Kunjungan ke Jerman, Presiden RI Membawa Misi Kerjasama Industri Pertahanan

Photo: RRI

Berlin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membawa misi kerja sama bidang industri pertahanan dalam kunjungannya ke Jerman.  Kepala Negara menegaskan, agar Jerman dan negara Eropa lain tidak perlu khawatir, bahwa alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli Indonesia digunakan untuk kegiatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana disampaikannya pada entry briefing di Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, Senin (4/3/2013).

Dijelaskan Presiden Yudhoyono, pada tahun 2011 silam, Presiden Jerman pernah berkunjung ke Indonesia disusul satu tahun kemudian, Kanselir Jerman Angela Markel. Hasil dari pertemuan bilateral tersebut yakni penandatanganan kemitraan komprehensif Indonesia dan Jerman.

Kemitraan itu sekaligus menepis isu negatif yang berkembang di negara-negara Eropa mengenai Indonesia, . “Saya dengan Markel menandatangani yang disebut Jakarta Declaration. Satu comprehensive partnership diantara Jerman dan Indonesia,” jelas Presiden.

“Waktu itu banyak isu di Eropa menyangkut kekhawatiran kalau kerjasama industri pertahanan termasuk pemilihan alutsista TNI, maka rawan bagi Eropa, karena Indonesia dianggap dulunya negara pelanggar HAM.”

“Saudara masih ingat dalam joint press conference di Istana Merdeka, Jakarta, di hadapan Angela Markel, Saya sampaikan dengan sangat gamblang, tegas dan clear waktu itu.”

“Saya diberitahu bahwa policy Jerman, meskipun mereka tidak perlu diangkat-angkat terlalu luas, karena nanti bisa disalahmengertikan oleh negara-negara di Eropa, mereka tidak menganggap Indonesia sebagai negara pelanggar HAM sekarang ini.”

 Kunjungan Presiden SBY ke Jerman dan Hongaria yang berlangsung pada 3 hingga 8 Maret mendatang bertujuan untuk membeli alat utama sistem pertahanan utama atau alutsista dari negara-negara mantan blok timur itu. Karena, alutsista dari negara tersebut tidak kalah dengan negara lainnya.

Oleh karenanya, Indonesia memilih Jerman untuk terus mengembangkan modernisasi alutsista TNI. Selain membawa misi kerjasama alutsista, Presiden Yudhoyono juga membawa lima diplomasi, ditambah tiga prioritas atau Five Plus Three Priorities, yang ditekankan dalam pertemuan bilateral Indonesia dengan negara lain.

Sumber: RRI