Selamat Datang, Salam "BELA NEGARA" , "NKRI HARGA MATI"
Home » » Bupati Nunukan Berharap Pemerintahan Baru Perhatikan Perbatasan

Bupati Nunukan Berharap Pemerintahan Baru Perhatikan Perbatasan

Written By Jurnal Pertahanan on Rabu, 03 September 2014 | 18.11

NUNUKAN- Bupati Nunukan Basri berharap Joko Widodo “Jokowi” yang didukung menteri kabinetnya pada pemerintahan baru mendatang, memperhatikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia.

Soal efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 20 persen, Basri juga siap menjalankan hal serupa di Kabupaten Nunukan. Sementara mengenai gaya blusukan Jokowi, hal itu menurut Basri hanya soal istilah. Pada prinsipnya, Basri juga siap mengimplementasikan 9 program yang dikampanyekan Jokowi dan Jusuf Kalla. Berikut penuturan Basri kepada wartawan www.tribunkaltim.co.id (TRIBUNNEWS Network).

(Soal pemerintahan baru) Kita menunggu saja. Apapun yang di Jakarta lakukan, itu mudah-mudahan kita yang ada di perbatasan ini terperhatikan juga, supaya terwadahi juga. Karena semuanya ini kan political will ada di Jakarta. Kita selaku di daerah ini, kita mendukung saja program Pemerintah Pusat.

(Soal efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 20 persen) Kita menyesuaikan, nanti kita juga seperti itu. Itulah sering saya katakan bahwa mungkin dari beberapa undangan di Jakarta tidak perlu datang.
Kita mungkin nanti galakkan teleconference, karena kita juga perjalanan tidak enak disamping kita juga pemborosan. Tenaga kita habis di jalan dan memang seharusnya uang itu dipakai membangun saja.
Tetapi karena dipanggil bolak-balik ke Jakarta, mau tidak mau kita datang. Padahal sampai sana juga hanya begitu-begitu saja. Dengar saja, duduk-duduk situ tetapi tiga hari kita tinggalkan tempat. Kan begitu. Itu pasti, itu harus, karena begini 2015 itu pengurangan sudah. Jauh sebelum Jokowi sudah ada informasi tahun depan itu uang daerah, uang perjalanan sudah berkurang. Semua. Jauh sebelum Jokowi kita sudah tahu, kita sudah siap.

(Soal blusukan) Sebenarnya itu intinya istilah, itu artinya para pejabat mulai dari Bupati sampai kepala dinas kebawahnya itu harus sering turun ke daerah. Lihat langsung permasalahan, jadi bukan hanya ada laporan baru kita tanggapi. Tetapi kita tahu terus. Salah satu contoh hari ini ada masyarakat orang Timor yang sudah empat hari tidak diambil sama majikannya, kan baru saya tahu.

Kalau tadi tidak datang masyarakat ke saya laporan, saya tidak tahu. Akhirnya saya langsung bergerak, panggil kepala sukunya saya turunkan. Kadis Pariwisata Pak Petrus, Pak Robby ke sana, disamping kita datang ke situ membantu juga biaya pemakamannya.

(Implementasi 9 program Jokowi) Kita siap, nanti begitu beliau melaksanakan programnya kita di daerah siap. Kalau masalah sehat kita sudah lama juga, cuma istilah saja yang berbeda.

(Program inisiatif Bupati pada masa Pemerintahan Jokowi) Jangan dulu, kita melihat dulu. Karena kita ada RPJMD juga. Nanti kita sinkronkan antara program pusat dengan program di daerah. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung begitu. Kita juga tetap berpedoman pada RPJMD. Nanti kita tinggal cocokkan, sinkronkan.

Sumber: Tribunnews
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger

Defence Media Center

Kementerian Pertahanan

HARI BELA NEGARA 2015

HARI BELA NEGARA 2015

PERHATIAN

"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"

Terima kasih

Admin

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JURNAL PERTAHANAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger