Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih janji kepada para menteri terkait realisasi percepatan infrastruktur di daerah perbatasan. Jokowi menginginkan wajah perbatasan Indonesia lebih baik daripada negara tetangga.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan yang telah ditandatangani pada 28 April 2015.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
"Hari ini ratas percepatan kawasan perbatasan, khususnya yang jadi sentra-sentra perdagangan. Saya sebagai kepala badan perbatasan, saya sudah keluarkan ada tujuh perbatasan utama. Yang dipercepat salah satunya daerah perbatasan Entikong yang besar," tegas Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, arahan Presiden Jokowi tentang daerah perbatasan sangat jelas sekali, yakni dalam waktu satu hingga dua tahun, daerah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Timor Leste, hingga Papua Nugini.
"Termasuk pasarnya. Intinya Presiden menagih realisasi percepatan infrastruktur di daerah. Tinggal sambung menyambung. Mudah-mudahan target dua tahun tercapai. Ini sudah sejak zaman orde baru," sebutnya.
Dirinya menjamin, untuk pembebasan lahan sendiri tidak ada masalah, sehingga percepatan infrastruktur di daerah perbatasan dapat terealisasi.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan, jika pembangunan daerah perbatasan terealisasi, akan menjadi sejarah baru bagi pemerintahan Jokowi-JK
"Entikong itu mimpi sudah puluhan tahun akan segera terwujud dalam beberapa tahun. Sudah ada SK untuk pembangunan dari menteri kehutanan, ada SK perbatasan, kami hitung aset-aset sudah siap diganti dengan baru, agar tidak memalukan lagi dengan negara sebelah. Jauh lebih maju dari sebelah, nanti masuknya lebih modern. Kami di daerah siap jalankan tugas," tutupnya.
Sumber: Okezone
0 komentar:
Posting Komentar