Pembangunan daerah perbatasan dalam dua tahun terakhir sudah mendapat perhatian serius

Pontianak – Untuk kesekian kalinya, pejabat pusat bertanya soal kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalbar. Sementara realisasi atas kunjungan masih belum kentara. Senin (15/4) kemarin giliran anggota Komisi VIII DPR RI bertanya ini dan itu soal perbatasan, kepada Gubernur Cornelis beserta jajaran SKPD, Forkopimda, Ketua DPRD Kalbar, serta instansi vertikal di Balai Petitih Kantor Gubernur.

“Masalah kesejahteraan di perbatasan darat, kita sudah banyak lakukan hal-hal ini bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten. Dulu mereka tidak pernah mendapat listrik, sekarang kita beli dari Malaysia,” kata Cornelis.

Begitu pun pertanyaan wakil rakyat pusat soal infrastruktur, keamanan, serta aspek penunjang kesejahteraan lainnya. Cornelis menjelaskan, pihak keamanan juga memiliki program dalam meningkatkan pelayanan di berbagai bidang, salah satunya dalam pelayanan-pelayanan sosial pada masyarakat perbatasan.

“Selain dari pemerintah daerah, j instansi vertikal ikut serta punya program-program di perbatasan. Angkatan Darat melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga, baik itu masalah KB, kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya.
Dijelaskan, pembangunan daerah perbatasan dalam dua tahun terakhir ini sudah mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah sampai pusat.

“Untuk pembangunan infrastruktur jalan, misalnya pada tahun ini saja dari Tanjung Datuk sampai ke perbatasan Kaltim jalan darat, kita sudah mendapat alokasi dana sekitar Rp600 miliar,” ungkap Cornelis.
Begitu pun pembangunan infrastruktur jalan dari simpang Tayan menuju Entikong, dana yang dianggarkan sekitar Rp506 miliar. Sedangkan dari Singkawang ke Sajingan mencapai Rp 300 miliar.

“Nah, ini adalah upaya-upaya pemerintah Pusat dan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pembangunan di perbatasan.

Ini adalah upaya-upaya pemerintah melakukan pelayanan dasar sebuah negara,” pungkasnya.
Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Sayed Fuad Zakaria menyerahkan sejumlah bantuan untuk Kalbar dikhususkan untuk bidang sosial. Untuk orang dengan kondisi cacat berat sebanyak 620 orang, masing-masing mendapat Rp3,6 juta/tahun dengan total senilai Rp2,3 miliar.

Bantuan untuk lanjut usia (lansia) sebanyak 850 orang, per orang mendapatkan Rp,4 juta dengan total Rp 2,04 miliar. “Sedangkan bantuan dari Bimas Kristen senilai Rp 525 juta dan dari Bimas Hindu Rp120 juta digunakan untuk membangun rumah ibadah,” kata Sayed Zakaria.

Sumber: www.equator-news.com