Tokyo - Pemerintah Jepang akan bergerak cepat untuk menyiapkan legislasi baru yang mengizinkan negara untuk melakukan hak bela diri kolektif, menyusul persetujuan Kabinet atas perubahan interpretasi Konstitusi untuk memberlakukan hak tersebut.
Kabinet menyetujui perubahan tersebut pada Selasa (1/7). Masa pemerintahan sebelumnya memandang bahwa Konstitusi menyangkal perang yang memberi arti bahwa Jepang tidak bisa melakukan hak bela diri kolektif.
Tetapi persetujuan Kabinet atas interpretasi baru tidak membolehkan Pasukan Bela Diri Jepang, SDF untuk secepatnya memberlakukan hak tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato pada Rabu (2/7) mengatakan, pemerintah akan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 30 orang dari kementerian terkait untuk mengkaji undang-undang baru yang dibutuhkan. Dia mengatakan, tim itu akan bekerja di bawah sekretariat Dewan Keamanan Nasional.
Kementerian Pertahanan pada Selasa (1/7) membentuk sebuah komite untuk memulai pembahasan terkait undang-undang tersebut. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera menjadi ketua komite yang terdiri dari pejabat senior di kementerian dan SDF.
Beberapa partai oposisi di Jepang mendukung interpretasi ulang Konstitusi.
Tetapi ketua oposisi utama dari Partai Demokratik, Banri Kaieda, merupakan salah satu yang menentang. Dia mengatakan, tidak boleh sebuah perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan Jepang yang dibuat dalam pembicaraan tertutup di koalisi yang berkuasa, dan tanpa melalui perdebatan yang memadai di parlemen.
Parlemen diperkirakan akan mengumpulkan komite anggaran di dua majelis untuk membahas isu ini pada 14-15 Juli mendatang. Pertemuan tersebut akan tetap berlangsung meski Parlemen tengah reses.
Kabinet menyetujui perubahan tersebut pada Selasa (1/7). Masa pemerintahan sebelumnya memandang bahwa Konstitusi menyangkal perang yang memberi arti bahwa Jepang tidak bisa melakukan hak bela diri kolektif.
Tetapi persetujuan Kabinet atas interpretasi baru tidak membolehkan Pasukan Bela Diri Jepang, SDF untuk secepatnya memberlakukan hak tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato pada Rabu (2/7) mengatakan, pemerintah akan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 30 orang dari kementerian terkait untuk mengkaji undang-undang baru yang dibutuhkan. Dia mengatakan, tim itu akan bekerja di bawah sekretariat Dewan Keamanan Nasional.
Kementerian Pertahanan pada Selasa (1/7) membentuk sebuah komite untuk memulai pembahasan terkait undang-undang tersebut. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera menjadi ketua komite yang terdiri dari pejabat senior di kementerian dan SDF.
Beberapa partai oposisi di Jepang mendukung interpretasi ulang Konstitusi.
Tetapi ketua oposisi utama dari Partai Demokratik, Banri Kaieda, merupakan salah satu yang menentang. Dia mengatakan, tidak boleh sebuah perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan Jepang yang dibuat dalam pembicaraan tertutup di koalisi yang berkuasa, dan tanpa melalui perdebatan yang memadai di parlemen.
Parlemen diperkirakan akan mengumpulkan komite anggaran di dua majelis untuk membahas isu ini pada 14-15 Juli mendatang. Pertemuan tersebut akan tetap berlangsung meski Parlemen tengah reses.
Sumber: Beritasatu.Com
0 komentar:
Posting Komentar