SAMARINDA -
Persoalan penerbangan bersubsidi ke daerah perbatasan yang tertahan
akibat berlarutnya proses lelang turut menyita perhatian berbagai
kalangan. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Universitas
Mulawarman, Sarosa Hamongpranoto pun ikut angkat bicara mengenai
kesulitan transportasi yang dialami warga perbatasan.
Sarosa berharap ketiadaan penerbangan bersubsidi ke perbatasan menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Pasalnya, salah satu program prioritas Pemprov Kaltim yakni membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
"Harus jadi perhatian, karena membuka isolasi wilayah perbatasan ini merupakan program prioritas. Memang satu-satunya akses transportasi masyarakat di perbatasan seperti Krayan, Apau Kayan, itu lewat udara. Tidak mungkin lewat darat atau sungai," ujar Sarosa, Senin (4/3/2013).
Menurut Sarosa, Pemprov Kaltim harus mencari solusi terkait berhentinya penerbangan bersubsidi yang sudah berlangsung sekitar dua bulan lebih ini. Sambil menunggu rampungnya proses lelang, kata Sarosa, Pemprov bisa saja menggunakan dana-dana tertentu milik daerah, sebagai pengganti sementara dana subsidi.
"Cari celah dana yang bisa digunakan dulu, istilahnya dana talangan lah. Yang penting, penggunaan dana talangan ini sesuai dengan mekanisme penggunaan keuangan daerah," jelas Sarosa.
Lantaran telah menjadi persoalan berulang setiap tahun, Sarosa meminta Pemprov untuk memikirkan solusi jangka panjang agar tak terjadi kekosongan penerbangan selama masa lelang berlangsung.
"Karena ini berulang, harusnya menjadi agenda prioritas untuk dicarikan solusi. Harus dipikirkan dari sekarang juga untuk tahun-tahun mendatang, dan tidak hanya saat terjadi kejadian ini," pintanya.
Sarosa berharap ketiadaan penerbangan bersubsidi ke perbatasan menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Pasalnya, salah satu program prioritas Pemprov Kaltim yakni membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
"Harus jadi perhatian, karena membuka isolasi wilayah perbatasan ini merupakan program prioritas. Memang satu-satunya akses transportasi masyarakat di perbatasan seperti Krayan, Apau Kayan, itu lewat udara. Tidak mungkin lewat darat atau sungai," ujar Sarosa, Senin (4/3/2013).
Menurut Sarosa, Pemprov Kaltim harus mencari solusi terkait berhentinya penerbangan bersubsidi yang sudah berlangsung sekitar dua bulan lebih ini. Sambil menunggu rampungnya proses lelang, kata Sarosa, Pemprov bisa saja menggunakan dana-dana tertentu milik daerah, sebagai pengganti sementara dana subsidi.
"Cari celah dana yang bisa digunakan dulu, istilahnya dana talangan lah. Yang penting, penggunaan dana talangan ini sesuai dengan mekanisme penggunaan keuangan daerah," jelas Sarosa.
Lantaran telah menjadi persoalan berulang setiap tahun, Sarosa meminta Pemprov untuk memikirkan solusi jangka panjang agar tak terjadi kekosongan penerbangan selama masa lelang berlangsung.
"Karena ini berulang, harusnya menjadi agenda prioritas untuk dicarikan solusi. Harus dipikirkan dari sekarang juga untuk tahun-tahun mendatang, dan tidak hanya saat terjadi kejadian ini," pintanya.
Sumber: Tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar