JP - Maraknya penggunaan mata uang asing di daerah perbatasan Sebatik yang sudah ada sejak dulu, menjadi perhatian lebih bagi Bank Indonesia. Selain pertahanan yang diperkuat, perlu adanya pembangunan ekonomi yang diperkuat pula oleh mata uang rupiah sebagai lambang kedaulatan negara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Nur mengungkapkan, pihaknya menginginkan agar seluruh transaksi yang ada di pulau terdepan (Sebatik) Indonesia menggunakan rupiah.
“Ekonomi Indonesia dan kemandiriannya harus dibangun, khususnya di daerah pulau terdepan atau perbatasan. Kalau perekonomian tidak dibangun, pasti akan berat nantinya,” jelas Muhammad saat berkunjung ke Pulau Sebatik Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (2/2) lalu.
Mengenai angka peredaran rupiah yang di sebatik, Muhammad menjelaskan, angka peredaran Rupiah hanya dapat dilihat secara nasional. Kalau di daerah bisa dilihat melalui perbankan. “Tetapi itupun jumlahnya tidak akurat karena orang yang membawa uang tidak melalui bank atau secara cash kan banyak,” tuturnya.
Jika peredaran uang di perbatasan diperbanyak, hal tersebut juga tidak efektif untuk dilakukan karena adanya kebergantungan kebutuhan terhadap negara tetangga yang masih cukup tinggi.
“Seperti misalnya kebutuhan gula dan minyak goreng yang datang dari negara tetangga, pembayarannya pun diminta untuk menggunakan uang ringgit,” ujar Muhammad.
Kenapa mereka harus menggunakan ringgit? Yakni ternyata mereka sendiri lebih efisien jika membayar menggunakan uang ringgit. Seperti contohnya jika uang satu ringgit ditukar secara resmi ke rupiah nilainya adalah Rp 3 ribu. Jika barang yang sehari-hari dibeli menggunakan uang rupiah harus merogoh kocek dengan Rupiah sebesar Rp 9 ribu, dengan uang ringgit, mereka cukup membayar dengan 2,5 ringgit saja.
“Bagi masyarakat sekitar, mereka sudah untung,” jelasnya. Sebenarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah ditegaskan bahwa transaksi di Indonesia hanya boleh mempergunakan uang Rupiah.
“Jadi masyarakat perlu tau UU itu. Yang paling penting lagi, saat ini kita sudah ada pendekatan keamanan, maka pendekatan dengan kemandirian ekonomi juga harus mulai dibangun,” tegasnya.
Jika rencana tol laut nantinya diwujudkan, adanya satu harga untuk barang-barang dapat terjadi dimanapun. Seperti jika barang-barang yang datang dari Surabaya harganya sama dengan yang ada di pulau terdepan.
“Jangan sampai lebih mahal, kalau lebih mahal kan orang pasti tidak mau. Artinya barang harus datang dari Indonesia sendiri. Jika barang datang dari Indonesia, maka sudah tentu transaksinya akan menggunakan rupiah juga kan,” kata Muhammad.
Mengenai peredaran uang ringgit di perbatasan, menurutnya adalah tantangan bagi pemerintah maupun Bank Indonesia, untuk membangun perekonomian di pulau-pulau terdepan agar dapat mandiri dan barang-barang kebutuhannya diperoleh tidak dari negara lain.
“Dan itu memang sudah tugas semua untuk melindungi kedaulatan negara, dan itu bukan haya tugas tentara saja. Karena kedaulatan negara harus dilindungi dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi,” jelasnya.
Pihak BI juga ingin mengedukasi seluruh lapisan masyarakat di perbatasan bahwa rupiah yang mereka gunakan adalah merupakan salah satu lambing kedaulatan negara. Mulai dari masyarakat umum, siswa dan guru di sekolah. Apalagi TNI dan kepolisian juga penting. Karena hal itu juga berhubungan dengan tugas-tugas terutama dari kepolisian.
“Harapan idealnya adalah seluruh transaksi yang ada di perbatasan ini semuanya menggunakan rupiah. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk membangun perekonomian di pulau terdepan Indonesia,” tandasnya.
Sumber: Pro Kaltara
0 komentar:
Posting Komentar