Papua Nugini Perkuat Armada Militer di Perbatasan dengan Indonesia

http://benagustian.blogspot.com/cs

Jakarta: Setelah memuluskan keputusan menambah armada pertahanan di kawasan yang berbatasan dengan Indonesia, otoritas Papua Nugini (PNG) kemudian meminta bantuan Australia untuk mengembangkan fasilitas di kawasan tersebut.

"Kegagalan di pihak kami adalah tidak mengembangkan daerah perbatasan, dalam sebuah pendekatan holistik. Kami seharusnya mendirikan sekolah dan klinik, dan kami tidak melakukan itu dan kami telah menyadari bahwa ini adalah bagian dari kegagalan pemerintah PNG," ujar Menteri Pertahanan PNG Fabian Pok seperti dilansir Radio Internasional Selandia Baru (RNZI), Rabu (20/2).

Ia mengaku sudah berbicara dengan pejabat Australia dan mendapat indikasi pihaknya akan mendapat bantuan.

Hal itu menjawab kritik pemimpin oposisi PNG Belden Namah yang menyatakan wilayah Indonesia memiliki pelayanan lebih baik dibanding daerah perbatasan negaranya.

"Jika pemerintah Indonesia berhasrat menarik warga negara kita ke sisi lain, warga kita juga akan meinta memindahkan tanah mereka menjadi bagian dari Indonesia," tukas Namah.

Sebelumnya, demi melindungi kepentingan teritorialnya, pemerintah PNG telah menyetujui untuk memperkuat armada militer di perbatasan dengan Indonesia.

Dalam rapat kabinet, Dewan Eksekutif Nasional (NEC) PNG telah menyetujui penambahan anggaran pertahanan di perbatasan PNG-Indonesia hingga 5,1 juta Kina atau setara Rp23,5 miliar.

Rencana penambahan yang disetujui kabinet itu akan meningkatkan jumlah pasukan hingga lima kali lipat yakni 10 ribu personil disertai armada dan perlengkapan pendukung pertahanan.

Perdana Menteri O'Neill mengatakan dukungan kabinet atas hal tersebut terkait situasi keamanan nasional di sepanjang perbatasan antara PNG dan Indonesia.

Situasi konflik yang melibatkan warga negara Indonesia dan militer, kata O'Neill, secara langsung mengancam keamanan nasional PNG dan integritas teritorial. Atas dasar itu, lanjutnya, NEC telah memerintahkan Departemen Keuangan mencairkan anggaran tersebut untuk mempercepat penempatan pasukan ke perbatasan.

"Situasi saat ini membutuhkan intervensi langsung pemerintah nasional dengan segera untuk mengatasi masalah perbatasan dan strategi yang tepat diadopsi untuk meredakan ketegangan di perbatasan," ujar O'Neill dalam pernyataannya.

Salah satunya adalah ketegangan yang terjadi bulan lalu ketika warga perbatasan di desa Wutung, Provinsi Sepik Barat atau Sandaun, menurunkan paksa bendera Indonesia. Penurunan paksa itu dilakukan sebagai bentuk protes dari perebutan lahan di pasar yang berada di dalam teritorial negara mereka. Akibat kejadian tersebut, Kementerian Luar Negeri PNG mengirim tim investigasi dari Komite Penasihat Keamanan Nasional meninjau kawasan perbatasan.

Dalam perjalanannya, tim tersebut menemukan ada pembangunan pos dan dermaga militer serta sebuah mercu suar di muara Sungai Torassi, Provinsi Barat, PNG.

"NEC juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Rimbink Pato untuk menerbitkan nota protes kepada pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinan serius kami pada pembangunan pos dan dermaga militer, serta sebuah mercu suar atau fasilitas pengawasan lepas lantai di muara Sungai Torassi di barat," kata O'Neill.