SENDAWAR - Pengelolaan kawasan sangat penting untuk
memastikan kedaulatan negara. Warga di perbatasan pun harus merasakan
pembangunan untuk peningkatan taraf hidup.. Penegasan tersebut
disampaikan Bupati Kubar Ismail Thomas dalam pidatonya yang dibacakan
Wakil Bupati Kutai Barat H Didik Effendi.
Sambutan dibacakan ketika
membuka membuka rapat koordinasi pembangunan wilayah perbatasan
(Rakorbangtas) di Ruang Rapat lantai 3 Kantor Bappeda, kegiatan ini
diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), LSM Kamis (14/3).
Dalam sambutan tertulis Bupati Kubar Ismail Thomas yang dibacakan Wabup H
Didik Effendi bertujuan menjalin komunikasi dan kerja sama antardaerah
dalam membangun kehidupan sosial ekonomi, dan kemasyarakatan di daerah
perbatasan untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
Permasalahan di wilayah perbatasan meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, pemerintahan, permukiman, transportasi, serta pertambangan dan energi. Pengelolaan perbatasan mengandung dua dimensi yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaannya, yakni batas wilayah negara (border) dan kawasan perbatasan (frontier).
Pengelolaan perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting,
karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara,
penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumberdaya dan
pemerataan pembangunan, serta tanggung jawab dalam membangun daya saing
warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi
masyarakat negara tetangga.
Menurut dia, dalam pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan pada pendekatan keamanan saja, namun harus dibarengi pendekatan kesejahteran dan pendekatan lingkungan. Pembangunan perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal merupakan salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ini. "Tujuan pembangunan kawasan perbatasan Kaltim adalah menjaga agar aspek keamanan dan lingkungan seimbang," kata Ismail.
Dikatakan Bupati, pencapaian tujuan tersebut akan dilaksanakan dengan memacu pertumbuhan sosial ekonomi wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas pembangunan dan disintegrasi bangsa.
Wabup H Didik
Effendi mengharapkan kepada seluruh peserta Rakorbangtas nanti lebih
banyak dialog dan bertanya untuk perumusan kebijakan, strategi, dan
langkah-langkah akselerasi pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Sementara itu Asisten Deputi Tata Ruang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia I Gede Suratha mengatakan, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2014 dipandang perlu menyelenggarakan Rakorbangtas sebagai langkah awal untuk mensinergikan rencana program pembangunan kawasan perbatasan negara.
Dia menambahkan
dilaksanakan Rakorbangtas tahun 2013 ini diharapkan dapat menghasilkan
usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah dalam rangka
pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan
negara tahun 2014.
Sumber: Kaltimpost
0 komentar:
Posting Komentar