Jakarta - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan
Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhatmansyah
menuturkan tahun 2013, anggaran untuk wilayah perbatasan hanya sebesar
Rp 7,8 triliun. Alokasi anggaran ini memang masih jauh dari kebutuhan
yang seharusnya.
Dana sebesar Rp 7,8 triliun merupakan akumulasi dari beberapa kementerian yang memiliki fokus untuk pengembangan perbatasan. "2013 itu terkonsentrasi itu Rp 7,8 triliun. Itu wajib di tingkatkan," ujarnya di Menara Kadin, Kuningan, Rabu (27/2/2013)
Wakil Ketua Kadin Bidang Wilayah Perbatasan Endang Kesumayadi pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 100 triliun dari APBN untuk mengembangkan wilayah perbatasan Indonesia. Pengembangan meliputi sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan dan kesehatan.
"Kalau kita berbicara ideal, itu harusnya Rp 100 triliun," katanya.
Anggaran tersebut, lanjutnya bisa dioptimalkan dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun tahun 2013.
"Kan bisa saja diambil 10% dari subsidi BBM. Itu pemerintah yang kurang tegas menurut saya," tegas Endang.
Dana sebesar Rp 7,8 triliun merupakan akumulasi dari beberapa kementerian yang memiliki fokus untuk pengembangan perbatasan. "2013 itu terkonsentrasi itu Rp 7,8 triliun. Itu wajib di tingkatkan," ujarnya di Menara Kadin, Kuningan, Rabu (27/2/2013)
Wakil Ketua Kadin Bidang Wilayah Perbatasan Endang Kesumayadi pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 100 triliun dari APBN untuk mengembangkan wilayah perbatasan Indonesia. Pengembangan meliputi sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan dan kesehatan.
"Kalau kita berbicara ideal, itu harusnya Rp 100 triliun," katanya.
Anggaran tersebut, lanjutnya bisa dioptimalkan dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun tahun 2013.
"Kan bisa saja diambil 10% dari subsidi BBM. Itu pemerintah yang kurang tegas menurut saya," tegas Endang.
Sumber: detik.com
0 komentar:
Posting Komentar