "Masyarakat berhak memperoieh semua bentuk informasi, terlebih mereka di daerah perbatasan karena menyangkut kepentingan strategis negara," tambahnya.
Dia mengatakan persoalan yang terjadi di perbatasan saat ini, selain terjadi ketimpangan pembangunanan, juga kesenjangan informasi. Tetapi ironisnya, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan begitu mudah mengakses berbagai jenis siaran dari negeri jiran, sementara radio dan televisi siaran nasional maupun daerah, tidak dapat di terima di daerah-daerah terpencil yang berada di perbatasan.
"Isu kedaulatan daerah perbatasan dalam hal pemanfaatan frekuensi radio sudah waktunya menjadi perhatian semua pihak, termasuk regulator dan penyelenggara penyiaran," katanya.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat di tepiah nusantara tidak perlu lagi merasa seperti dikucilkan oleh pemerintah dan negaranya, karena semua infrastruktur pendukung sudah terpenuhi.
Sumber: rimanews
0 komentar:
Posting Komentar