Empat Tantangan di Perbatasan RI

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menghadiri rapat koordinasi tentang masalah perbatasan. Luhut menyebut ada empat tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Untuk perbatasan ini, jangan sampai kita seperti Timteng, karena kompleksitas dan penanganan yang salah dari awal," ungkap Luhut saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Perbatasan tahun 2015 di Hotel Grand Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakpus, Senin (30/11/2015).

Empat tantangan menurut Luhut terkait masalah perbatasan adalah radikalisme, narkoba, penangkapan ikan ilegal serta perdagangan manusia, dan konflik Laut Cina Selatan. Narkoba masuk menjadi isu penting sebab saat ini penyebaran narkoba dilakukan lewat perbatasan.

"Masalah radikalisme harus dipisahkan. Waktu ASEAN Summit, Presiden memisahkan ISIS dengan Islam yang kasih sayang. Banyak masyarakat internasional yang nggak paham," ucapnya.

Mengambil contoh aksi teror di Paris, Luhut mengatakan bahwa peristiwa itu bisa saja terjadi di mana pun termasuk di Indonesia. Untuk itu pengawasan berjenjang sangat diperlukan apalagi banyak WNI yang sudah direkrut oleh kelompok-kelompok radikal.

"Nggak ada yang bisa klaim secure. Rekrutmen di Indonesia, 800 WNI bergabung di Suriah. 284 teridentifikasi, 516 butuh penyelidikan lagi.  52 orang teridentifikasi mati. Sekolah, agama, medsos, perorangan, surat kabar, buku, tawaran  gaji tinggi jadi cara mereka merekrut," jelas letjen purnawirawan itu.

Permasalahan narkoba sudah menjadi isu hangat di tanah air. Apalagi menurut Luhut 75 persen narapidana masih mengontrol bisnis narkoba dari dalam penjara. "Pemerintah akan bangun penjara terpencil atau terisolasi. Juga hukuman mati bagi penjahat narkoba," katanya.

Sementara untuk konflik Laut Cina Selatan, Indonesia sudah menentukan sikap politik yang jelas yakni mengedepankan dialog. Indonesia tak perlu khawatir akan terseret konflik tersebut.

"Cina sudah mengakui bahwa Pulau Natuna adalah milik Indonesia," tegas eks Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar ini.

Selain soal tantangan, dia menyatakan bahwa dengan dikuranginya subsidi BBM, saat ini pembangunan di Indonesia bisa lebih cepat. Pasalnya dana subsidi BBM dialokasikan untuk pembangunan.

"Hampir Rp 211 triliun subsidi disebar ke PU, kesehatan, pendidikan, bantuan desa Rp 20 triliun tahun ini dan tahun depan Rp 41 triliun. Masing-masing Rp 1 miliar untuk 74 ribu desa. Pelaksanaan infrastruktur baru tahun ini lebih dari Rp 200 triliun dalam setahun. Jalan tol lintas Sumatera, Jalan tol Trans Jawa yang harus selesai 2018. Ada dua jalur, ini mengurangu cost ekonomi kita," terang Luhut .

"Paket ekonomi membuat lebih sederhana proses investasi. Mungkin hasilnya baru terasa Februari atau Maret. Saya rasa pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5,5 persen tahun depan. Paket regulasi, tax amnesty (juga mendukung)," imbuh Luhut.

Sumber : Detik.com