TNI AU Siap Bantu Realisasi Pengambilalihan FIR dari Singapura

JP - Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu meminta jajarannya untuk mengambil alih Flight Information Region (FIR) 1 yang masih dikuasai Singapura. TNI AU mengaku sudah siap membantu pemerintah jika kontrol wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitarnya itu dikembalikan ke Indonesia.

"TNI AU terus berupaya untuk merealisasikan itu. Tapi kan ini sudah diserahkan ke kementerian dan kami berupaya mendukung apa yang dibutuhkan pemerintah," ungkap KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Beberapa kementerian yang diminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih FIR dari Singapura di antaranya seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri. International Civil Aviation Organitation (ICAO) hingga kini masih belum mengizinkan Indonesia mengelola ruang udara di wilayah Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna karena dianggap belum memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM yang mumpuni.

Saat memanggil sejumlah kementerian di tahun 2015, Jokowi menargetkan 3-4 tahun untuk mengambil alih FIR dari Singapura. Lantas apakah Indonesia mampu mewujudkannya? Mengingat sudah sejak 1946 pengelolaan FIR didelegasikan ICAO kepada Singapura dan Indonesia belum juga mampu mengambil alihnya.

Baca Juga: Instruksi Jokowi: Segera Ambil Alih Ruang Udara RI yang Dikuasai Singapura

(https://m.detik.com/news/berita/3013345/instruksi-jokowi-segera-ambil-alih-ruang-udara-ri-yang-dikuasai-singapura)

Soal persiapan pengambilalihan FIR, Hadi menyatakan TNI AU sudah terus melakukan upaya dan langkah-langkah untuk merebut kontrol wilayah udara di wilayah Kepri itu. Ada dua satuan yang mengurus soal ini di TNI AU.

"Dari Dishum dan Kohanudnas. Karena kan yang mengawasi wilayah FIR adalah Kohanudnas. Berbicara soal FIR, ini kan terkait dengan keselamatan penerbangan, sementara kita sendiri adalah keamanan," jelas Hadi.

"Tapi keselamatan dan keamanan kan tidak bisa dipisah. Kita akan mendukung itu. Dukungan kita selalu mengawasi wilayah-wilayah FIR 1 diperketat," lanjutnya.

Mulai dari pengetatan pengawasan wilayah udara FIR 1 dengan radar-radar yang selama ini overlapping. Namun menurut Hadi, untuk wilayah FIR 1, kata Hadi, radar TNI AU sudah beroperasi 24 jam dalam sehari.

"Sekarang kita on kan 24 jam di wilayah FIR 1. Kita mengawasi juga penerbangan kita," tegas mantan Sesmil Presiden itu.

Bukan hanya radar saja yang dipersiapkan dalam upaya pengambilalihan FIR dari Singapura. TNI AU juga melengkapi pertahanan udara dengan pesawat tempur di sekitar wilayah FIR 1.

"Pesawat tempur apabila ada pelanggaran di wilayah udara, sekarang kita siapkan ada 5 di Medan, 3 ada di Jakarta. Semua F-16," kata Hadi.

Untuk itu, TNI AU menurut marsekal bintang empat ini tidak memerlukan waktu selama 4 tahun sejak perintah Jokowi dalam upaya pengambilalihan FIR dari Singapura yang mengontrol wilayah udara Indonesia tersebut. Langkah persiapan TNI AU pun disebut Hadi sudah menimbulkan dampak positif dengan adanya penurunan pelanggaran udara oleh pihak negara lain.

"Bisa (tak sampai 4 tahun), kalau mereka melanggar kita bisa intercept langsung. Dan sekarang pun pelanggaran wilayah udara sudah menurun karena kita kesiapsiagaannya tinggi. Setiap hari pengawasan 24 jam, dan pesawat siap apabila ada yang melanggar," urainya.

"Sangat jauh menurun, dari 193 menjadi 49 pelanggaran udara, menurun dari 2015 ke 2016," tambah Hadi.

Mantan Irjen Kemhan itu pun menegaskan TNI AU sudah siap jika Indonesia berhasil mengambilalih FIR dari Singapura. "Kita dari aspek pertahanan, kita sudah siap. Dari radar-radar kita sudah lengkap," imbuh Hadi sekaligus mengakhiri. 

Sumber: Detik

DPR Apresiasi Realisasi anggaran Kementerian Pertahanan / TNI Tahun Anggaran 2016

JP - Realisasi anggaran Kementerian Pertahanan / TNI Tahun Anggaran 2016 yang mencapai 93,33 persen. Atas realisasi tersebut Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemhan/TNI dan selanjutnya, untuk penggunaan anggaran tahun 2017 kepada Kemhan/TNI diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sebagai salah satu kesimpulan dari hasil Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Senin (6/2) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi I DPR RI juga meminta kepada Kemhan/TNI untuk memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2016, dan menjadikannya sebagai panduan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Sebelumnya Menhan menjelaskan, bahwa realisasi anggaran Kemhan TNI TA 2016 tercapai sebanyak 93,33 persen. Presentasi daya serap ini akan meningkat pada saat Laporan Keuangan Kemhan TNI telah selesai diaudit pada bulan maret 2017 mendatang.

Menhan menjelaskan, dalam pelaksanaan anggaram tahun 2016, Kemhan selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK RI dan instansi terkait lainnya.

“Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan kegiatan, khususnya di dalam pengadaan Alutsista”, jelas Menhan.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa BPK RI telah melaksanakan audit terhadap pelaksanaan program kegiatan anggaran Kemhan/TNI TA 2016 dimana terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemhan/TNI. Dari jumlah termuan dan rekomendasi tersebut sebagian besar sudah ditindaklanjuti.

Menurut Menhan, temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut merupakan masukan yang sangat positif dan Kemhan/TNI berkomitmen melaksanakan rekomendasi dari BPK RI dan temuan-temuan tersebut tidak akan terulang kembali pada tahun anggaran yang akan datang.

Sumber: Kemhan

Presiden Ingin Alutsista TNI Diperkuat

Hampir semua negara berlomba saling menunjukkan kekuatan sistem persenjataan dalam rangka memajukan teknologi pertahanan masing-masing.

Presiden Joko Widodo juga mendorong TNI untuk membangun kekuatan pertahanan dengan cara memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara terpadu baik angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

"Saat ini hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanan, ya kita harus bangun pertahanan TNI yang kokoh dengan alutsista lengkap dan modern," katanya di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).

Modernisasi alutsista diperlukan seiring kemajuan zaman dan tujuan lainnya ingin memajukan kemandirian untuk mengurangi produk sistem persenjataan impor dengan memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Presiden juga meminta kepada seluruh pimpinan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI profesional, terlatih, tidak terlibat politik praktis tetapi mendukung kebutuhan politik negara karena dilakukan untuk masyarakat.

Dalam acara rapat pimpinan TNI yang diikuti 182 perwira tinggi tersebut, Jokowi menegaskan bahwa prajurit TNI satu komando tegak lurus dan loyalitas kepada Presiden sebagai panglima tertinggi.

Sumber: Kabar24

Penggunaan Bandara Halim Harus Utamakan Kepentingan TNI

Jakarta - Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja menegaskan Bandara Halim Perdanakusuma masih dikontrol oleh pihak TNI AU. Sesuai fungsinya, Kepentingan TNI harus menjadi prioritas dalam penggunaan Bandara Halim Perdanakusuma.

"Masih dalam kontrol TNI AU. Tidak ada yang mengganggu sama sekali. Kepentingan TNI harus diutamakan," ujar Hadiyan usai rapat dengan Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Terkait ada rencana maskapai penerbangan menambah jam penerbangan di Halim, dia mengingatkan pihak TNI yang punya wewenang memutuskan. Termasuk kewenangan untuk melarang.

"Itu kewenangan kami untuk melarang. Prioritas adalah penerbangan TNI," tuturnya.

Kemudian, disinggung pengembangan bandara Halim setelah ada pergantian pengelola, dia menanggapi santai. Diingatkan lagi, TNI AU yang memiliki kewenangan untuk setiap kebijakan termasuk misalnya ada area pembangunan bandara.

"Tentu saja dia akan izin. Dalam perjanjian diatur seperti itu. Tidak ada permasalahan. Semua sudah terpecahkan," kata Jenderal TNI bintang tiga ini.

Sumber: Detik

Pemerintah Jadi Ujung Tombak Dukung Pertahanan

KAKORDA Kemenhan Kalteng, Kolonel Inf Samodro Adie Soetojo mengatakan, dengan potensi yang sangat melimpah  dapat menjadi sumber kekuatan sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

 “Peran pemerintah sangatlah dominan sebagai ujung tombak terdepan dalam menyiapkan segala sumber daya nasional di daerah untuk mendukung sistem pertahanan negara,” kata Samodro pada kegiatan sosialisasi peran pemda dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, di Aula Korem 102/Panju-Panjung, Rabu (25/11).

Sementara, Akademisi Universitas Muhammadiyah, Supardi dalam paparannya sebagai nara sumber mengatakan, Kalteng merupakan provinsi terluas ke dua di Indonesia setelah provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 KM2.

Berdasarkan hasil penelitian terpadu yang telah melalui uji konsistensi kementerian kehutanan, lanjut dia, Kalteng terdiri dari kawasan hutan 12.675.364 Ha atau 82,16%, dan kawasan non hutan 2.751.416 Ha atau 17,84%.

Kemudian Kalteng memiliki sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil atau anak sungai. Keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kalteng. Lalu, Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 KM memiliki kedalaman mencapai 8 M merupakan sungai terpanjang di Kalteng sehingga dapat dilayari hingga 700 KM.

Ambar Ratmoko, mewakili Pemda mengatakan, kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat 1 huruf b, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” sebutnya.

Kemudian dalam Pasal 67 huruf a, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

Terakhir, pasal 10 ayat 2 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. 

Sumber: Kaltengpos

Pemda Didorong Dominan Selenggarakan Sumber Daya Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menggelar Seminar Nasional “Peran Pemda Dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara di Daerah Tahun 2015″. Kegiatan seminar nasional tersebut bertempat di Lantai dua, Kantor Kesbangpolinmas Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang, Rabu (25/11).

Kakorwil II Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen TNI Djoko Subandrio menyampaikan, kegiatan -kegiatan Bela Negara dan Parade Cinta Tanah Tanah Air yang dilakukan oleh Kemenhan cukup efektif untuk meningkatkan rasa kecintaan masyarakat kepada bangsa dan negara. Selain itu, TNI juga mendukung pihak Kementrian dalam pembinaan bersifat Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ipoleksosbud).

Hal itu disampaikan Kakorwil II Brigjen TNI Djoko Subandrio saat menjadi narasumber dalam seminar tersebut yang membawakan materi berupa Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Brigjen TNI Djoko Subandrio juga menambahkan, diharapkan pihaknya juga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari Pemda setempat, TNI AL, polisi di tingkat daerah untuk mengenalkan Korda Jawa Tengah sampai di daerah-daerah. Adapun instansi vertikal, Korwil dan Korda di daerah-daerah dibentuk oleh Kemenhan adalah langkah untuk merespon ancaman dan gangguan maupun yang potensial dari luar dan dalam terhadap NKRI.

Menurutnya, peran Pemda dalam mendukung pertahanan negara (hanneg) sangatlah dominan untuk menyelenggarakan sumber daya pertahanan di wilayah secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan pembangunan daerah, pembangunan daerah perlu disinergikan dengan kebijakan pertahanan negara dalam mengelola sumber daya pertahanan.

Pemateri lain, Dosen Fisip Undip DR Ari Pradhanawati menyampaikan, setuju dengan Bela Negara kepada anak-anak untuk menumbuhkan patriotisme dan kedisiplinan seperti dengan latihan baris- berbaris.

Menurutnya Bela Negara adalah melakukan revolusi karakter bangsa, dengan revolusi mental, seperti tahun 98 kita melakukan reformasi.

“Namun harus dibenahi saat ini adalah mental dulu yang dirubah dibentuk untuk mengembalikan gerakan hidup baru termasuk mengubah cara berpikir, kerja dan berprilaku. Sebagai warga negara wajib untuk lakukan dengan cara-cara lain di setiap tempat untuk mendukung Bela Negara, contohnya melalui musik dan makanan Indonesia. NKRI Harga Mati,”katanya.

Kabid Ideologi Kesbangpolinmas Budiyanto yang mewakili Gubernur Jawa Tengah menyampaikan, peran Pemda Jateng dalam mengelola sumber daya nasional di daerah Jateng guna mendukung upaya pertahanan negara dalam rangka terwujudkan sistem pertahanan semesta. Saat ini kita tidak perang secara fisik dengan negara lain, tapi musuh kita adalah dari pengaruh ideologi dari luar.

Hadir juga dalam acara ini Koordinator Daerah (Korda) Jawa Tengah kolonel kav Wawan Tjahjono, Dandim 0733 semarang Kolonel Kav Puji Setiono dan para pejabat Kodam IV/Diponegoro, FKPPI, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah daerah.

Sumber: Suara Merdeka

Menhan Akan Tambah Alutsista Kopaska TNI AL

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan akan menambah alat utama sistem senjata (alutsista) untuk pasukan elite TNI Angkatan Laut, Komando Pasukan Katak (Kopaska). Selama ini, alutsista untuk Kopaska dinilainya masih kurang memadai.

"Seperti tadi pasukan katak, ada banyak (yang kurang), seperti senjata seharusnya ada 400 hanya cuma ada 20-an, itu kan terlalu kurang. Itu saya akan tambah separuhnya dulu. Daripada 20 mendingan 200 kan. Alat-alat lain juga gitu, yang rusak yang sudah habis masa pakainya, kita akan beli," kata Menhan usai meninjau Markas Kopaska, di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin (7/9/2015).

Menurut Ryamizard, ia ingin melihat langsung bagaimana operasional di lapangan, baik alutsista maupun personelnya.

"Kalau personel saya lihat sudah sangat baik, walaupun harus terus berlatih, berlatih dan berlatih. Mulai kemarin AD sekarang AL. Masalah alutsista, peralatan masih banyak harus ditambah," ucap Ryamizard.

Dalam kunjungannya itu, Ryamizard melihat-lihat pasukan dengan atribut khas Kopaska. Ada yang mengenakan tabung lengkap hingga atribut penyamaran. Berbagai perlengkapan bawah air juga menjadi perhatian khusus Menhan, seperti kendaraan bawah air, dive proportion device (DPD) dan kendaraan tempur bawah air, Sea Bob.

Sea Bob digunakan Kopaska untuk mempercepat saat mendekati sasaran musuh. Selain menghemat waktu karena tidak lagi perlu berenang, prajurit lebih mudah dalam menyergap sasaran.

Ryamizard lalu melihat berbagai jenis senjata dan perlengkapan menyelam yang dimiliki Kopaska. Ia juga mendapat pemaparan dari Kepala Staf Armabar Laksma TNI A Oktavian tentang keperluan-keperluan yang masih dibutuhkan pasukan katak.

"Besar harapan agar Mako Armabar bisa pindah ke sini. Dan agar ada akses jalan menuju Ksatrian Pondok Dayung ini jadi nggak hanya lewat penyeberangan," ujar Oktavian saat memberikan pemaparan.

Ryamizard setelahnya lalu menuju lokasi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Lantamal III Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Mako Kopaska. Jenderal purnawirawan bintang 4 itu mengecek gudang peluru, bengkel dok, dan break water. Sesudahnya Menhan masuk ke KRI Kapitan Pattimura-371 yang sedang sandar di Dermaga Lantamal III.

Ia menyatakan, masih banyak yang memerlukan tambahan, seperti pesawat tempur yang biayanya per satu unit bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Tapi kalau ini (senjata dan perlengkapan) nggak sampai, hanya ratusan lah. Saya pikir masih terjangkau. Artinya (dari minimun essential force) ada tambahan-tambahan lah," tutur Ryamizard.

Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsda TNI M Syaugi, menambahkan, anggaran untuk penambahan senjata dan perlengkapan lainnya akan diambil dari ditundanya pembuatan pesawat KFX, dimana pesawat tersebut merupakan program kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan.

"Tadi peralatan Denjaka, Kopaska (yang kurang) ada senjata, alat selam. Itu sudah dicatat semua," kata dia.

Sumber: Kompas

Tahun 2016 Pemerintah Tambah Anggaran Untuk Alutsista

 Anggaran Kementerian Pertahanan pada 2016 akan ditambah agar dapat lebih banyak membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan tahun depan anggaran kementerian yang dipimpinnya mencapai Rp120 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang hanya mencapai Rp400 miliar.

“Dari anggaran yang disediakan, 40% di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 60% sisanya untuk pengadaan alutsista dan pembiayaan program pemerintah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Ryamizard menuturkan saat ini Kementerian Pertahanan tidak dapat membatalkan hibah alutsista dari negara lain.

Pasalnya, pemerintah telah membayar biaya angkut dan perawatan alutsista tersebut untuk digunakan di dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia masih memerlukan banyak alutsista untuk menjaga pertahanan nasional. Untuk pesawat tempur saja, dibutuhkan setidaknya satu skuadron agar mampu mengawasi seluruh wilayah udara Indonesia.

“Pesawat dengan usia di atas 30 tahun kan memang harus diganti, kalau kapal usia 30-40 tahun masih bisa digunakan. Kemudian tank kan mesinnya baru,” ujar dia.

Ryamizard menambahkan pemerintah akan mengubah kebijakannya dalam pembelian alutsista. Mulai kini, pemerintah akan membeli alutsista baru, sehingga hanya dapat membeli alutsista dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber: Kabar24

Anggaran Pertahanan Indonesia Harusnya Rp 700 Triliun Setiap Tahunnya

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tantowi Yahya, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia jauh dari nilai ideal. Anggaran pertahanan Indonesia seharusnya mencapai Rp 700 triliun setiap tahunnya. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya sepertujuhnya.

"Kenyataannya yang bisa kita capai untuk tahun ini saja hanya Rp 101 triliun," kata Tantowi dalam diskusi "Situasi dan Kondisi Alutsista TNI" di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015..

Angka sebesar itu, kata Tantowi, belum dibagi dengan belanja pegawai dan belanja rutin. Hanya 40 persen saja yang digunakan untuk alutsista. "Itu juga dibagi lagi untuk pembelian alutsista, perawatan dan pemeliharaan," kata dia. "Kita masih jauh dari ideal."

Meskipun demikian, Tantowi mengatakan, anggaran itu jauh lebih baik dibanding 2009 lalu. Saat itu, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai angka Rp 33 triliun. "Setidaknya sekarang kita ada komitmen untuk memperkuat pertahanan," kata politikus Golkar itu.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Center for Strategic and International Studies Iis Gindarsah mengatakan dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pertahanan. Setidaknya, untuk negara seluas Indonesia, anggaran pertahanan adalah 1,5 persen GDP atau Rp 250 triliun. "Ini sudah pernah menjadi komitmen pemerintah dulu. Sekarang tinggal kita minta realisasinya," kata dia.

Iis menambahkan, berdasarkan data CSIS, hingga Desember 2014, TNI mengoperasikan 160 jenis alutsista. Terdiri dari 64 persenjataan matra darat, 56 sistem senjata matra laut, dan 40 senjata matra utara. Namun, sayangnya, 52 persen dari total alutsista itu berusia lebih dari 30 tahun.

Denga rincian yaitu 28 persen alutsista berusia lebih dari 40 tahun, 24 persen berusia 31-40 tahun, 19 persen berusia 11-20 tahun, dan 19 persen berusia 1-10 tahun. "Regenerasi alutsista juga masih berjalan lamban," kata Iis.

Sumber:  Tempo

2 Negara Ini Paling Diawasi Panglima TNI Moeldoko

Dalam paparan mengenai capaian kerja selama masa baktinya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko membahas isu strategis terkait pertahanan internasional. Hal itu dipaparkannya di hadapan Komisi I DPR.

Moeldoko menerangkan, dalam kawasan Asia dan Asia Pasifik, pertahanan Indonesia mendapat tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan. Hal itu dikarenakan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kekuatan pertahanan negara tetangga.

Dalam paparannya, Moeldoko memberi contoh ketahanan militer Australia dan Tiongkok. Kedua negara itu dipandang Moeldoko sebagai negara yang perlu diwaspadai perkembangan pertahanannya, demi menjaga keutuhan NKRI.

"Australia negara tetangga kita itu telah menggelar sistem radar Jindalee (Queensland, Australia Barat) dengan kemampuan jangkau sejauh 3.000 mil. Bahkan rencananya akan meningkatkan kemampuan surveillance sistem UAV yang daya jangkaunya hingga 40.000 mil persegi, hingga wilayah Indonesia," ujar Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (7/7/2015).

Tiongkok pun menjadi negara yang cukup disorot Moeldoko selama masa baktinya sebagai Panglima TNI. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok dirasa dapat memengaruhi stabilitas kawasan.

"China jadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetapi kondisi real telah menyebutkan telah bersinggungan dengan kawasan kita. Kita terancam kehilangan 58 kilometer persegi dari kawasan yang kita miliki," pungkas Moeldoko.

Rahasia Negara: Pembelian Alutsista tidak dapat dipublikasikan

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan, pembelian alat-alat tempur utama tidak dapat dipublikasikan ke masyarakat. Meski demikian ia menjamin pengadaan alutsista TNI tersebut tetap dilaksanakan melalui mekanisme lelang.

"Ada hal-hal yang memang dibuka melalui elektronik, tapi khusus alutsista tidak boleh. Yang jelas, semua proses berjalan sesuai aturan perpres," ujar Moeldoko saat dijumpai di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (6/7).

Jenderal bintang empat itu memaparkan, institusinya tidak dapat membeberkan jenis dan jumlahnya alutsista yang dibeli setiap tahunnya. Ia beralasan, TNI menerapkan kebijakan tersebut atas dasar asas kerahasiaan.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi negara diatur pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Sekitar empat bulan setelah dilantik menjadi presiden, Joko Widodo mengeluarkan perubahan keempat perpres tersebut.

Berdasarkan aturan itu, Moeldoko berkata TNI tidak dapat menentukan sendiri pabrikan yang akan menyediakan alutsista untuk institusinya. "Tidak boleh tunjuk kanan-kiri, semua harus melalui tender terbuka," ucapnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, selama ini alokasi anggaran untuk pembelian dan perawatan alat tempur utama TNI hanyalah 30 persen dari total anggaran pertahanan nasional. Rendahnya alokasi dana tersebut, menurutnya, memaksa TNI membeli alutsista bekas ataupun menanti hibah dari negara lain.

Presiden Joko Widodo pekan lalu telah memerintahkan Moeldoko dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk merombak manajemen alutsista secara mendasar. Perintah ini keluar setelah pesawat Hercules C-130 yang dioperasikan Skuadron Udara 32 jatuh di Medan.

Tak melulu membeli alutsista dari pabrikan luar negeri, Jokowi mendesak dua petinggi sektor pertahanan itu untuk ikut serta mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka memodernisasi alutsista TNI.

Sebagai panglima tertinggi TNI, Jokowi mendesak zero accident di lingkungan TNI. Ia berkata, jatuhnya Hercules C-130 di Medan tidak boleh terulang kembali.

Sumber: CNN INDONESIA

Legislator: Saatnya Ubah Paradigma Postur Pertahanan

Wakil Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengemukakan jatuhnya Hercules TNI AU di Sumatera Utara (Sumut), menjadi momentum untuk mengubah banyak hal, di antaranya, penentuan postur pertahanan dan pengganggaran dari konsep `semua kawan menjadi ancaman itu nyata`.

"Ini pekerjaan rumah besar kami. Ancaman itu ada dan nyata di depan mata. Potensi ancaman dari garis batas negara yang belum selesai dengan negara tetangga, membuat pemerintah potensi itu ada di Laut Tiongkok Selatan dan sebagainya," kata Tantowi Yahya dalam diskusi sistem kesenjataan alias arsenal TNI di CSIS, Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan, ada anomali dalam sistem penentuan anggaran dan postur pertahanan negara. Negara-negara lain, terutama yang jelas memposisikan diri terhadap potensi ancaman dari luar negaranya, terlebih dulu memetakan potensi ancaman itu baru menentukan postur pertahanan, sistem kesenjataan yang diperlukan, doktrin pertahanan dan lain sebagainya.

"Dari situ baru ditentukan, berapa sebetulnya dana yang diperlukan. Kita terbalik, tentukan dulu jumlah uangnya, baru diatur apa saja senjata dan sistemnya yang bisa dibeli dengan uang yang ada. Ini juga sudah waktunya kita ubah," ujarnya.

Menurut dia, hal ini sinkron dengan pemaparan calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di depan Komisi I DPR bahwa jangan beranggapan pertumbuhan ekonomi akan menentukan postur pertahanan negara.

Justru sebaliknya, postur pertahanan yang kuat akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. "Kami tertarik dengan ide ini, sesuatu yang baru sama sekali," jelas dia.

Jika dilihat secara jeli, kata dia, ada banyak sekali potensi ancaman dari luar negara Indonesia yang mestinya bisa dijadikan basis penentuan postur pertahanan negara.

Dia menyebut betapa pesawat terbang Malaysia berani berulang-ulang keluar dan masuk wilayah udara kedaulatan nasional, batas laut yang belum selesai secara bilateral ataupun multilateral dan lain sebagainya.

Indonesia menganut konsep hubungan internasional yang bebas aktif, yang diterjemahkan dalam program kerja pemerintah sebagai tanpa potensi ancaman secara setara dari luar negara.

Sumber: Harian Terbit