Yogyakarta: Pemerintah dan DPR diimbau lebih memperkuat kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Masalah pendidikan dan kebudayaan masyarakat di daerah perbatasan masih perlu diperbaiki.
Demikian butir rekomendasi dari Kongres Pancasila VII yang diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada, Senin (1/6/2015). Kongres ini diadakan memperingati hari Pancasila pada 1 Juni.
“Pendidikan di kawasan perbatasan, baik sebagai lembaga maupun proses, belum mampu mentransformasi nilai-nilai Pancasila di dalam memperkuat identitas keindonesiaan,” kata Ketua Tim Ahli Pusat Studi Pancasila, Prof Sutaryo, saat membacakan rekomendasi, di Balai Senat UGM, Senin (1/6/2015).
Sutaryo mengatakan pelaksana pembangunan pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian teknis selama ini dirasakan belum memadai. Sehingga, ia mengusulkan ada suatu badan koordinasi percepatan pembangunan daerah perbatasan langsung di bawah Presiden.
"Perlu adanya pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai dan proporsional dengan didukung penyusunan program pendidikan di tingkat pendidikan formal, informal, dan nonformal. Inilah yang nanti akan dikelola oleh badan khusus perbatasan itu," paparnya.
Selain itu, peserta Kongres Pancasila merasa pelaksanaan nilai Pancasila di kawasan 3T (kawasan terluar, terdepan dan tertinggal) harus kembali disusun berdasar asas kekeluargaan seperti yang tercantum pada UUD 45 Pasal 33.
"Peningkatan kesejahteraan salah satunya bisa melalui pembentukan koperasi-koperasi yang mandiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat," kata dia.
Rekomendasi ini dicetuskan karena peserta kongres merasa kawasan perbatasan merupakan batas wilayah yang penting sebagai garda depan bagi negara dalam menjaga keutuhan NKRI.
"Otonomi khusus diperlukan agar kawasan perbatasan secara geopolitik memiliki kedaulatan dan secara ekonomi memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Acara kongres pancasila VII diselenggarakan selama dua hari sejak Minggu, 31 Mei. Tahun ini Kongres Pancasila mengambil tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggi".
Sumber: Metrotvnews
Home »
PERBATASAN
» Perlu Otonomi Khusus Tangani Daerah Perbatasan
Perlu Otonomi Khusus Tangani Daerah Perbatasan
Written By Jurnal Pertahanan on Rabu, 03 Juni 2015 | 00.43
Related Articles
- Kementan Jadikan Wilayah Perbatasan Sebagai Lumbung Pangan
- Cegah Penyeluncupan di Wilayah Perbatasan, Polsek Entikong dan Warga Perbaiki Kawat Pagar Pembatas Negara
- Kaltim Bangun Ekonomi Wilayah Perbatasan Lewat Sektor Pertanian
- Gubernur Sulut: Untuk Gerakan Sertor Ekonomi, Warga di Perbatasan Butuh Perhatian Telekomunikasi
- Prajurit Kodam III/Siliwangi Jaga Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia
- Mentan Janji Buka Lahan Jagung dan Peternakan Sapi di Perbatasan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BERITA TERPOPULER
- DPR Berharap Roadshow CN-295 Berdampak Positif Bagi Kemajuan Industri Pertahanan
- Papua Nugini Perkuat Armada Militer di Perbatasan dengan Indonesia
- HUT TNI Ke-70, Momentum Untuk Mengingat Kembali Jati Diri TNI Sebagai Tentara Rakyat
- Pemerintah Berencana Luaskan Lahan Pertanian untuk Warga Perbatasan
- Kaltim Bangun Ekonomi Wilayah Perbatasan Lewat Sektor Pertanian
HARI BELA NEGARA 2015

PERHATIAN
"Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut"
Terima kasih
Admin
0 komentar:
Posting Komentar