Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukungnya.
"Masalah perbatasan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi dan idenya sudah lama tapi tidak diberikan prioritas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis MH, di kantor PUPR, Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengatakan, Presiden dalam kunjungannya ke perbatasan beberapa waktu lalu sempat emosi karena wilayah Indonesia jauh beda dengan Malaysia. Karena itu, katanya, Indonesia ingin segera memperbaiki infrastruktur di perbatasan.
Perbaikan di kawasan perbatasan bukan semata infrastruktur jalannya yang diperbaiki, melainkan juga hunian dan sarana penunjang lainnya. Selain itu, pintu-pintu imigrasi dan fasilitas untuk petugas perbatasan juga akan diperbaiki.
Basuki mengatakan, untuk infrastruktur perbatasan berupa perumahan dan perbaikan kawasan di tiga titik (Entikong, Aruk dan Nanga Badau) akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki mengatakan, untuk membangun perumahan di kawasan perbatasan ini, pihaknya bekerjasama dengan kementerian lain. Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang melakukan tender untuk membangun perumahan di perbatasan.
"Kerjasama dengan kementerian lain, kami yang akan membangun, sedangkan lokasi dan lahannya dibantu kementerian lain," kata dia.
Basuki menjanjikan bakal membangun sebanyak 50 ribu unit rumah bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk itu, ia mendorong pengembang untuk membantu pemerintah membangun dan mengembangan perumahan di daerah perbatasan.
"Kami mohon dibantu oleh pengembang-pengembang di daerah masing-masing untuk mengembangkan perbatasan ini secara bersama, agar pertumbuhan ekonomi nya juga bisa terangkat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis mengatakan, pihaknya siap membantu program pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan perbatasan di Kalbar, sehingga tidak tertinggal jauh dengan Malaysia.
"Kami berbagi tugas dengan Pak Menteri. Pemerintah menyediakan pembiayaan, Gubernur melakukan pembebasan tanah," ujarnya.
"Masalah perbatasan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi dan idenya sudah lama tapi tidak diberikan prioritas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis MH, di kantor PUPR, Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengatakan, Presiden dalam kunjungannya ke perbatasan beberapa waktu lalu sempat emosi karena wilayah Indonesia jauh beda dengan Malaysia. Karena itu, katanya, Indonesia ingin segera memperbaiki infrastruktur di perbatasan.
Perbaikan di kawasan perbatasan bukan semata infrastruktur jalannya yang diperbaiki, melainkan juga hunian dan sarana penunjang lainnya. Selain itu, pintu-pintu imigrasi dan fasilitas untuk petugas perbatasan juga akan diperbaiki.
Basuki mengatakan, untuk infrastruktur perbatasan berupa perumahan dan perbaikan kawasan di tiga titik (Entikong, Aruk dan Nanga Badau) akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki mengatakan, untuk membangun perumahan di kawasan perbatasan ini, pihaknya bekerjasama dengan kementerian lain. Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang melakukan tender untuk membangun perumahan di perbatasan.
"Kerjasama dengan kementerian lain, kami yang akan membangun, sedangkan lokasi dan lahannya dibantu kementerian lain," kata dia.
Basuki menjanjikan bakal membangun sebanyak 50 ribu unit rumah bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk itu, ia mendorong pengembang untuk membantu pemerintah membangun dan mengembangan perumahan di daerah perbatasan.
"Kami mohon dibantu oleh pengembang-pengembang di daerah masing-masing untuk mengembangkan perbatasan ini secara bersama, agar pertumbuhan ekonomi nya juga bisa terangkat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis mengatakan, pihaknya siap membantu program pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan perbatasan di Kalbar, sehingga tidak tertinggal jauh dengan Malaysia.
"Kami berbagi tugas dengan Pak Menteri. Pemerintah menyediakan pembiayaan, Gubernur melakukan pembebasan tanah," ujarnya.
Sumber: Beritasatu
0 komentar:
Posting Komentar