Aktivitas riset dan 'engineering' industri pertahanan perlu diberi kebijakan fiskal

Jakarta, Mantan Menteri Perindustrian periode 1983-1999 Hartarto Sastrosoenarto mengusulkan pemerintah perlu memberikan insentif berupa kebijakan fiskal seperti yang dilakukan China dan Korea.

"Aktivitas riset dan 'engineering' (permesinan) pada industri pertahanan harus diberi kebijakan fiskal, dapat juga dibeli lisensi untuk kemudian dapat dikembangkan seperti Korea atau China," kata Hartarto dalam acara seminar di Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Hartarto berharap Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 mampu mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. UU Industri Pertahanan juga bisa memberikan jaminan pembelian alutsista oleh pemerintah sehingga bisa mendorong kemandirian alustsista.

"UU ini untuk kemandirian alutsista, sehingga kondisi industri pertahanan di matra darat, laut, maupun udara mampu penuhi kebutuhan. Apabila industri dalam negeri belum mampu, perlu dilakukan alih teknologi maupun trade off," katanya.

Menurut Hartarto, Indonesia bisa mengembangkan industri pertahanan melalui sinergi berbagai lini terutama dalam riset dan pengembangan teknologi militer dan engineering yang diaplikasikan dalam sektor industri.

Riset dan engineering memegang peranan penting dalam usaha untuk mengembangkan produk industri pertahanan agar dapat dihasilkan suatu produk alutsista maupun non-alutsista yang efektif juga efisien.

"Tanpa ada suatu riset, maka industri ini hanya akan berjalan di tempat tanpa mengalami perubahan yang signifikan," katanya.

Koordinasi serta kerja sama yang memadai antar instansi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, swasta maupun sektor lainnya.

"Pada akhirnya semua pihak mampu melakukan sinergi, maka industri pertahanan nasional dapat berkibar dan sejajar dengan negara lainnya," katanya.

 

Sumber: buletininfo.com