Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan tujuh instruksi terhadap jajaran TNI/Polri yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Seusai Rapat Terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan dengan isu pengamanan jelang dan pasca-Pilpres di Kantor Presiden, Kamis (3/7/2014), SBY mengungkapkan instruksi presiden (Inpres) tersebut terutama ditujukan kepada jajaran TNI/Polri. “Ada tujuh instruksi. Saya berharap masyarakat luas memberikan dukungan dan pengawasan terhadap apa yang dilaksanakan jajaran negara,” ungkapnya.
SBY menyebutkan untuk instruksi pertama, dirinya meminta setiap jajaran tidak menganggap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi.
“Bahwa dengan izin Allah SWT ternyata situasinya baik normal dan terkendali, kita syukuri. Tetapi kalau ada gangguan tiba-tiba, negara siap. Polri/TNI siap untuk merespons dan mengatasi masalah itu,” katanya.
Sedangkan instruksi kedua yaitu SBY meminta jajaran Polri/TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air sebelum 9 Juli 2014 hingga beberapa hari atau hingga situasi dinyatakan aman. “Saya tidak ingin dengar ketidaksiapan dan ketidaksiagaan,” katanya.
SBY juga meminta penyelenggara pemilu, Polri/TNI mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pilpres. Misalnya, aksi kekerasan yang bisa terjadi, perusakan, pembakaran dari siapapun dan pihak manapun. “Kita harus adil, netral, dan tidak memberikan toleransi kepada perilaku seperti itu,” paparnya.
Instruksi keempat, SBY meminta Polri membantu penyelenggara pemilu apabila ada pelanggaran aturan pemilu apalagi kejahatan. Berbagai praktik politik uang dan intimidasi yang tidak boleh dibiarkan.
“Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Dengan tidak melakukan pembiaran, maka bisa cegah masyarakat main hakim sendiri,” katanya.
Instruksi kelima, SBY meminta Polri/TNI untuk melakukan koordinasi sedekat-dekatnya dengan penyelenggara pemilu, pemda, pers dan media.
Sedangkan untuk fungsi koordinasi, Menko Polhukam akan memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan Polri/TNI.
Dan instruksi terakhir, SBY sendiri akan memantau dan melakukan pengawasan secara dekat terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. “Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi terjaganya situasi keamanan di seluruh Tanah Air, saya akan memberikan insturksi-instruksi saya,’ pungkasnya.
Seusai Rapat Terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan dengan isu pengamanan jelang dan pasca-Pilpres di Kantor Presiden, Kamis (3/7/2014), SBY mengungkapkan instruksi presiden (Inpres) tersebut terutama ditujukan kepada jajaran TNI/Polri. “Ada tujuh instruksi. Saya berharap masyarakat luas memberikan dukungan dan pengawasan terhadap apa yang dilaksanakan jajaran negara,” ungkapnya.
SBY menyebutkan untuk instruksi pertama, dirinya meminta setiap jajaran tidak menganggap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi.
“Bahwa dengan izin Allah SWT ternyata situasinya baik normal dan terkendali, kita syukuri. Tetapi kalau ada gangguan tiba-tiba, negara siap. Polri/TNI siap untuk merespons dan mengatasi masalah itu,” katanya.
Sedangkan instruksi kedua yaitu SBY meminta jajaran Polri/TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air sebelum 9 Juli 2014 hingga beberapa hari atau hingga situasi dinyatakan aman. “Saya tidak ingin dengar ketidaksiapan dan ketidaksiagaan,” katanya.
SBY juga meminta penyelenggara pemilu, Polri/TNI mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pilpres. Misalnya, aksi kekerasan yang bisa terjadi, perusakan, pembakaran dari siapapun dan pihak manapun. “Kita harus adil, netral, dan tidak memberikan toleransi kepada perilaku seperti itu,” paparnya.
Instruksi keempat, SBY meminta Polri membantu penyelenggara pemilu apabila ada pelanggaran aturan pemilu apalagi kejahatan. Berbagai praktik politik uang dan intimidasi yang tidak boleh dibiarkan.
“Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Dengan tidak melakukan pembiaran, maka bisa cegah masyarakat main hakim sendiri,” katanya.
Instruksi kelima, SBY meminta Polri/TNI untuk melakukan koordinasi sedekat-dekatnya dengan penyelenggara pemilu, pemda, pers dan media.
Sedangkan untuk fungsi koordinasi, Menko Polhukam akan memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan Polri/TNI.
Dan instruksi terakhir, SBY sendiri akan memantau dan melakukan pengawasan secara dekat terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. “Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi terjaganya situasi keamanan di seluruh Tanah Air, saya akan memberikan insturksi-instruksi saya,’ pungkasnya.
Sumber: metrotvnews.com
0 komentar:
Posting Komentar