Legislator Berharap Pemerintah Prioritaskan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, berharap rencana pemerintah memperbaruhi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Dia juga mendukung rencana TNI AU yang akan mengganti pesawat angkut Hercules yang sudah uzur dengan pesat angkut jenis baru.

Namun, dia mengingatkan bahwa TNI AU harus memprioritaskan pembaruan tersebut dengan produk dalam negeri. "Bagus donk. Silahkan mana yang terbaik dan memenuhi persyaratan untuk TNI. Merk apa saja DPR tak akan ikut campur urusan pengadaan, kalau bisa produk dalam negeri," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, mengungkapkan bahwa PT Dirgantara Indonesia (DI) mempunyai kemampuan untuk membangun pesawat angkut militer yang tidak kalah hebat dengan produk luar negeri. Sebab, ungkap dia, produk PT DI juga sudah diakui oleh dunia Internasional. "Untuk angkut berat seperti Hercules, PT DI sudah bisa memproduksi namanya A 400 M bekerja sama dengan Spanyol," ungkapnya.

Dia melanjutkan, prodak yang sudah mendapat pengakuan secara Internasional itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh TNI AU. Begitu juga terhadap pembaruan alutsista lainnya yang bisa juga diproduksi oleh PT DI dan PT Pindad, dimana sama-sama memproduksi alat pertahanan. "Tinggal spek-nya disesuaikan. Kalau spek-nya ya tanya TNI AU yang lebih tahu," imbuhnya.

Dia menambahkan, penggunaan produk dalam negeri akan sangat berdampak terhadap industri dalam negeri dan pendapatkan devisa negara ke depannya apabila negara-negara lain ingin mengekspor produk pertahanan Indonesia. "PT DI maju dan diakui negara lain, lalu berpengaruh terhadap ekonomi dan tenaga kerja," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigjen Jundan Eko Bintoro, memastikan pihaknya telah menyepakati pembelian pesawat angkut antara A-400 atau C17 untuk menggantikan Hercules.

Dia beralasan, kedua pesawat tersebut lebih besar dan sesuai dengan rencana strategis (Renstra) TNI. "Keduanya sekelas, sekarang sudah disepakati kalau pengadaan mengutamakan yang baru, yang sudah terlanjur apa boleh buat ya sudah dilakukan," papar Jundan saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).

Meski demikian, pengadaan pesawat tersebut baru bisa dilakukan pada 2016 hingga 2018. Jundan menambahkan, pihaknya juga belum bisa memastikan jumlah yang akan dipesan oleh pemerintah."Pengadaan di Renstra II kemungkinan 2016 sampai 2018," pungkasnya.

Sumber: Harian Terbit